Puan Maharani Minta Pertalite-Solar Tepat Sasaran, Wapres Sebut Opsi Naik Harga atau Dibatasi

TRIBUNGORONTALO.COM, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta menyaluran BBM bersubsidi (pertalite dan solar) tepat sasaran.

Selain tepat sasaran sesuai usulan Puan Maharani, pemerintah pun menyiapkan dua opsi, yakni menaikkan harga pertalite dan solar atau opsi berikut membatasi penggunaan pertalite dan solar.

Selain Puan Maharani yang sorot BBM, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyatakan, pemerintah mempertimbangkan sejumlah opsi untuk mencegah pembengkakan subsidi BBM.

Ma'ruf mengatakan, opsi lain yang sedang digodok pemerintah adalah pembatasan konsumsi BBM bersubsidi hingga menambah nilai subsidi BBM.

Baca juga: Surya Paloh Rangkul Puan Maharani: Kode Dukungan Capres Nasdem

"Sekarang ini memang ada beberapa opsi sedang dipikirkan, apakah menaikkan harga, apakah membatasi, atau menambah subsidinya," kata Ma'ruf setelah meninjau penanaman sawit di Kampar, Kamis (25/8/2022).

Kendati demikian, Ma'ruf mengakui penambahan nilai subsidi bakal mengganggu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Sebab, subsidi yang sudah disiapkan pemerintah pun kini membengkak akibat lonjakan harga energi di tingkat global.

Oleh karena itu, jika penambahan subsidi membahayakan APBN, opsi akan terbatas pada menaikkan harga BBM bersubsidi atau membatasi konsumsi BBM bersubsidi.

"Kalau ini membahayakan APBN, apakah dinaikkan atau tidak dinaikkan tapi dibatasi penggunaannya. Ini opsi-opsi yang sekarang lagi dibicarakan oleh pemerintah," ujar Ma'ruf.

Baca juga: Surya Paloh Rangkul Puan Maharani: Kode Dukungan Capres Nasdem

Ia pun meminta publik bersabar menunggu keputusan pemerintah mengenai isu kenaikan harga BBM bersubsidi yang mencuat beberapa waktu terakhir.

"Tunggu saja, mudah-mudahan nanti ada solusi buat masyarakat, buat pemerintah, buat bangsa dan negara," kata Ma'ruf.

Sebagaimana diketahui, pemerintah telah mengisyaratkan akan menenaikan harga BBM bersubsidi dalam waktu dekat.

Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan pada pekan lalu.

Menurut Luhut, Presiden Joko Widodo kemungkinan akan mengumumkan kenaikan harga bahan BBM subsidi pertalite dan solar pada pekan ini.

Baca juga: Olly Dondokambey Berpeluang MenPAN-RB, Puan Maharani: Ada Kejutan

Luhut mengungkapkan, harga BBM subsidi yang saat ini sudah membebani APBN hingga Rp 502 triliun.

"Nanti mungkin minggu depan Presiden akan mengumumkan mengenai apa bagaimana mengenai kenaikan harga ini (BBM subsidi). Jadi Presiden sudah mengindikasikan tidak mungkin kita pertahankan terus demikian karena kita harga BBM termurah di kawasan ini. Kita jauh lebih murah dari yang lain dan itu beban terlalu besar kepada APBN kita," katanya dalam Kuliah Umum Universitas Hasanuddin pada Jumat (19/8/2022).

Namun, Jokowi mengatakan, pemerintah harus mengkalkulasi dan berhati-hati sebelum membuat keputusan soal harga tersebut.

Sebab, kata Jokowi, kenaikan harga BBM nantinya akan berdampak langsung kepada masyarakat luas.

Puan Maharani: Aturan Distribusi Pertalite dan Solar 

Ketua DPR Puan Maharani mengingatkan agar revisi peraturan terkait penggunaan Pertalite dikaji mendalam.

Politikus PDI-P itu meminta, aturan terbaru yang salah satunya memuat soal bahan bakar minyak (BBM) subsidi, harus tepat sasaran.

Adapun pemerintah tengah menyusun revisi Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

Revisi tersebut memuat aturan terkait pembatasan pembelian BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Solar yang ditargetkan rampung pada Agustus 2022.

Aturan itu akan berisi kriteria kendaraan yang nantinya dilarang menggunakan Pertalite dan Solar bersubsidi.

"Aturan mengenai Pertalite dan Solar bersubsidi yang sedang disusun Pemerintah harus menjamin bahwa subsidi BBM diberikan secara tepat sasaran,” kata Puan dalam keterangannya, Jumat (29/7/2022).

 Puan menggarisbawahi soal tingginya konsumsi Pertalite pada triwulan I tahun 2022 yang melebihi kuota, sehingga menyebabkan kelangkaan jenis BBM itu di sejumlah daerah.

“Hal tersebut tidak boleh terjadi lagi karena merugikan masyarakat yang seharusnya berhak mendapatkan subsidi BBM,” ucapnya.

Puan mengatakan, konsumsi BBM bersubsidi yang melebihi kuota, memunculkan dugaan sejumlah pihak tentang adanya perubahan pola konsumsi dan BBM kadar oktan atau research octane (RON) 92 jenis Pertamax ke Pertalite.

Hal ini ditandai dengan kendaraan yang seharusnya tidak mendapatkan BBM bersubsidi, kini banyak beralih menggunakan Pertalite karena kenaikan harga minyak dunia buntut konflik global.

“Pemberian subsidi di tengah ancaman krisis global harus dilakukan secara cermat agar BBM bersubsidi tepat sasaran dan berdasarkan asas keadilan,” jelas dia.

“Memang harus ada intervensi dari Pemerintah agar masyarakat kelas menengah ke bawah dipastikan memperoleh haknya mendapatkan BBM bersubsidi,” imbuh Puan.

DPR, lanjut Puan, juga meminta kesadaran masyarakat menengah ke atas agar menggunakan BBM non-subsidi.

Ketika kendaraan yang masuk kategori mewah menggunakan BBM subsidi, Puan menilai mereka telah mengambil hak masyarakat kelas menengah ke bawah.

“Tujuan dari subsidi adalah untuk menjamin kehidupan warga ekomoni menengah ke bawah. Jangan sampai subsidi BBM yang berasal dari APBN diberikan tidak tepat sasaran,” tegas Puan.

Puan pun mengimbau masyarakat menengah ke bawah untuk segera mendaftarkan kendaraannya.

Dengan mendaftarkan kendaraan, kata Puan, masyarakat yang boleh mendapatkan BBM bersubsidi akan lebih terjamin dalam memperoleh haknya.

“Karena akan ada verifikasi konsumen BBM yang benar-benar berhak membeli Pertalite dan Solar bersubsidi,” ungkap mantan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) ini.

(*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Pemerintah Pertimbangkan Opsi Selain Naikkan Harga Pertalite dan Solar"