Peluang Tipis PKB Bentuk Koalisi 2024: Begini Analisis Pengamat

TRIBUNGORONTALO.COM, Jakarta - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) akan sulit membentuk poros koalisi pada Pemilu 2024, terutama setelah terbentuknya Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).

Demikian analisis Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno.

KIB terdiri dari Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Amanat Nasional (PAN) Sebab, menurut Adi, partai politik lainnya seperti PDI-P dan Gerindra kemungkinan akan membentuk poros koalisi sendiri.

"PKB dalam posisi rumit setelah KIB terbentuk. Sulit bikin poros sendiri. Karena kemungkinan besar posor lainnya dibentuk PDI-P-Gerindra. Serta poros yang kemungkinan dibentuk nasdem dengan PKS dan Demokrat," kata Adi saat dihubungi Kompas.com, Jumat (27/5/2022).

Adi juga mengatakan, ada dua hal yang membuat PKB sulit membentuk poros koalisi yaitu pertama, elektabilitas Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin tak meningkat signifikan.

Kedua, PKB tak masuk tiga besar suara terbanyak di DPR. "Bahkan nyaris mustahil (PKB bentuk koalisi) karena PPP dan PAN sudah saling menguncikan diri dengan Golkar.

Kecuali ada tawaran menarik dari PKB buat PPP dan PAN, tapi itu akan rumit," ujarnya. Lebih lanjut, Adi menilai PKB akan sulit mengajak Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk membentuk poros koalisi karena mazhab yang berbeda.

"Apalagi dengan Demokrat yang merasa lebih besar dari PKB karena AHY elektabilitasnya lebih kuat dari Cak Imin," ucap dia.

Sebelumnya diberitakan, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mengungkapkan, partainya memungkinkan untuk membentuk poros koalisi pada Pemilu 2024. Adapun dalam koalisi tersebut, PKB ingin menjadi pemimpin dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar akan diusung menjadi calon presiden (capres).

"PKB ingin memimpin poroslah, jangan ikut terus," kata Jazilul ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (25/5/2022). Meski demikian, Jazilul mengakui, PKB tetap tak bisa mengusung Muhaimin seorang diri. Oleh karenanya, PKB perlu bekerja sama dengan partai politik lainnya untuk membangun koalisi.

Ia mencontohkan, bukan tidak mungkin PKB akan bekerja sama dengan partai politik Islam misalnya PAN, PKS, dan PPP. Dia menambahkan, bisa juga PKB berkoalisi dengan Partai Demokrat.

"Misalkan Demokrat, mas AHY dengan Pak Muhaimin, atau sebaliknya kalau kita ikuti naluri untuk membaca Pilpres 2024 secara baik," ujarnya.

Selain itu, PKB juga berpotensi membentuk koalisi dengan partai politik tengah. Ia mencontohkan, Nasdem bersama PKB membentuk koalisi.

"Sangat mungkin, sangat mungkin karena PKB, partai tengah, artinya masih ada partai tengah lain misalkan Nasdem setuju jalan, jadi," imbuh dia.

Demokrat Terbuka Koalisi dengan PKB

Deputi Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengatakan, partainya terbuka untuk berkoalisi dengan partai manapun, termasuk dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang ingin membangun poros baru pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang.

Namun, Kamhar menekankan bahwa partainya masih memprioritaskan kesiapan mesin politik agar Demokrat meraih sukses pada Pemilu 2024 mendatang.

"Partai Demokrat tak ada beban dan terbuka untuk membangun koalisi dengan partai manapun termasuk dengan PKB. Kita punya pengalaman koalisi selama dua periode pemerintahan SBY," kata Kamhar saat dihubungi, Kamis (26/3/2022).

"Tetapi yang menjadi prioritas saat ini adalah menyiapkan mesin politik partai agar efektif dan optimal mewujudkan sukses pemilu 2024, baik Pileg, Pilpres maupun Pilkada," imbuh dia.

Hal ini disampaikan Kamhar merespon pernyataan Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid yang menyatakan partainya ingin membentuk koalisi baru dengan mengusung Ketua Umum Muhaimin Iskandar sebagai calon presidennya.

Kamhar berpandangan, manuver PKB dalam merespons dinamika koalisi menuju Pilpres 2024 masih wajar karena setiap partai tentu memiliki harapan yang tinggi.

Akan tetapi, menurut dia, dalam perjalanannya setiap partai akan lebih rasional dan realistis dalam mengambil keputusan terkait dinamika koalisi tersebut.

Oleh karena itu, Kamhar menekankan, ide PKB berkoalisi dengan Demokrat untuk menduetkan Muhaimin dengan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) harus dilihat secara rasional dan realistis.

"Pada saatnya nanti kita akan rasional dan realistis dengan prinsip bahwa koalisi yang dikehendaki dibangun di atas kesepahaman bersama dan tentunya prospek kemenangan, bukan sekedar menjadi kontestan," kata Kamhar.

Ia mengatakan, sikap politik Demokrat terkait Pilpres 2024 baru akan mengerucut pada penghujung 2022 atau awal 2023.

Sebab, ada banyak hal yang mesti disepakati bersama untuk membangun koalisi, mulai dari kesamaan platform sampai komitmen politik.

Kamhar mengatakan, bagi Demokrat, syarat utama untuk berkoalisi adalah memiliki komitmen untuk memperjuangkan kepentingan rakyat dan menjalankan demokrasi yang beradab.

"Terkait siapa yang memimpin koalisi akan menjadi pembahasan kemudian, dengan catatan koalisi yang terbangun memadai untuk menjadi tiket dan memenangkan kontestasi untuk mewujudkan harapan rakyat," kata Kamhar.

Sebelumnya, Jazilul mengatakan, PKB ingin menjadi pemimpin di sebuah poros koalisi dengan mengusung Cak Imin sebagai calon presiden.

"PKB ingin memimpin poroslah, jangan ikut terus," kata Jazilul, Rabu (25/5/2022).

Namun, ia mengakui bahwa PKB tidak bisa mengusung Cak Imin seorang diri sehingga harus membangun koalisi dengan partai politik lainnya.

Ia menyebutkan, bisa saja PKB berkoalisi dengan Demokrat, di samping dengan partai-partai politik berlatar belakang Islam seperti PAN, PPP, dan PKS.

"Misalkan Demokrat, mas AHY dengan Pak Muhaimin, atau sebaliknya kalau kita ikuti naluri untuk membaca Pilpres 2024 secara baik," ujarnya. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "PKB Dinilai Sulit Bentuk Koalisi 2024 Setelah KIB Terbentuk"