Gubernur Hamka Noer dan Bupati Hendriwan Diminta Ubah Pola Pikir ASN

TRIBUNGORONTALO.COM, Jakarta - Penjabat Gubernur Gorontalo (Pj) Hamka Hendra Noer dan Pj Bupati Boelamo Hendriwan diharapkan jadi role model pemimpin daerah.

Gubernur Hamka Hendra Noer dan Bupati Hendriwan juga diminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian harus mampu mengubah pola pikir staf Aparatur Sipil Negara (ASN) dan para jajarannya berkaitan dengan budaya kerja.

Tito Karnavian juga menegaskan dua hal pokok itu kepada 48 Pj kepala daerah termasuk Gubernur Hamka Hendra Noer dan Hendriwan.

“Mindset-nya mohon maaf di ASN, yang bisa diduitin, diduitin. Yang bisa dipersulit, dipersulit,” kata Tito Karnavian dalam rapat koordinasi bersama Kementerian Dalam Negeri dan Pj kepala daerah, Kamis (16/6/2022).

Tito memberikan alasan dia meminta hal itu kepada para Penjabat kepala daerah.

Pasalnya, terdapat sejumlah upaya manipulasi pada anggaran belanja pemerintah.

Bahkan dia menilai sejumlah ASN bahkan berupaya mengubah angka belanja jika seandainya itu bisa diakali.

“Anggaran kalau belanja pegawai ga bisa memang di otak-atik. Tapi di belanja barang, jasa. Itu nanti yang dipikirin buat program, program-programnya, saya dapet berapa. Yang begini-begini harus dihilangkan,” kata Tito.

Lebih lanjut ia menyinggung selisih jumlah biaya yang dikeluarkan dengan yang sampai ke masyarakat.

Padahal angka belanja modal daerah dinilai kecil.

“Belanja modalnya misalnya (angkanya) 10, yang sampai ke masyarakat dua. Yang delapannya dibagi-bagi,” katanya.

Mantan Kapolri ini menegaskan jika perilaku itu terus terjadi maka kehidupan di daerah tidak akan mengalami pertumbuhan.

Dia pun berharap para Penjabat yang terpilih dari berbagai provinsi dan kabupaten/kota dapat belerja dengan baik, serta mendorong kinerja pemerintah provinsi atau pemerintah kota/daerah yang mereka pimpin di wilayah masing-masing.

“Kita sangat mengharapkan rekan-rekan meninggalkan dalam keadaan selamat sukses dan ada legacy yang namanya membuat harum dikenang. Itu target yang penting sekali,” katanya.

Rapat koordinasi itu dihadiri 48 Pj Kepala Daerah, yang terdiri dari lima gubernur dan 43 bupati/wali kota.

Jadi Role Model Sosok Pemimpin Daerah

Tito Karnavian meminta para penjabat kepala daerah memanfaatkan kepercayaan yang telah diberikan, untuk menjalankan program pemerintahan yang baik di daerahnya.

Momentum ini perlu dimanfaatkan para penjabat kepala daerah untuk menjadi role model sosok kepala daerah.

“Karena mereka bukan dipilih rakyat, jadi tidak ada biaya politik, ini harus dimanfaatkan oleh mereka, momentum untuk mereka berprestasi juga, mengembangkan karier,” kata Mendagri saat ditemui wartawan di Gedung Sasana Bhakti Praja Kantor Pusat Kemendagri.

Hal itu disampaikan Mendagri di sela Rapat Koordinasi (Rakor) Penjabat Kepala Daerah.

Rakor tersebut digelar untuk membekali para penjabat kepala daerah dalam menjalankan tugasnya. Kegiatan tersebut dihadiri oleh 48 penjabat kepala daerah yang terdiri dari 5 gubernur dan 43 bupati/wali kota.

“Hari ini kita berikan pembekalan, sebetulnya oleh Bapak Presiden, minggu lalu ya oleh Bapak Presiden,” tambah Mendagri.

Adapun tema Rakor tersebut, yakni "Peran Penjabat Kepala Daerah dalam Menjamin Kesinambungan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pelayanan Publik, yang Transparan dan Akuntabel dalam Mendukung Program Kebijakan Strategis Nasional serta Pemulihan Ekonomi Nasional".

Kegiatan ini dibuka langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD.

Selain itu, hadir sejumlah narasumber seperti Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).

Pembicara lainnya, yakni Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri, Wakil Kepala Kepolisian RI, Badan Intelijen Negara (BIN), dan Kejaksaan Agung.

Senada dengan Mendagri, Mahfud menuturkan, Rakor ini untuk membekali para penjabat kepala daerah agar tampil sebagai pelayan masyarakat.

Selain itu, mendorong penjabat mampu menjaga kebijakan pemerintah pusat, sehingga selaras dengan daerah. Pemerintah hendak membuktikan kualitas para penjabat tersebut, apakah lebih baik dari kepala daerah sebelumnya, atau justru sebaliknya.

"Kita sudah membekali agar mereka menjadi lebih baik, menjaga stabilitas politik di daerah, pembangunan ekonomi, kohesivitas sosial, dan sebagainya," kata Mahfud.

Dalam arahannya, Mahfud menekankan, para penjabat kepala daerah perlu mendukung program priotas nasional dan pemulihan ekonomi nasional.

Beberapa persoalan juga perlu diwaspadai para penjabat, baik di bidang sosial, politik, ekonomi, dan sebagainya. Kewaspadaan ini perlu diperhatikan, apalagi menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024. Dirinya tegas melarang para penjabat kepala daerah memihak calon tertentu.

“Sekarang coba dibuktikan bahwa penjabat-penjabat yang ditunjuk itu justru bisa lebih baik,” ujarnya.

Mahfud menambahkan, penjabat kepala daerah berperan dalam memperkuat stabilitas politik, hukum, dan keamanan serta transformasi pelayanan publik.

Hal itu seperti dengan membangun konsolidasi demokrasi, optimalisasi kebijakan luar negeri, sistem hukum nasional yang mantap, reformasi kelembagaan birokrasi, dan menjaga stabilitas keamanan nasional. (*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Mendagri Tito Minta Penjabat Kepala Daerah Ubah Pola Pikir dan Budaya Kerja ASN