Peluang Nasdem Usung Anies-Ganjar-Andika: Demokrat Tak Cukup, Gerindra Kukuh Capres Prabowo

TRIBUNGORONTALO.COM, Jakarta - Partai Nasdem harus koalisi untuk mengusung satu dari tiga nama, yakni Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa maju Pilpres 2024.

Paling memungkinkan soal syarat 20 persen kursi di parlemen atau DPR RI adalah Nasdem koalisi dengan Partai Gerindra untuk usung Anies, Ganjar atau Andika.

Koalisi Nasdem-Gerindra usung Anies, Ganjar atau Andika terbentur sikap kukuh kader Gerindra yang mencalonkan Menteri Partahanan Prabowo Subianto sebagai capres.

Nasdem pun mulai menjajaki komunikasi dengan partai lain seusai resmi mengusung tiga figur yang menjadi capres di Pilpres 2024.

Seandainya Partai Demokrat, koalisi Nasdem-Demokrat belum penuhi syarat. Demokrat-Nasdem 113 kursi (19,65 persen/tidak cukup).

Satu partai politik disebut bakal merapat untuk bersilaturahmi pada pekan depan.

Demikian disampaikan oleh Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya.

Menurutnya, partai tersebut nantinya bakal merapat ke Kantor DPP Partai NasDem pada pekan depan.

"Semua partai kita jajaki. Sudah ada komunikasi informal dengan salah satu partai. Minggu depan akan berkunjung bersilaturahmi ke partai NasDem dan mungkin berikutnya banyak partai lain," kata Willy kepada wartawan, Sabtu (18/6/2022).

Willy menuturkan bahwa dinamika politik masih akan terus cair. Sebaliknya, pihaknya juga terus membuka kemungkinan berkoalisi dengan siapa pun untuk bisa mengusung capres usulannya.

"Saya yakin ini kan masih cair dan tentu mana magnet yang paling kuat, mana sinyal yang paling banyak agar kita nggak susah sinyal kan. Nanti koalisinya dikerucutkan berdasarkan kekuatan sinyal," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Partai NasDem telah resmi mengusung tiga nama calon presiden (capres) pada kontestasi pemilihan presiden 2024 mendatang.

Adapun nama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan masih menempati urutan teratas.
Iklan untuk Anda: 4 aplikasi wajib yang harus dimiliki para Army untuk mendukung BTS!
Advertisement by

Nama Anies Baswedan paling banyak dipilih oleh anggota DPW Partai NasDem.

Kemudian, disusul oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa.

"Saya akan bacakan penetapan rekomendasi nama-nama bakal calon Presiden Republik Indonesia, yang pertama Anies Baswedan, Muhammad Andika Perkasa, dan ketiga Ganjar Pranowo," kata Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh saat mengumumkan tiga nama figur di agenda penutupan Rakernas NasDem, di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Jumat (17/6/2022).

Paloh mengatakan bahwa ketiga nama yang diusung itu merupakan hasil rapat pleno atas usulan dari Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) yang disampaikan dalam rapat kerja nasional (Rakernas).

Surya Paloh juga menegaskan ketiga nama yang diusung tersebut nantinya akan ditentukan hanya menjadi satu untuk calon presiden.

"Seandainya kursi presiden itu ada 3, ketua umum tidak perlu berpikir lagi, tapi karena ini hanya satu, UU juga memilih satu," kata Paloh.

Lebih lanjut, Paloh menambahkan pihaknya akan mengumumkan satu nama yang akan ditetapkan dirinya untuk diusung oleh NasDem. Kendati begitu, dirinya belum dapat dipastikan kapan dan di mana akan diumumkan.

"Insha Allah akan kita tetapkan satu, waktu dan tempatnya kita cari hari baik dan bulan baik," tukasnya

Ini hasil rekapitulasi lengkap suara capres usulan DPW NasDem, sebagai berikut:

Anies Baswedan 31

Ganjar Pranowo 28

Erick Thohir 15

Andika Perkasa 15

Rachmat Gobel 13

Syahrul Yasin Limpo 7

Ridwan Kamil 5

Lestari Moerdijat 5

Prananda Surya Paloh 5

Khofifah Indar Parawansa 4

Ahmad Sahroni 4

Dudung Abdurachman 2

Ahmad Ali 2

Wahidin Halim 1

Sandiaga Uno 1

Isran Noor 1

Siswono Yudhohusodo 1

Viktor B. Laiskodat 1

Dominggus Mandacan 1

Mathius Awoitauw 1

Herman Deru 1

Sofyan Djalil 1

TGB Muhammad Zainul Majdi 1

Surya Paloh 1

Syarif Fasha 1

Siti Nurbaya Bakar 1

Koalisi partai politik menghadapi Pilpres mulai mengerucut. Partai Nasdem paling berpeluang koalisi dengan Partai Gerindra.

Gabungan kursi parlemen (DPR RI) Partai Nasdem dan Partai Gerindra mencapai 137 kursi atau 23,82 persen.

Jika terjadi koalisi Partai Nasdem dan Partai Gerindra, mereka sudah dapat mengusung calon presiden (capres) yang memberikan syarat 20 persen kursi parlemen.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh ternyata sempat bertanya langsung kepada Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengenai niatnya untuk kembali maju dalam Pilpres 2024.

