Rabu, 1 April 2026

KIB Sulit Terjadi di Gorontalo, Begini Kata Pengamat Politik

Pembentukan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang dibentuk Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Tayang:
Penulis: Redaksi | Editor: Lodie Tombeg
zoom-inlihat foto KIB Sulit Terjadi di Gorontalo, Begini Kata Pengamat Politik
TribunGorontalo.com/ronald rampi
Pengamat politik Gorontalo, Erman Rahim menanggapi Koalisi Indonesia Bersatu di Gorontalo. 

Laporan Ronald Rampi, wartawan TribunGorontalo.com

TRIBUNGORONTALO.COM, Gorontalo - Pembentukan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang dibentuk Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Amanat Nasional (PAN) di Provinsi Gorontalo diprediksikan sulit terjadi.

Pengamat politik Gorontalo, Erman Rahim mengatakan, KIB antara Golkar-PPP-PAN ini merupakan langkah kerja sama politik bagi kepentingan elite di tingkat pusat.

"Sangat jelas, koalisi ini dipersiapkan untuk menghadapi pilpres. Jadi koalisi ini akan bermuara pada kepentingan pusat. Ini skenario para elite," ujarnya kepada TribunGorontalo.com, Senin (13/6/2022).

Karena ini merupakan bagian skenario ditingkat elite parpol, maka Erman pesimis jika koalisi ini bakal ditarik ke tingkat daerah.

Dia menyebut, kepentingan dan kondisi politik para elite tingkat pusat dengan yang para politisi daerah sangatlah berbeda.

"Jadi kita tidak bisa mengasosiasikan koalisi ini sampai ke daerah. Beda lapangan antara pusat dan daerah," kata Erman.

Bahkan, dia merasa KIB sangat tidak mungkin terjadi di daerah. Dengan pertimbangan, kata Erman, konstalasi politik di daerah sarat dengan irisan-irisannya.

"Untuk KIB di daerah tidak mungkin terjadi. Sebab, banyak irisan-irisannya. Baik secara kultur, ideologi dan seterusnya," ungkap Erman.

Dia menambahkan, berbicara soal koalisi untuk Pilpres maupun Pilkada sangatlah berbeda konteksnya. Pilpres memang masih mengacu pada hasil Pemilu 2019.

Sedangkan untuk pilkada ataupun pilgub, seluruh parpol masih harus berkompetisi meraih perolehan kursi terbanyak pada ajang pemilihan legislatif pada bulan Februari tahun 2024.

"Jadi memang sangat sulit kalau koalisi pusat akan diasosiasikan sampai ke daerah. Karena konteksnya berbeda," tutup Erman. (*)

Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

Berita Terkini

Berita Populer

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved