Rabu, 4 Maret 2026

Rakernas II PDIP

Sindiran Megawati: Main Dua Kaki, Main Tiga Kaki, Melakukan Manuver! Silakan Out

Empat kali ucapkan kata "out". Peringatan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri itu ditujukan kepada kader.

Editor: Lodie Tombeg
zoom-inlihat foto Sindiran Megawati: Main Dua Kaki, Main Tiga Kaki, Melakukan Manuver! Silakan Out
Kolase TribunGorontalo.com
Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri. Empat kali ucapkan kata "out" sebagai peringatan Megawati untuk kepada kader yang main dua kaki dan bermanuver. 

TRIBUNGORONTALO.COM, Jakarta - Empat kali ucapkan kata "out". Peringatan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri itu ditujukan kepada kader yang bicara koalisi parpol dan calon presiden (capres).

Kata "out" dimaksudkan Megawati adalah ancaman dipecat dari PDIP jika kader masih membangkang.

Pengucapan berulang kata "out" saat Megawati berpidato pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa (21/6/2022).

Berikut rangkuman Kompas.com soal ancaman Megawati kepada kader-kader PDI-P yang melanggar arahannya. Kader manuver pilpres dan dua kaki, out!

Ancaman pertama dari Megawati ini disampaikan ketika membahas soal manuver politik untuk Pilpres 2024.

Megawati menyatakan, bagi kader yang bermain dua kaki demi pilpres akan dikeluarkan dari PDI-P.

"Kalian siapa yang berbuat manuver-manuver, keluar! Karena apa, tidak ada di dalam PDI Perjuangan itu yang namanya main dua kaki, main tiga kaki, melakukan manuver!" katanya.

Presiden kelima RI itu menyatakan memiliki hak prerogatif untuk mengusung calon presiden dan calon wakil presiden berdasarkan amanat Kongres V PDI-P.

Untuk itu, semua kader partai banteng moncong putih tersebut diminta patuh sembari menunggu mandat pencalonan presiden dari Megawati.

Kader mejeng karena survei, out! Ancaman kedua diungkapkan Mega ketika bicara soal hasil survei terhadap elektabilitas PDI-P. Menurut Megawati, semua kader seharusnya tidak terpengaruh hasil survei yang kerap menunjukkan tingkat elektabilitas PDI-P.

Ia khawatir, tingkat elektabilitas yang tinggi justru membuat kader berlarut di zona nyaman. Kader-kader yang hanya mejeng atau tampil dengan berpijak hasil survei itu pun dipersilakan keluar.

"Tidak ada gunanya karena saya membentuk partai ini adalah kita bisa mengorganisir kekuatan rakyat menjadi solid. Bersama kita untuk maju ke depan bagi Indonesia raya. Jadi kalau ada yang tidak setuju, silakan mundur," tegasnya.

Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri tiba di Sekolah Partai, Jakarta Selatan untuk mengikuti acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kedua Tahun 2021, Senin (21/6/2022).

Bicara soal koalisi, out! Kata out dengan nada tegas kembali diucapkan Megawati kepada kader PDI-P.

Saat bicara soal koalisi, Presiden kelima RI itu berpandangan bahwa tidak ada koalisi dalam politik di Indonesia.

Sehingga, menurut dia, jika masih ada kader yang bicara soal koalisi, dianggap tidak paham sistem tata negara.

"Kalau masih ada yang ngomong di PDI Perjuangan urusan koalisi-koalisi, out!! Berarti enggak ngerti sistem ketatanegaraan kita," tegas Megawati.

Megawati menjelaskan alasan Indonesia tidak menganut koalisi dalam politiknya. Menurut dia, hal ini mengingat sistem tata negara menganut sistem presidensial dan bukan parlementer.

Megawati menilai lebih cocok penyebutan kerja sama politik dibandingkan koalisi.

"Kita sistemnya adalah presidensial bukan sistem parlementer. Akibatnya kan saya suka bingung lho Bapak Presiden (Jokowi) kok bilang koalisi, koalisi, koalisi, tidak ada, tidak ada. Kalau kerja sama yes," kata Megawati.

Soal kesetaraan perempuan Keempat, Megawati kembali meminta para kader keluar saja jika lagi-lagi tak mematuhi arahannya.

Kali ini, arahan Megawati agar kader menghormati dan menilai perempuan sejajar dengan laki-laki.

"Jadi siapa pengikut PDI Perjuangan? Kalau tidak sejajar dengan kaum perempuan, out! Nah, gitu wae (saja dalam bahasa Jawa). Ayo, yang perempuan tepok tangan meriah," kata Megawati.

Megawati merasa heran karena hingga kini masih banyak perempuan yang belum terlibat aktif.

Padahal, ia menilai bahwa saat ini sudah zaman demokrasi bebas aktif. Namun, kaum perempuan hingga kini dinilai hanya sekadar melihat, dan tidak diminta berperan aktif.

"Bagian dari kontemplasi saya, sering berpikir, kenapa ya kita sudah merdeka, berdaulat, bebas, dan aktif. Tapi, kaum perempuannya kok masih disuruh ndeleng (melihat) terus," curhat Megawati.

Megawati: Tidak Ada Koalisi-koalisi, Kalau Kerja Sama, Yes..

Ketua Umum PDI Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri mengatakan, tidak ada sebutan koalisi di Indonesia. Hal ini mengingat sistem tata negara menganut sistem presidensial dan bukan parlementer.

Sebaliknya, Megawati menilai lebih cocok penyebutan kerja sama politik dibandingkan koalisi. Hal ini pun disampaikannya di hadapan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menghadiri acara Rakernas PDI-P, Selasa (21/6/2022).

"Kita sistemnya adalah presidensial bukan sistem parlementer. Akibatnya kan saya suka bingung lho bapak Presiden (Jokowi) kok bilang koalisi koalisi koalisi, tidak ada, tidak ada. Kalau kerja sama, yes," kata Megawati dalam Rakernas PDI-P di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa.

Megawati melanjutkan, oleh karena itu Indonesia tidak memilih perdana menteri, melainkan seorang presiden.

Dengan demikian, menurutnya gabungan partai politik yang mengusung calon presiden (capres) lebih layak disebut kerja sama politik.

"Mengapa? Koalisi itu kan saya ikutin terus yang namanya pemilihan prime minister dan apa bedanya. Karena kita gak punya perdana menteri," imbuh Megawati.

Presiden ke-5 RI itu kemudian mengingatkan kader PDI-P yang masih bicara soal koalisi. Dia menilai, akan lebih baik jika kader itu keluar saja dari PDI-P.

Megawati berpandangan, kader yang masih bicara koalisi itu dianggap tidak paham soal sistem tata negara.

"Kalau masih ada yang ngomong di PDI Perjuangan urusan koalisi-koalisi, out! Berarti enggak ngerti sistem ketatanegaraan kita," tutupnya.

Diketahui, belakangan partai-partai politik mulai melakukan penjajakan komunikasi untuk koalisi Pilpres 2024.

Partai politik itu di antaranya Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Ketiganya pun sepakat membentuk Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).

Di sisi lain, penjajakan politik juga dilakukan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Gerindra.

Sementara itu, PDI-P sebagai partai pemenang Pemilu 2014 dan 2019 belum memutuskan soal koalisi maupun pencapresan pada 2024. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Kala Megawati sampai 4 Kali Ancam Kadernya "Out"..."

 

Sumber: Kompas.com
Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

Berita Terkini

Berita Populer

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved