BEM SI Bakal Kerahkan Ribuan Mahasiswa Dalam Aksi 11 April

Bahkan kata Luthfi, BEM SI juga menuntut Pemerintah umtuk membuat kebijakan harga bahan pokok di pasaran bisa lebih terjangkau.

"Betul, dalam tuntutan kita sudah tertera poin ketersediaan bahan pokok dan kestabilan harga di pasaran. Bukan hanya BBM, bahan pokok lainnya juga," ungkap Luthfi.

Setidaknya akan ada beberapa poin lagi yang akan dijadikan agenda tuntutan oleh BEM SI.

Hanya saja, Luthfi masih belum bersedia untuk membeberkan secara detail perihal tuntutan tersebut.

Perwakilan dari Kantor Staf Presiden (KSP) menemui massa aksi mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI), Senin (28/3/2022).

Kedatangan ini lantas menerima sambutan langsung dari ratusan massa aksi yang hadir dan turun langsung ke kawasan Patung Kuda tepatnya di depan Monas, Jakarta Pusat.

Atas kedatangan dari KSP itu, perwakilan pimpinan BEM langsung diminta untuk menemui dan menyampaikan tuntutannya.

Kepada perwakilan KSP, massa aksi menyampaikan setidaknya ada 18 tuntutan dalam aksi hari ini, termasuk salah satunya meminta pemerintah untuk menstabilkan harga bahan pokok seperti minyak goreng dan menolak penundaan wacana pemilu 2024.

Atas tuntutan itu, Tenaga Ahli Utama KSP Wandy Tutoroong mengatakan pihaknya telah menerima dan akan menyampaikan nantinya kepada pimpinan dalam hal ini Kepala Staf Presiden Moeldoko.

"Staf presiden sudah menemui rekan-rekan mahasiswa sudah menyampaikan tuntutannya, terkait soal kelangkaan minyak, IKN, dan soal konstitusi," kata Wandy saat ditemui awak media di depan Monas, Jakarta Pusat, Senin (28/3/2022).

"Saya kira kami sudah mendengarkan semuanya dan kita tentu pemerintah sedang menyiapkan berbagai kebijakan soal itu, saya kira sudah cukup mendengarkan itu nanti kita sampaikan kepada pimpinan," sambungnya.

Wandy memastikan, dirinya diminta langsung oleh Moeldoko untuk dapat menemui langsung para mahasiswa yang menggelar aksi hari ini.

Setelah nantinya tuntutan tersebut disampaikan ke Moeldoko, maka kata dia selanjutnya akan diteruskan kepada Presiden RI Joko Widodo.

Atas tuntutan itu, massa aksi meminta kepada KSP untuk emberikan batas waktu selama 14 hari dalam hal memberikan respons.

"Mahasiwa yang meminta (waktu 14 hari), Ya nanti kita bicarakan, dan ini kan soal kebijakan tentu kita sampaikan dulu kepada pimpinan," tukas dia. (*)