KPU Pusat Minta Daerah Mutakhirkan Data Pemilih

TRIBUNGORONTALO.COM, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengatakan berdasarkan pemutakhiran data pemilih per Maret 2022, jumlah calon pemilih Pemilu Serentak 2024 sebesar 190 juta jiwa.

Data tersebut merupakan hasil pemutakhiran data pemilih Berkelanjutan (PDPB) di 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota per Maret 2022.

Floyd Mayweather's new home in Miami Beach is absolutely breathtaking!

Anggota KPU RI Betty Epsilon Idroos mengatakan data pemilih berkelanjutan nantinya akan dimutakhirkan atau disandingkan dengan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4), termasuk melakukan audit.

"Kami sedang merancang beberapa bentuk audit data pemilih sehingga akan menghasilkan informasi seberapa bersih data yang dimiliki, yang kemudian akan kita lakukan perbaikannya menjelang Pemilu tahun 2024," kata Betty dalam keterangannya di laman resmi KPU RI, Kamis (26/5/2022).

Ia menyampaikan usai DP4 semester II Tahun 2021 didapat dan diolah, pada Juni 2022 akan ada data semester I tahun 2022 yang kembali dimutakhirkan.

Betty meminta jajaran penyelenggara pemilu di daerah dapat melakukan PPDB dengan serius serta melakukan rekap data untuk dituangkan dalam publikasi visual. Tujuannya agar publik mudah memahami.

"Story telling, dalam bentuk gambar, visual sehingga publik tahu ada perubahan dari data yang sudah ditetapkan, walaupun data yang dihasilkan belum maksimal," ungkapnya.

KPU Jabarkan Alokasi Anggaran Rp 76 Triliun

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengusulkan anggaran sebesar Rp76,6 triliun untuk kebutuhan pelaksanaan Pemilu 2024.

Angka tersebut pun disetujui oleh DPR dan pemerintah.

Setelah besaran anggaran disepakati, pemerhati pemilu seperti KoDe Inisiatif dan Perludem meminta KPU membuka kebutuhan anggaran tahapan pemilu mulai 2022 - 2024.

Hal ini diharapkan dapat dijadikan informasi bagi publik sekaligus bentuk transparansi KPU terkait peruntukan anggaran tersebut.

Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari kemudian merincikan keperluan pendanaan pemilu hingga menghasilkan nominal Rp76,6 triliun.

"Tersebut data usulan anggaran Pemilu 2024 meliputi anggaran tahun 2022, 2023 dan 2024, data jumlah personel Badan Ad Hoc dan besaran honor Badan Ad Hoc," terang Hasyim kepada wartawan, Rabu (25/5/2022).