Konsumsi Solar Subsidi Tembus 55 Persen, Pemprov Gorontalo Ungkap Pemicunya

Ringkasan Berita:

• Hingga akhir Mei 2026, realisasi penyaluran solar subsidi di Provinsi Gorontalo diproyeksikan mencapai 67.673 KL atau sekitar 55,83 persen dari total kuota tahunan (153.209 KL)
• Lonjakan kebutuhan dipicu oleh meningkatnya aktivitas masyarakat di sektor transportasi, logistik, pertanian, dan nelayan
• Menanggapi polemik tersebut, Pemprov Gorontalo memperketat pengawasan terpadu di SPBU mulai hari ini melalui Satgas BBM Subsidi

TRIBUNGORONTALO.COM – Pemerintah Provinsi Gorontalo mengungkap tingginya realisasi penyaluran BBM bersubsidi jenis solar di sejumlah kabupaten/kota hingga akhir Mei 2026.

Data terbaru menunjukkan konsumsi solar subsidi di beberapa daerah bahkan telah melampaui 55 persen dari total kuota tahunan yang ditetapkan pemerintah pusat.

Kondisi ini mencuat di tengah polemik kelangkaan solar yang sebelumnya memicu aksi demonstrasi para sopir kontainer dan mahasiswa di kawasan Simpang Lima, Kota Gorontalo.

Berdasarkan data tahun 2026, total kuota BBM subsidi untuk Provinsi Gorontalo mencapai 153.209 kiloliter (KL). Hingga 17 Mei 2026, realisasi penyaluran tercatat sebesar 61.388 KL dan diproyeksikan meningkat menjadi 67.673 KL pada akhir Mei, atau sekitar 55,83 persen dari total kuota tahunan.

Kabupaten Pohuwato menjadi daerah dengan persentase penyaluran tertinggi yakni 58,68 persen, disusul Gorontalo Utara (56,28 persen), Boalemo (55,74 persen), Kabupaten Gorontalo (55,47 persen), dan Kota Gorontalo (55,17 persen). Sementara itu, Bone Bolango menjadi daerah dengan persentase terendah sebesar 52,60 persen.

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Energi, dan Sumber Daya Mineral (Disnaker ESDM) Provinsi Gorontalo, Wardoyo Pongoliu, mengatakan bahwa tingginya realisasi ini menunjukkan konsumsi BBM subsidi di Gorontalo berada di atas proyeksi normal. Menurutnya, kondisi tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya aktivitas masyarakat di berbagai sektor.

Ia menjelaskan, aktivitas sektor transportasi, logistik, pertanian, hingga nelayan menjadi faktor utama melonjaknya kebutuhan solar subsidi.

“Adanya peningkatan aktivitas transportasi, logistik, pertanian, dan nelayan meningkatkan demand BBM subsidi,” ujar Wardoyo, Kamis (28/5/2026).

Selain tingginya konsumsi riil, pemerintah juga menyoroti aktivitas pelangsir yang dinilai ikut memicu keresahan masyarakat terkait ketersediaan solar di SPBU. Wardoyo menyebut tindakan tersebut dapat menimbulkan persepsi kelangkaan.

“Aktivitas pelangsir juga dapat memicu persepsi kelangkaan di masyarakat,” katanya.

Meski demikian, Pemprov Gorontalo menegaskan penyaluran BBM subsidi tetap harus mengacu pada kuota yang telah ditetapkan pemerintah pusat melalui BPH Migas. Oleh karena itu, pengendalian distribusi dinilai krusial agar stok tetap tersedia hingga akhir tahun.

“Penyaluran BBM subsidi tetap mengacu pada kuota yang telah ditetapkan BPH Migas sehingga perlu pengendalian distribusi agar stok tersedia hingga akhir tahun,” jelasnya.

Wardoyo juga menjelaskan bahwa pengawasan terhadap distribusi BBM subsidi sebenarnya telah berjalan melalui Satgas BBM Subsidi yang dibentuk sejak 2023. Satgas tersebut diketuai oleh Biro Ekonomi Pembangunan dengan melibatkan sejumlah OPD serta instansi terkait.

Selain itu, atas arahan Gubernur Gorontalo, pengawasan terpadu di SPBU penyalur solar subsidi mulai diperketat hari ini.