Pengamat Medsos Ragukan Big Data 110 Juta Warganet Ingin Penundaan Pemilu 2024

TRIBUNGORONTALO.COM, Jakarta - Isu penundaan Pemilihan Umum atau Pemilu 2024 ramai disuarakan oleh elite partai politik. Wacana ini pun ditanggapi beragam. Padahal Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan bahwa Pemilu 2024 akan digelar pada 14 Februari 2024.

Namun, sejumlah pihak menyuarakan bahwa pemilu sebaiknya ditunda dan memperpanjang masa jabatan Presiden Joko Widodo menjadi tiga periode.

Terbaru, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengeklaim mayoritas masyarakat menginginkan Pemilu 2024 ditunda. 

Dalam sebuah tayangan YouTube, Luhut bahkan mengeklaim memiliki big data 110 juta warganet yang meminta supaya Pemilu 2024 ditunda. Ia juga menepis tudingan sejumlah pihak yang meragukan validitas data tersebut, maupun tudingan yang menyebut bahwa big data itu tidak benar.

"Ya pasti adalah, masa bohong," kata Luhut usai menghadiri acara Kick-off DEWG Presidensi G-20 2022 di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, Selasa (15/3/2022).

Baca juga: Tanggapan Jokowi soal Penundaan Pemilu 2024

Klaim 110 juta big data diragukan Pengamat media sosial sekaligus founder Drone Emprit, Ismail Fahmi, memaparkan keraguannya soal big data 110 juta warganet yang ingin Pemilu 2024 ditunda.

Pemaparan itu diunggah melalui utas di akun Twitter pribadinya @ismailfahmi, 12 Maret 2022. Tim Cek Fakta Kompas.com telah memperoleh izin dari Ismail Fahmi pada Kamis (17/3/2022) untuk mengutip utasnya.

"Sumber klaim data 110 juta netizen bicara soal presiden 3 periode atau perpanjangan itu dari mana?" tulis Fahmi.

Fahmi lantas mengutip temuan lembaga kajian Lab45 yang menyebutkan bahwa akun Twitter yang terlibat pembicaraan penundaan pemilu atau wacana presiden tiga periode hanya berkisar di angka 10.000-an saja.

"Kalau dari Lab45 sendiri, hanya 10.852 akun Twitter yang terlibat pembicaraan presiden tiga periode, mayoritas menolak. Sesuai data Drone Emprit," lanjutnya.

Fahmi menambahkan, angka 10.852 akun itu adalah akun yang turut bicara dan di-mention meski tidak ikut terlibat dalam perbincangan.

"Contoh akun SBY, tidak ikut bicara, tapi ada dalam SNA karena di-mention. Jadi saya kira yang aktif dalam percakapan (penundaan pemilu) kurang dari jumlah di atas," ujar dia.

Angka 110 juta adalah hal mustahil Fahmi menyebutkan bahwa pengguna Twitter di Indonesia adalah sebanyak 18 juta. Dari jumlah itu, yang aktif bicara soal perpanjangan masa jabatan presiden hanya sekitar 10.000 pengguna saja.

"Atau hanya 0,055 persen. Padahal user Twitter paling cerewet soal politik. Apalagi user kanal lain seperti IG (Instagram), FB (Facebook), persentase bisa lebih sedikit," kata Fahmi.

"Sebanyak 110 juta sepertinya impossible (mustahil)" ucapnya. Jika big data 110 juta warganet mustahil diperoleh dari Twitter, bagaimana dengan Facebook? Fahmi mengatakan, pengguna Facebook di Indonesia pada tahun 2021 mencapai 140 juta.