Alasan Jenderal Dudung Ingin Pindahkan Prajurit TNI AD ke Daerah Asal 

TRIBUNGORONTALO.COM, Jakarta - Prajurit TNI AD balik ke daerah asal. Kebijakan itu disampaikan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurahman.

KSAD memerintahkan para Panglima Kodam (Pangdam) untuk memindahkan prajurit ke daerah asal.

Hal ini dilakukan agar para prajurit bisa berkumpul dengan keluarga. “Saya sudah perintahkan para Pangdam (agar) orang-orang yang pindah dari Ambon, Sulawesi dan Papua balikin lagi deh ke sana.

Sehingga mereka bisa kumpul dengan keluarganya. Begitu juga yang dari Papua saya pindah-pindahkan kembali,” kata Dudung saat memberikan pengarahan di Kodam Jaya, Jakarta, Senin (14/3/2022).

Di samping faktor keluarga, pemindahan prajurit ke daerah asal juga karena memperhatikan faktor kesejahteraan.

Contohnya, para prajurit balak, bintara, maupun tamtama yang bertugas di Kodam Jaya. Menurut Dudung, umumnya para prajurit tersebut masih mengontrak dengan biaya sekitar Rp 1,5 juta per bulan.

Jika mereka terus-menerus mengontrak, kata Dudung, dikhawatirkan akan mempunyai potongan dari bank ketika sudah menikah.

Ia mengatakan, para prajurit tersebut harus mengeluarkan uang Rp 1,5 juta untuk sewa kontrak, itu pun belum termasuk biaya makan.

“Kosan Rp 1,5 juta, itu di sini cuma bedeng aja, hanya untuk ngontrak, belum makan,” katanya.

Baca juga: Alasan Penahanan Brigjen Junior Tumilaar, Ini Kata KSAD Jenderal Dudung

Loyalitas kepada Presiden 

Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurahman menekankan prajuritnya tidak mengomentari proses Pemilu. Ia meminta prajurit TNI AD cukup fokus melakukan pengamanan bersama kepolisian.

“Tidak ada berbicara mengomentari tentang proses demokrasi yang mengarah pada pemilu. Lakukan pengamanan dengan kepolisian,” kata Dudung saat memberikan pengarahan di Kodam Jaya, Jakarta, Senin (14/3/2022).

Dudung mengatakan, apabila ke depan ada potensi yang mengganggu proses demokrasi, prajurit TNI AD harus ambil bagian dalam pengamanan bersama kepolisian.

“Apabila ada benih yang mencoba akan menggangu proses demokrasi, TNI AD dan kepolisian harus tampil,” tegas dia.

Selain itu, ia mengingatkan bahwa di masa tahun politik pada 2022 dan 2023, prajurit TNI AD harus benar-benar tegas lurus dengan pimpinan.