Nasdem Tetap dalam Koalisi Jokowi-Maruf meski Kerja Sama dengan PKS-Demokrat

TRIBUNGORONTALO.COM, Jakarta - Koalisi partai politik untuk Pilpres 2024, sehingga tak berpengaruh terhadap koalisi pemerintahan saat ini. Termasuk Partai Nasdem yang mesra dengan PKS dan Partai Demokrat.

Jika Nasdem berkoalisi dengan PKS-Demokrat tentu untuk kepentingan Pilpres 2024, sedang koalisi di pemerintahan Joko Widodo-Maruf Amin tetap jalan.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai, jika Nasdem berkoalisi dengan PKS dan Demokrat tidak akan menimbulkan perbedaan pandangan politik di partai pendukung pemerintahan.

Menurutnya, Nasdem tidak akan lantas dikucilkan oleh partai koalisi meskipun partai itu nantinya jadi berkoalisi dengan dua partai oposisi yaitu PKS dan Demokrat.

"Koalisi yang dibentuk (Nasdem-Demokrat-PKS) tidak lantas Nasdem keluar dari koalisi pemerintah saat ini, tetapi itu untuk 2024. Sehingga tidak miliki pengaruh pada pemerintahan saat ini," kata Dedi dihubungi Kompas.com, Minggu (26/6/2022).

Sebaliknya, Dedi beranggapan justru Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bentukan Golkar-Partai Amanat Nasional (PAN)-Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang bisa mengancam soliditas koalisi pemerintah.

Pasalnya, ketiga pemimpin koalisi itu merupakan menteri dalam kabinet Joko Widodo (Jokowi) Ma'ruf Amin yaitu Ketua Umum Golkar yang juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Ketua Umum PAN sekaligus Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dan Ketum PPP sekaligus Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Suharso Monoarfa.

"Karena mereka (KIB) dipimpin oleh anggota kabinet, memungkinkan berpengaruh pada kinerja," ucap Dedi.

Berbuntut Panjang Jika koalisi Nasdem-Demokrat-PKS terbentuk, kata Dedi, hal ini juga tak akan berpengaruh pada sikap politik dua partai oposisi pemerintah saat ini, Demokrat dan PKS.

"Demokrat tetap berada di luar pemerintahan, bahkan tetap berseberang pembelaan dengan Nasdem, meskipun ada hal kompromistis yang berkaitan dengan kemitraan politik 2024," pungkasnya.

Sehingga, koalisi yang terjadi murni hanya untuk kepentingan di tahun 2024, sebagai upaya untuk memenuhi ambang batas pencalonan pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Diketahui, dua hari berturut-turut, Partai Nasdem aktif menerima kunjungan politik dari dua partai politik (parpol). Hari pertama, Rabu (22/6/2022), jajaran elite PKS menyambangi Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta.

Disusul Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang mengajak sejumlah pengurus DPP partai berlambang mercy itu menemui Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di tempat yang sama, Kamis (23/6/2022).

Di sisi lain, Ketum Partai Nasdem Surya Paloh memprediksi ada tiga poros koalisi parpol yang terbentuk di Pilpres 2024. Menurut Surya Paloh, akan ada 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden yang bertarung. "Saya pikir tiga calon. Mungkin tiga poros lah, gitu," ujar Paloh dalam program Satu Meja, dilansir siaran YouTube Kompas TV, Jumat (24/6/2022).

Paloh menjelaskan, partai politik tidak bisa bergerak sendiri di kontestasi Pemilu 2024.

Dia pun menanggapi isu bahwa Nasdem akan membentuk koalisi dengan PKS dan Demokrat. "Kemungkinan ke arah situ (Nasdem koalisi dengan PKS-Demokrat) bisa saja," ucapnya.

PDI-P Sulit Kerja Sama dengan PKS dan Demokrat

Suhu politik antara PDI Perjuangan, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Demokrat meninggi.

Pernyataan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristyanto soal partainya sulit berkoalisi dengan PKS dan Demokrat di Pemilu 2024 berbuntut panjang.

PKS dan Demokrat tak mampu menutupi kegusaran mereka atas ucapan Hasto. Di sisi lain, interal PDI-P ada yang menyanggah pernyataan Hasto. Namun, pada akhirnya, kader tersebut ditegur oleh partai karena ucapannya.

Kegaduhan ini bermula ketika Hasto mengatakan bahwa kemungkinan besar partainya tidak akan bekerja sama dengan PKS dan Demokrat, termasuk untuk Pemilu 2024.

