Soal Investasi Jepang pada IKN Kaltim, Ini Kata Rachmat Gobel

TRIBUNGORONTALO.COM, Jakarta - Jepang tidak mundur dari rencana investasi pembangunan ibu kota negara (IKN) baru di Kalimantan Timur. 

Rencana investasi Jepang itu dipastikan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Rachmat Gobel. Dia mengatakan telah berbicara dengan sejumlah petinggi di Jepang untuk mendapat kepastian ini.

"Jadi rumor bahwa Jepang mundur dari IKN itu tidak benar. Jepang ingin terus berkontribusi bagi kemajuan Indonesia,” kata Gobel, dalam siaran pers, Sabtu (2/4/2022).

Dalam kunjungannya ke Jepang, Gobel bertemu dengan sejumlah politisi, pejabat senior, dan pengusaha asal Negara Matahari Terbit itu untuk mengonfirmasi kabar yang menyebut Jepang mundur dari pembangunan IKN.

Gobel mengatakan, Jepang sangat berpengalaman dalam membangun smart city yang rencananya akan diterapkan di IKN baru kelak.

"Kota-kota di Jepang sangat ramah lingkungan dan berwawasan teknologi maju, karena itu sangat tepat jika Jepang bisa terlibat dalam pembangunan IKN," ujar Gobel.

Politisi Partai Nasdem itu menuturkan, selama ini investasi Jepang di Indonesia pun tidak pernah menimbulkan gesekan sosial karena Jepang tidak membawa tenaga kerja dalam jumlah masif, kecuali tenaga ahli.

Investasi Jepang, kata Gobel, juga membawa kemajuan bidang teknologi bagi Indonesia serta membangun sumber daya manusia Indonesia.

"Sudah puluhan tahun tak menimbulkan masalah berarti," ujar pria yang menjabat sebagai ketua umum Perhimpunan Persahabatan Indonesia Jepang tersebut.

Lebih lanjut, Gobel menyatakan, pembangunan IKN sangat strategis bagi kawasan timur Indonesia yang menurutnya masih tertinggal dibandingkan kawasan barat Indonesia.

Menurut Gobel, wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur akan menikmati hasil pembangunan IKN.

"Ini akan memiliki dampak yang sangat besar. Tak hanya memberikan kemakmuran tapi juga meningkatkan kualitas sumberdaya manusia di kawasan tersebut," kata Gobel.

Selain soal pembangunan IKN, pertemuan Gobel dengan para petinggi Jepang juga membicarakan soal investasi Jepang pada proyek MRT Jakarta, rencana KTT G20 di Indonesia, serta masalah pertanian dan pangan.

Sejumlah pihak yang ditemui Gobel antara lain petinggi Japan International Cooperation Agency (JICA) dan Japan Bank for International Cooperation (JIBC) serta Ketua Japan Indonesia Friendship Association sekaligus mantan Perdana Menteri Jepang Yasuo Fukuda.

Politisi PDI-P: "Crowdfunding" untuk Bangun IKN Nusantara Dibolehkan UU

Sekretaris Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Bambang Wuryanto mengatakan, pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur secara undang-undang boleh menggunakan dana dari hasil urun dana dari masyarakat atau crowdfunding.

"Ya bagus-bagus saja lho, ya memang begitu bunyi UU-nya, bunyi UU IKN seperti itu (boleh melakukan (crowdfunding)," kata Bambang di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (30/3/2022).

Pria yang akrab disapa Bambang Pacul itu mengatakan, urun dana atau crowdfunding tidak masalah selama tidak melanggar aturan perundang-undangan.

Menurut dia, masyarakat yang mendukung dan optimistis pada pemindahan IKN, boleh saja ikut berpartisipasi dengan cara menyumbang dana.

"Kenapa tidak? Kalau dikau suka, kau punya duit, kemudian kau patungan membangun sesuatu, dizinikan selama itu tidak melanggar peraturan perundang-undangan," ujar dia.

Bambang Pacul mengingatkan bahwa skema pendanaan dengan crowdfunding itu sifatnya sukarela. Ia menepis dugaan bahwa pemerintah seakan tidak siap dalam anggaran IKN sehingga mengusulkan alternatif crowdfunding.

"Oh ya enggak dong. Kalau itu (pemerintah dianggap tidak mampu) pasti enggak dong. Tidak ada kewajiban kalau yang itu (crowdfunding) kalau menggalang dana," ujar Ketua Komisi III DPR itu.

Sebelumnya, Kepala Otorita IKN Nusantara, Bambang Susantono mengatakan, pembangunan Ibu Kota Nusantara merupakan sebuah langkah jangka panjang yang memakan waktu belasan hingga puluhan tahun.

Karena itu, dibutuhkan dukungan pembiayaan dari berbagai elemen masyarakat.

"Membangun kota itu tidak sebentar. Artinya, tidak bisa 3 sampai 5 tahun. Ini merupakan satu langkah panjang 15 hingga 20 tahun ke depan dan bahkan kita punya perencanaan hingga 2045," ujar Bambang usai bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Selasa (29/3/2022).

"Ini tentu saja (pembangunan ibu kota) membutuhkan support pembiayaan dari berbagai elemen masyarakat," lanjutnya.

Bambang mengemukakan, menurut UU IKN Nomor 3 Tahun 2022, sumber pendanaan pembangunan Ibu Kota Nusantara bisa berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBDU), dan dari masyarakat. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Rachmat Gobel Pastikan Jepang Tak Mundur dari IKN"