Olly Dondokambey dan I Wayan Koster Berpeluang Mendagri, Tito Gantikan Almarhum Tjahjo

TRIBUNGORONTALO.COM, Jakarta - Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey dan Gubernur Bali I Wayan Koster berpeluang menggantikan almarhum Tjahjo Kumolo di Kabinet Indonesia Maju Jilid II.

Olly atau Koster dapat menggantikan Tito Karnavian sebagai Menteri Dalam Negeri. Tito kemudian mengisi kursi kosong Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi yang ditinggalkan Tjahjo.

Opsi berikutnya, Olly atau Koster langsung mengisi kursi kosong MenPAN-RB yang memang jatah dari PDIP.

Demikian dua opsi paling memungkinkan diungkapkan pengamat politik sekaligus pendiri lembaga survei KedaiKopi, Hendri Satrio.

"PDIP punya banyak kader kepala daerah yang sukses seperti Olly Dondokambey dan I Wayan Koster. Mereka dapat saja menjadi Mendagri yang memang sejak beberapa waktu lalu diisukan akan diisi oleh kader PDIP. Pak Tito bisa saja mengisi MenPAN-RB," ujar Hendri, Minggu (3/7/2022).

Posisi Menpan-RB hingga kini masih kosong. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD ditunjuk Menpan-RB Ad-Interim, menggantikan Tjahjo Kumolo untuk sementara, terhitung sejak 20 Juni 2022.

Saat itu, Tjahjo sudah menjalani perawatan intensif di rumah sakit karena kondisi kesehatannya yang memburuk. Siapa yang akan ditunjuk sebagai Menpan-RB?

Analisis pengamat politik Pengamat politik dari Centre for Strategic and International Strudies (CSIS) Arya Fernandes menyebut ada kecenderungan posisi akan diberikan ke PDI Perjuangan.

"Dalam waktu dekat saya kira presiden akan mengangkat menteri baru. Iya kecenderungannya besar akan diberikan ke partai yang sama," kata Arya, saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (2/7/2022).

Namun, pengamat politik yang merupakan pendiri lembaga swadaya Lingkar Madani Ray Rangkuti menilai, sebaiknya sosok MenpanRB dipilih dari figur nonpartai alias dari kalangan independen.

"Jika akhirnya presiden melakukan pergantian Menpan-RB, saya mengusulkan agar diserahkan ke seorang independen. Tidak berasal dari partai politik," kata Ray, saat dihubungi terpisah, Sabtu (2/7/2022).

Menurut Ray, jabatan Menpan-RB sangat strategis bagi partai-partai politik. Dapat ditebak, partai-partai akan berebut mendapatkan posisi ini.

"Jika jabatan ini diserahkan kepada nonpartai akan dapat mendisiplinkan partai, menjadikan PNS sebagai objek politik. Keberadaan mereka (PNS) sangat penting bagi parpol untuk pemilu 2024 yang akan datang," jelas Ray.

Posisi yang tidak urgen Posisi Menpan-RB bukan posisi menteri yang urgen atau wajib ada. Presiden pun tidak perlu terburu-buru menentukan sosok penggantinya.

"Secara umum, tidak ada keharusan untuk segera mengganti menteri yang berhalangan tetap (meninggal). Apalagi jika menteri yang dimaksud bukanlah menteri wajib. Misalnya menteri dalam negeri atau menteri pertahanan," jelas Ray. Keberadaan Menpan-RB perlu, tetapi tidak selalu urgen.