Hal itu ia sampaikan ketika ditanya soal peluang kerja sama dengan dua partai tersebut. "Ya kalau dengan PKS tidak (ada peluang bekerja sama)," kata Hasto di Sekolah Partai PDI-P, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis (23/6/2022).

Ketika itu, Hasto tak menjelaskan alasan PDI-P sulit bekerja sama dengan PKS. Sementara, terkait dengan kecilnya kemungkinan kerja sama dengan Demokrat, Hasto beralasan ada dinamika politik.

“Kalau saya pribadi sebagai sekjen memang tidak mudah untuk bekerja sama dengan Partai Demokrat karena dalam berbagai dinamika politik menunjukkan hal itu," jelasnya.

Menurut Hasto, terkait kerja sama politik, PDI-P akan melihat bagaimana suara para pendukung partainya. Dia menerangkan, pendukung PDI-P adalah rakyat kecil yang berkarakter apa adanya.

"(Pemilih PDI-P adalah wong cilik) tidak suka berbagai bentuk kamuflase politik. Rakyat apa adanya," ujar Hasto. "Rakyat yang bicara dengan bahasa rakyat, sehingga aspek historis itu tetap dilakukan," tuturnya.

Belakangan, Hasto mengungkapkan alasan partainya sulit berkoalisi dengan PKS. Menurut dia, ini karena PKS sering menyerang pemerintahan Presiden Joko Widodo yang tak lain diusung oleh PDI-P.

"Saat ini posisi PDI Perjuangan mendukung Pak Jokowi sehingga tidak mungkin juga kita bekerja sama dengan Pak Jokowi dan pada saat bersamaan ada pihak-pihak yang terus menyerang pemerintahan Pak Jokowi," kata Hasto di JCC Senayan, Jakarta, Sabtu (25/6/2022).

Kendati demikian, Hasto mengaku, PDI-P tetap menghormati posisi PKS maupun Demokrat yang menjadi oposisi atau berada di luar pemerintahan.

Dia menilai, kritik yang kerap dilempar PKS terhadap Jokowi dan jajarannya merupakan salah satu bentuk check and balance terhadap pemerintah.

"Kami menghormati posisi PKS yang berada di luar pemerintahan, tetapi untuk bekerja sama dengan PKS, ditinjau dari aspek ideologi, aspek historis, ada hal yang memang berbeda," tutur politisi PDI-P itu.

Dinilai diskriminatif Pernyataan Hasto ini tak direspons baik oleh Demokrat. Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Andi Arief mengaku tak menyangka mendengar pernyataan Hasto.

Menurut dia, seharusnya PDI-P tak membeda-bedakan sikapnya dengan parpol lain. “PDI-P tak mau berkoalisi dengan Demokrat dan PKS tentu bertabrakan dengan apa yang kita bayangkan,” ungkap Andi dalam keterangannya, Kamis (23/6/2022).

“Terus terang kita sedang membayangkan PDI-P sepenuhnya mempraktikan toleransi, tidak diskriminatif dan gotong royong dalam membangun negeri yang demikian besar,” tutur dia.

Andi mengeklaim partainya tak akan menunjukkan sikap seperti PDI-P. Demokrat, kata dia, akan terus membuka kemungkinan kerja sama dengan partai berlambang banteng itu.

“Jika suatu saat PDI-P jatuh terkilir, tentu kita akan tetap mengajak bergabung bersama membangun di lapangan yang luas bernama Indonesia. Bisa dicatat janji kami ini,” sebut dia.

Dianggap berlebihan Respons serupa juga disampaikan oleh PKS. Juru Bicara PKS Muhammad Kholid menilai bahwa pernyataan Hasto berlebihan.

"Tentunya kami sebagai sesama anak bangsa mengingatkan ada pepatah Jawa yang mengatakan, 'ngono yo ngono, tapi ojo ngono'. Janganlah terlalu berlebihan dalam bersikap," kata Kholid dalam keterangan videonya, Kamis (23/6/2022).

Kholid mengajak PDI-P untuk menunjukkan politik kebangsaan yang damai, sejuk, dan kolaboratif. "Orang Jawa selalu mengatakan, 'adigang, adigung, adiguno'. Ketika kita memiliki kekuasaan, gunakanlah kekuasan itu dengan bijaksana," tuturnya. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Jika Berkoalisi dengan Demokrat-PKS, Nasdem Diyakini Tak Akan Keluar Kabinet"