Gratis Urus Sertifikat Tanah via PTSL, Begini Penjelasan Kepala BPN Boalemo

Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Boalemo menargetkan 6.200 bidang tanah bisa disertifikatkan pada tahun 2022.

Editor: lodie tombeg
TribunGorontalo.com/Ronald Rampi
Abdul Manan, Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Boalemo. 

TRIBUNGORONTALO.COM, Tilamuta - Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Boalemo menargetkan 6.200 bidang tanah bisa disertifikatkan pada tahun 2022.

Hal ini berkaitan dengan pelaksanaan program strategis nasional di bidang agraria, yakni program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Kepala BPN Kabupaten Boalemo Abdul Manan saat ditemui TribunGorontalo.com menyampaikan bahwa untuk program PTSL di tahun ini, khusus Kabupaten Boalemo dialokasikan untuk 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Dulupi, Tilamuta dan Botumoito.

"Kita targetkan proses tahapannya bisa cepat tuntas, dan Bulan Agustus sudah bisa diserahkan bagi yang benar-benar lengkap," ungkap Manan, sapaan akrabnya.

Saat ditanya terkait progres capaian saat ini, dia pun mengungkapkan bahwa sesuai data yang ada proses pelaksanaan masih cukup rendah.

Dia menilai masih banyak masyarakat yang kurang begitu aktif untuk mengikuti program ini. Padahal dalam pelaksanaan program PTSL ini, pihak BPN tidak memungut biaya sama sekali, alias gratis.

"Di BPN tidak dipungut biaya apapun, karena gratis. Biaya yang perlu disiapkan pemohon, adalah biaya pra sertifikat di tingkat desa/kelurahan. Pemohon perlu menyiapkan patok batas besi, serta menyiapkan pengurusan surat di tingkat desa/kelurahan. Sesuai Perda, itu memang ada biaya untuk pra sertifikat, namun itu bukan ranah BPN," terang Manan.

Secara administrasi, yang perlu disiapkan oleh pemohon yang hendak mengajukan sertifikat tanah melalui PTSL ini, yakni KTP, Kartu Keluarga, SPPT Pajak serta Surat Tanah.

Khusus untuk surat tanah, kata Manan, terkadang ada masyarakat di Gorontalo memiliki tanah berdasarkan warisan orangtua. Dan surat kepemilikan tidak sempat diurus semasa orangtua hidup.

"Untuk kasus semacam ini, BPN telah menyiapkan format surat pernyataan kepemilikan yang bisa diisi oleh pemohon dengan menyertakan dua saksi yang mengetahui tentang status kepemilikan tanah itu. Cuma, saksi tidak boleh yang ada ikatan keluarga, seperti orangtua dengan anak," terang Manan.

Selanjutnya, Manan pun mendorong agar masyarakat bisa memanfaatkan program PTSL ini untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap kepemilikan sebuah bidang tanah. Mengingat, saat ini sedang marak persoalan sabotase tanah oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.

"Agar supaya tanah kita aman dan jauh dari ancaman mafia tanah, maka baiknya ikut PTSL supaya disertifikatkan," tukasnya. Ditambahkannya, sertifikat tanah juga bisa menjadi salah satu dokumen yang dapat dijaminkan di perbankan bilamana masyarakat membutuhkan pinjaman modal.

Perlu diketahui, Presiden Joko Widodo melalui program strategis nasional telah mencanangkan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi tanah yang ada di seluruh Indonesia. Program ini ditargetkan selesai hingga tahun 2024, dimana seluruh tanah sudah terdaftar dalam sistem pertanahan nasional. (nal)

 

  • Ikuti kami di
    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved