Citra Jokowi Bisa Buruk, Baiknya Sipil Ketimbang TNI-Polri Jadi Penjabat Kepala Daerah

Chandra dilantik menggantikan Bupati Seram Bagian Barat Yustinus Akerina yang masa jabatannya berakhir 22 Mei 2022 lalu.

Diberitakan sebelumnya, Pengamat menilai pelantikan penjabat (Pj) dari kalangan TNI-Polri berpotensi mengulang Dwifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) era Orde Baru.

"Ketika fungsi TNI-Polri masuk kepada fungsi pemerintahan, ini juga akan berkaitan dengan kecenderungan dihidupkannya kembali dwifungsi TNI-Polri atau dwifungsi ABRI tahun 1998," kata Pengamat Sosial Politik Centre for Indonesia Strategic Action (CISA) Herry Mendrofa saat dihubungi Tribunnews.com, Kamis (26/5/2022).

Menurut dia, pemerintah harus mampu memisahkan antara kepentingan dengan keterbatasan.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Komarudin punya pendapat serupa. Bahkan dia menilai, saat ini bukan hanya dwifungsi ABRI, melainkan dwifungsi Polri.

"Sekarang itu bukan dwifungsi TNI lagi tapi dwifungsi Polri kebanyakan sekarang, kepolisian. Bahkan polisi itu multifungsi," kata Ujang Komarudin.

Itu lantaran adanya pelantikan sejumlah penjabat yang punya latar belakang TNI-Polri ketimbang masyarakat sipil.

Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia itu menambahkan, jika pemerintah terbiasa melantik penjabat dari luar TNI-Polri, maka kedepan akan semakin banyak kalangan militer yang memimpin pemerintahan.

Pengamat: Penunjukan Brigjen TNI Andi Tidak Tepat

Pengamat sosial politik dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun, ikut buka suara soal penunjukan Penjabat (Pj) Kepala Daerah oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Dalam penunjukan itu diketahui ada salah satu Pj kepala daerah yang merupakan perwira TNI aktif dalam jabatannya sebagai Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Sulawesi Tengah (Kabinda Sulteng) Brigjen TNI Andi Chandra As’aduddin sebagai Penjabat Bupati Seram Bagian Barat Provinsi Maluku.

Pria yang akrab disapa Ubed itu menyatakan, penunjukan atas Andi sebagai Pj Bupati Seram Barat tidak tepat di saat aturan terkait penunjukan Pj kepala daerah dari unsur TNI atau Polri belum jelas.

"Menurut saya langkah tersebut tidak tepat dalam situasi saat ini dan ditengah aturan yang belum ada," kata Ubed saat dimintai tanggapannya, Jumat (28/5/2022).

Lebih lanjut, aktivis 98 itu juga menyatakan, penunjukan Pj kepala daerah dari unsur TNI/Polri juga berpotensi menimbulkan pemahaman adanya tindakan yang tidak fair oleh pemerintah.

Karena kata dia, dalam proses pemilihan Pj kepala daerah tidak dilakukan sebagaimana pemilihan kepala daerah melalui pemilu, melainkan hanya dengan mekanisme penunjukan oleh elit pejabat melalui Kemendagri.