Koalisi PPP-Golkar-PAN: Begini Tanggapan KSP soal Tudingan Keterlibatan Istana

TRIBUNGORONTALO.COM, Jakarta - Pembentukan koalisi partai politik merupakan hak dan kewenangan parpol. Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin membantah tudingan bahwa istana mengarahkan terbentuknya koalisi PPP, Golkar, dan PAN.

“Tidak ada, yang pasti sekarang presiden punya konsentrasi full terhadap pembenahan terkait dengan masalah-masalah yang belum selesai terutama pandemi Covid-19, kemudian agenda-agenda strategis nasional untuk sisa waktu yang ada,” kata Ali di Bina Graha, Jakarta, Senin (23/5/2022).

Karenanya tidak ada yang salah dengan adanya penjajakan ataupun pembentukan koalisi partai menjelang Pemilu 2024.

“Bahwa ketua-ketua umum partai kemudian memainkan peran-peran dengan cara dan teknis yang mereka lakukan, it's okay itu partai politik punya kewenangan,” katanya.

Hal pasti kata Ali, di sisa masa jabatannya Presiden Jokowi saat ini sedang fokus menyelesaikan program-program pembangunan yang telah dirancang.

“Untuk presiden seperti tadi bang Ali katakan bahwa konsentrasi kerja presiden tetap pada penyelesaian program-program strategis nasional 2 tahun terakhir,” katanya.

Sebelumnya pengamat politik Hendri Satrio menduga adanya peran istana dalam pembentukan koalisi Indonesia Bersatu oleh tiga partai yakni PPP, Golkar, dan PAN.

Alasannya ketiga partai tersebut kini berada dalam kabinet Pemerintahan.

Koalisi Indonesia Bersatu Belum Bahas Capres

Politisi Partai Golkar Dave Laksono turut menanggapi pernyataan Ketua Umum Partai PKB Abdul Muhaimin Iskandar yang menyatakan siap bergabung dengan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) asalkan diusung sebagai Calon Presiden (Capres).

Dave menyatakan, sejauh ini pembahasan maupun keputusan terkait dengan usulan Capres maupun Cawapres belum dibahas apalagi diputuskan di dalam internal KIB.

Kendati demikian, Partai Golkar yang menjadi salah satu penggagas KIB ini sudah memiliki nama sendiri yang akan didorong maju sebagai Capres yakni Airlangga Hartarto selaku Ketua Umum.

"Mengenai Capres belum di bahas dan putuskan dalam KIB, akan tetapi Golkar sudah memiliki calon sendiri yaitu pak Airlangga Hartarto," kata Dave saat dikonfirmasi Tribunnews.com, Senin (23/5/2022).

Lebih lanjut, anggota DPR RI Komisi I itu juga memastikan kalau usulan dari PKB melalui Muhaimin Iskandar atau Cak Imin itu belum diajukan ke KIB.

Namun, sejauh ini KIB masih akan menunggu terkait dengan usulan tersebut yang akan dijadikan pembahasan di dalam internal KIB.

"Tawaran tersebut belum diajukan kepada KIB. Kita tunggu pembahasan jilid berikutnya," tukas Dave.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar menyatakan siap bergabung dengan Koalisi Indonesia Bersatu yang digagas Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Namun, ada syarat yang dikedepankan oleh Cak Imin untuk bergabung di KIB, yakni, dirinya harus diusung sebagai calon presiden (capres).

”Saya siap bergabung asal capresnya saya,” ujar Cak Imin di sela acara Doa Bersama Ulama dan Habaib untuk Perdamaian Dunia di Dyandra Convention Center, Surabaya, Minggu (22/5/2022).

Wakil Ketua DPR RI ini menyambut baik gagasan koalisi tersebut sebagai ikhtiar untuk menyamakan kekuatan sehingga mulai mengkristal.

Cak Imin menyatakan, PKB sangat terbuka untuk menjalin komunikasi dengan partai manapun dalam menyongsong Pemilu 2024.

"Kita terus menjalin komunikasi di DPR. Tapi secara khusus belum. Kita terbuka," katanya.

Politisi yang juga akrab disapa Gus Muhaimin itu juga sudah secara jelas menyatakan bakal maju sebagai capres pada Pemilu 2024 mendatang.

Safari politik untuk menyatukan langkah dan mendapatkan dukungan sudah dilakukan ke berbagai daerah di Indonesia. Bahkan kata dia, saat ini, PKB memiliki modal sekitar 10 % sehingga untuk bisa maju sebagai capres diperlukan tambahan sekitar 10 persen lagi kursi di Parlemen.

Tak hanya itu, dia mengatakan bahwa banyak dorongan dari berbagai kalangan terutama warga nahdliyin yang menginginkan dirinya maju sebagai capres pada Pemilu 2024.

”Insyaallah kita siap bersama-sama mensukseskan pemilu dan maju sebagai capres. Itu keinginan sebagian besar warga kita, terutama nahdliyin dan nahdliyat supaya kita punya presiden yang mewakili warga nahdliyin,” tuturnya.

Diketahui, tiga ketum parpol yakni Airlangga Hartarto (Golkar), Suharso Monoarfa (PPP), dan Zulkifli Hasan sepakat membentuk Koalisi Indonesia Bersatu.

Koalisi tersebut bertekad untuk mengawal keberhasilan program pembangunan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sampai 2024. Namun kekinian, banyak pihak yang menilai koalisi tersebut dibentuk sebagai persiapan menuju Pilpres 2024. (*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul KSP Bantah Istana Bekingi Pembentukan Koalisi PPP, Golkar dan PAN