UU Pers untuk Kasus Edy Mulyadi Tidak Sesuai Konteks, Ini Penjelasan Pakar

TRIBUNGORONTALO.COM, Jakarta - Pakar Hukum Pidana Abdul Fickar Hadjar menyatakan perbuatan yang dilakukan Edy Mulyadi murni kasus dugaan ujaran kebencian.

Fickar menanggapi pernyataan kuasa hukum Edy Mulyadi yang meminta kasus kliennya diselesaikan dengan Undang-Undang Pers.

Sebaliknya, penyelesaian kasus dengan UU Pers tak sesuai konteks.
"Jadi tidak sesuai konteks," kata Fickar saat dikonfirmasi, Sabtu (29/1/2022).

UU Pers, kata Fickar, hanya bisa diselesaikan terkait dengan kasus yang berkaitan dengan produk jurnalistik. Dalam kasus ini, Edy Mulyadi membuat pernyataan secara terbuka.

"UU pers bisa diberlakukan hanya terhadap pernyataan tertulis. Artinya hasil pemberitaan atau penulisan artikel saja. Sedangkan EM pernyataan langsung yang dikutip pers," pungkas Fickar.

Baca juga: Gerindra Solo Laporkan Edy Mulyadi Terkait Pencemaran Nama Baik Prabowo

Diberitakan sebelumnya, Ketua tim kuasa hukum Edy Mulyadi, Herman Kadir menyatakan, perlunya penyidik memberlakukan Undang-Undang Pers dalam memproses kasus ujaran kebencian yang menyeret kliennya itu.

Hal tersebut dinilai perlu, mengingat Edy Mulyadi yang berdasarkan pengakuannya merupakan seorang wartawan. Terlebih, ungkapan yang dilayangkan oleh kliennya terkait pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) itu dilakukan saat sedang mengisi sebuah acara dalam kapasitasnya sebagai pekerja media.

"Ingat ya, Pak Edy ini seorang wartawan senior. Artinya pemanggilan itu dia bicara itu sebagai wartawan senior, bukan atas nama apa gitu loh. Artinya, kita juga ingin UU Pers diberlakukanlah,” kata Herman saat ditemui awak media di Gedung Bareskrim Mabes Polri, Jumat (28/1/2022).

Herman lantas menjelaskan perihal aturan pemanggilan terhadap wartawan yang memiliki kasus. Menurut versi dia, pemanggilan terhadap yang bersangkutan harus melalui Dewan Pers dan harus diselesaikan terlebih dahulu dalam ranah tersebut.

"Kode etik pers ada di situ, kalau memang dia melanggar ya silakan. Artinya prosedur hukum itu, sudah ada kerja sama Polri dengan PWI," kata Herman. "Artinya sudah jelas di situ, kalau memang apa, diselesaikan dulu lewat Dewan Pers," tukas dia. (Tribunnews)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Kuasa Hukum Ingin Selesaikan Kasus Edy Mulyadi Pakai UU Pers, Pakar Sebut Tidak Sesuai Konteks