Soal Wacana Kenaikan Harga BBM, Pendemo Minta Pj Gubernur Surat Pemerintah Pusat

TRIBUNGORONTALO.COM, Gorontalo - Pj Gubernur Gorontalo, Hamka Hendra Noer diminta menyurati pemerintah pusat. 

Hal itu disuarakan mahasiswa Gorontalo dari Aliansi Forum Kaum Pembela Rakyat saat menggeruduk kantor DPRD Provinsi Gorontalo dan Kantor Gubernur, Selasa (30/8/22). 

Rahman Patingki koordinator aksi mahasiswa Gorontalo itu meminta, Pj Gubernur Hamka sebagai pimpinan, mestinya bisa mengambil sikap tegas terhadap kenaikan harga ini. 

Sebab, kenaikan harga akan berimbas pada semua hal, terutama harga barang yang akan sulit dijangkau masyarakat. 

“Kami meminta Pj Gubernur Gorontalo untuk berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk segera memberhentikan segala pembahasan mengenai kenaikan harga BBM bersubsidi.” kata Rahman. 

Menurutnya, Ketua DPRD Provinsi Gorontalo dan PJ Gubernur Gorontalo harus mengeluarkan pendapat menolak penuh kenaikan harga BBM bersubsidi.

Namun tak hanya itu, Pj Gubernur diminta mencarikan solusi kelangkaan BBM subsidi jenis solar di wilayah itu.

Sebelumnya diketahui, Puluhan mahasiswa Gorontalo menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi.

Sudah sejak pukul 11.00 Wita, massa sudah berkumpul di Puncak Botu, Talumolo, Kota Gorontalo. 

Massa mengaku Aliansi Forum Kaum Pembela Rakyat, menggeruduk kantor perwakilan rakyat di ketinggian 75 mdpl (meter di atas permukaan laut) tersebut.

Massa meminta pemerintah menghentikan pembahasan kenaikan harga BBM subsidi. 

Tak ditemui satupun anggota DPRD Provinsi Gorontalo, massa melanjutkan aksi ke kantor Gubernur Gorontalo. 

Ratusan massa kembali ‘mendaki’ ke kantor gubernur yang tidak begitu jauh dari kantor perwakilan rakyat Gorontalo. 

Namun, kekecewaan kembali disambut massa aksi. Sebab, Pj Gubernur Gorontalo, Hamka Hendra Noer rupanya tidak berada di tempat. 

Meski begitu, Rahman Patingki koordinator lapangan aksi tetap menyampaikan maksud tujuannya. 

"Kami meminta baik gubernur dan dewan perwakilan rakyat sendiri meminta untuk bagaimna berstatement untuk menolak kenaikan harga bbm dan memberantas mafia minyak penampungan minyak," kata dia. 

Menurut Rahman, pemerintah tidak mementingkan kesulitan masyarakat.

"Pemerintah hanya mampu mengelolah 8 persen sumber daya minyak yang ada di indonesia sisanya dikelola oleh swasta dan perusahaan asing," teriak Rahman. 

Massa aksi di kantor Gubernur hanya ditemui Iswanta sebagai asisten III bidang administrasi umum Provinsi Gorontalo. 

Mereka berjanji kembali di waktu dan hari yang sama pada pekan depan mendatang. (*)