Perang 'Cebong vs Kampret Jilid II', Begini Kata Pengamat Politik dari Gorontalo

TRIBUNGORONTALO.COM, Gorontalo - Figur seperti Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo diafiliasikan dengan perang 'cebong versus kampret' jilid II. Polarisasi akibat politik identitas pun mengemuka menjelang Pilpres 2024 di seluruh Indonesia termasuk Gorontalo.

Kecenderungan keterbelahan akibat beda politik di era Pilpres 2019 masih berlanjut. Bahkan lebih mengkhawatirkan bisa memecah bela bangsa.

Pengamat politi dari Gorontalo, Eka Putra B Santoso menanggapi polarisasi akibat politik identitas yang mulai memanas lagi.

Dosen Ilmu Politik IAIN Sultan Amai Gorontalo mengatakan, politik identitas adalah sikap yang mengedepankan golongan atau simbol tertentu guna mendapatkan efek elektoral secara masif dan signifikan.

Pada umumnya ini mengacu pada simpul politik di mana kelompok orang dengan identitas ras, agama, etnis, sosial atau budaya yang sama berusaha untuk mempromosikan dominasi dan kepentingan khusus mereka sendiri.

Menurut-nya lagi, jika berbicara politik identitas, segregasi yang paling banyak dipopulerkan adalah tentang religiusitas (agama).

Asal muasal pembelahannya dimulai pada dinamika sejarah pilkada maupun pilpres lima tahun kemarin.

Ketua Lembaga Gorontalo Research Center mengatakan, munculnya faktor identitas ini dipengaruhi oleh minimnya retorika elite terkait hal-hal sebustansi dari jabatan politiknya.

Substansi yang dimaksudkan lebih kepada persoalan tentang kebijakan, program dan identifikasi masalah di wilayah-wilayah tertentu.

Politik identitas juga menjadi suatu keniscayaan khususnya Ketika merebak kepermukaan Ketika pilkada dan Pilpres di tahun sebelumnya yang sangat keras.

Semisalkan Pilkada Jakarta, dan seluruh media terframing di sana, kurang lebih banyak mempengaruhi daerah-daerah khusunya politik identitas.

Ditanyakan apakah politik identitas dapat merenggangkan persatuan dan kesatuan, Eka Putra juga mengatakan, sebenarnya tergantung, jika politik identitas lebih dimaknai pada persoalan-persoalan substansi atau program maka politik identitas menemukan jalannya secara normal atau alamiah.

Tetapi kalau itu diruncingkan dengan hal-hal tidak substansi, maka jelas politik identitas akan berakibat diskriminatif terhadap minoritas dalam hal kampanye politik. (*)