Pembebasan Lahan Waduk Bulango Ulu, baru 449 Bidang dari 1.297

TRIBUNGORONTALO.COM, Gorontalo - Pembebasan lahan pembangunan Waduk Bulango Ulu, Kabupaten Bone Bolango belum juga rampung. 

Data Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat, baru 449 dari 1.297 bidang tanah yang telah dibebaskan.

Artinya, masih ada 848 bidang tanah yang kini harus segera digenjot pembebasannya. 

BPN menyebut, pembebasan tanah proyek strategis nasional itu, kini menjadi prioritas utama. 

"Insya Allah ini akan menjadi perhatian kita dan akan dipercepat.” Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bone Bolango, Mega Putri Sari Rabu (24/8/2022) lalu. 

Saat menemui Hamim Pou di ruang kerja Bupati Bone Bolango, Mega Putri Sari menjelaskan, kendala pihaknya adalah kelengkapan berkas. 

Ini masalah substantif yang menghambat proses pembayaran katanya. 

Upaya yang akan dilakukan ke depan adalah mengadakan rapat koordinasi bersama Dirjen Transmigrasi, BPN, dan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.

Sementara itu, Bupati Bone Bolango, Hamim Pou meminta agar dalam jangka waktu 1 bulan ke depan semua pembayaran tanah bisa terselesaikan.

“Agar pembangunan Waduk Bulango Ulu bisa berjalan dengan maksimal.” ungkap Hamim.

Waduk Bulango Ulu adalah proyek strategi nasional. Mengacu hasil Detail Engineering Design (DED), Waduk Bulango Ulu membutuhkan kawasan seluas 810 hektar. 

Namun, jika mengacu Land Acquisition and Resettlement Action Plan (LARAP), luasan tersebut bisa saja bertambah. 

LARAP memperhitungkan sisa tanah yang tidak termasuk dalam genangan air tapi sudah tidak memiliki nilai ekonomis. 

“Tanah sisa yang tidak masuk dalam genangan tapi sudah tidak ada nilai ekonomisnya tetap harus dihitung supaya kita tidak merugikan masyarakat. Data DED maupun LARAP akan kami masukkan dalam satu dokumen perencanaan pengadaan tanah dan itu yang akan dijadikan acuan luasan yang ada di dokumen perencanaan tanah,” ungkap Kasubag Tata Usaha Balai Wilayah Sungai Sulawesi II Arsin Mokoagow.

Proyek pembangunan Bendungan Bulango Ulu merupakan proyek strategis nasional yang mendukung target-target pemerintah pusat. 

Program ini sudah berjalan dari tahun 2018 lalu dan harusnya berakhir tahun 2022. (*)