Zainudin Amali Masuk Bursa Cagub Gorontalo, Pengamat: Dinamis Politik di Golkar

Laporan Ronald Rampi, wartawan TribunGorontalo.com

TRIBUNGORONTALO.COM, Gorontalo - Konstelasi calon gubernur (cagub) Gorontalo dari Partai Golkar Gorontalo ramai diperbincangan menyusul muculnya nama Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali.

Nama Zainudin Amali memang tidak sempat muncul ke permukaan saat Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Partai Golkar Gorontalo pada tahun lalu.

Yang mencuat hanya ada 5 nama yakni:

- Idah Syaidah,

- Roem Kono,

- Tonny Uloli,

- Marten Taha dan

- Syarief Mbuinga.

Kelima nama tersebut telah ditetapkan dan masuk pada keputusan rekomendasi tertulis hasil Rakerda Golkar Gorontalo untuk ditindaklanjuti.

Nah, akhir-akhir ini nama Zainudin Amali berhembus kencang masuk pada daftar bakal calon gubernur dari Partai Golkar Gorontalo.

Kehadiran nama ZA tanpa melalui proses rakerda ini, mengundang beragam analisa politik. Salah satunya terkait dengan strategi Golkar Gorontalo untuk menyiapkan kader nasional pada kanca pemilihan gubernur-wakil gubernur Gorontalo tahun 2024 mendatang.

Pengamat politik Provinsi Gorontalo, Erman Rahim saat berbincang dengan TribunGorontalo.com pada Senin (13/6/2022) sore mengungkapkan, munculnya nama Zainudin Amali pada bursa calon gubernur Gorontalo tanpa melalui tahapan pengusulan di Rakerda, menunjukan tentang adanya dialektika dan dinamika organisasi di tubuh Golkar Gorontalo.

"Terkait hasil Rakerda kemarin, jika ditinjau secara konstitusi mereka (Golkar) adalah sah, ya kira-kira begitu. Namun ternyata bisa juga melalui jalur-jalur lain, termasuk dengan cara begitu (tidak melalui usulan Rakerda)," ungkap Erman.

Menurut Erman, apa yang terjadi tersebut ada kaitannya dengan komitmen terhadap konstitusi yang dipegang.

Jika kader bersikap loyal terhadap sebuah keputusan konstitusi partai, maka tentunya perlu juga untuk tunduk pada keputusan tersebut.

Dia pun mencontohkan terkait hasil pelaksanaan Musda Golkar yang menyepakati Rusli Habibie untuk tetap memimpin selama tiga periode.

"Konstitusi Golkar itu hanya dua periode. Tapi tiba-tiba ada kebijakan boleh untuk tiga periode, termasuk juga di kota. Maka hal yang seperti begini, meski pun hasil rakerda itu hanya lima nama namun kemudian muncul lagi satu nama pada masa-masa sekarang ini, jangan menganggap itu menjadi pelanggaran konstitusi," ujar pengamat yang juga tokoh akademisi ini.

Dia juga menegaskan bahwa konstitusi, bukanlah kitab suci. Sebab, konstitusi masih disusun dan dibuat oleh manusia. "Jadi masih bisa berubah. Dan itulah politik, sangat dinamis," tutupnya. (*)