Paloh menyampaikan pertanyaan tersebut ketika keduanya menggelar pertemuan selama 4,5 jam di kantor DPP Partai Nasdem, Jakarta, Rabu (1/6/2022).

“Kamu kan gimana, Wo, saya bilang, baik? Sehat? Kan begitu-begitu saja, mau maju (capres)? Kan kira-kira begitu,” kata Paloh kepada awak media di Kantor DPP Partai Nasdem, Jakarta, Kamis (2/6/2022) dikutip dari kompas.com.

Meski demikian, Paloh tak memberitahu jawaban apa yang disampaikan Prabowo setelah dirinya mengajukan pertanyaan tersebut.

“Ah, itu jawaban rahasia,” terang Paloh.

Paloh mengungkapkan, banyak pembahasan dalam pertemuan dirinya bersama Prabowo.

Ia mengatakan, pertemuan tersebut bukan saja dalam kapasitas sebagai ketua umum partai politik, melainkan juga sebagai kawan lama.

“Banyak kita cerita, kenal kan bukan baru, kenal sudah berapa puluh tahun. Ya bicara kita lepas-lepas saja kan,” ungkap dia.

Di samping itu, ketika ditanya mengenai peluang koalisi antara Nasdem dan Gerindra, Paloh mengatakan bahwa kemungkinan itu ada.

“Kemungkinan itu setiap saat bisa terjadi. Pepatah Inggris tua dari gelas ke bibir, semua bisa terjadi. Apa saja bisa terjadi. Nah, itu pepatah Inggris tua,” imbuh dia.

Koalisi Pilpres 2024:

- Koalisi Indonesia Bersatu

Golkar-PAN-PPP 148 kursi (25,73 persen)

- Koalisi Semut Merah
PKB-PKS 108 kursi (18,78 persen/belum cukup)

Prediksi

- Gerindra-Nasdem 137 kursi (23,82 persen)

- Demokrat-Nasdem 113 kursi (19,65 persen/tidak cukup)

Pemilu presiden di Indonesia mensyaratkan presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden.

Artinya, seseorang yang hendak mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden harus memenuhi besaran ambang batas tersebut.

Ketentuan tentang ambang batas itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Pasal 222 UU Pemilu menyebutkan, pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.

Dengan ketentuan tersebut, seseorang harus diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik jika hendak mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden.

Ketentuan mengenai presidential threshold itu menghilangkan kemugkinan munculnya calon presiden dan calon wakil presiden perseorangan.

Pada pilpres tahun 2004, 2009, dan 2014, digunakan perolehan jumlah kursi DPR atau suara sah nasional partai dari hasil Pemilu Legislatif (Pileg) yang dilaksanakan sebelumnya sebagai presidential threshold.

Saat itu, pileg dilaksanakan beberapa bulan sebelum pilpres.

Sementara, pada Pilpres 2019, ambang batas yang digunakan adalah perolehan jumlah kursi DPR atau suara sah nasional partai dari Pileg periode sebelumnya atau 2014.

Ini karena pelaksaan Pilpres dan Pileg 2019 dilaksanakan serentak pada April 2019. Oleh karena hari pemungutan suara Pilpres 2024 lagi-lagi akan digelar serentak dengan pileg pada 14 Februari 2024, maka, ambang batas yang akan digunakan pada Pilpres 2024 adalah perolehan jumlah kursi DPR atau suara sah nasional partai pada Pileg 2019.

Adapun jumlah total kursi di DPR saat ini sebanyak 575. Untuk memenuhi ambang batas pencalonan presiden, partai politik atau gabungan partai politik sedikitnya harus memiliki 20 persen dari 575 kursi DPR RI.

Jika dikalkulasi, 20 persen dari 575 kursi akan menghasilkan 115 kursi.

Artinya, partai politik atau gabungan partai politik paling tidak harus memiliki 115 kursi di DPR RI untuk dapat mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Selain menggunakan perhitungan jumlah kursi di DPR, cara lainnya untuk memenuhi ambang batas pencalonan presiden di Pilpres 2024 ialah mendapat perolehan suara minimal 25 persen di Pileg 2019.

Mengacu hasil Pileg 2019, tidak ada satu pun partai politik peserta pemilu yang mendapat perolehan suara 25 persen.

Namun, dari 9 partai politik yang lolos ke Parlemen melalui Pemilu 2019, PDI-P menjadi partai yang mendapat perolehan suara tertinggi.

Dengan demikian, partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu juga meraih kursi terbanyak di DPR.

PDI-P mengantongi 27.503.961 atau 19,33 persen suara di Pileg 2019. Angka itu dikonversikan menjdi 128 kursi DPR RI.

Dengan perolehan kursi tersebut, maka PDI-P memenuhi ambang batas pencalonan presiden yang mensyaratkan partai politik atau gabungan partai politik memiliki sedikitnya 20 persen kursi dari jumlah total kursi di DPR.

Sementara, partai lainnya tidak ada yang mendapat perolehan kursi DPR setara atau lebih dari 115 kursi.

Itulah mengapa PDI-P menjadi satu-satunya partai politik yang bisa mengusung calon presiden dan wakil presidennya sendiri di Pilpres 2024 tanpa perlu bergabung atau berkoalisi dengan partai politik lain.