Dukung Program Presiden, Gubernur Gusnar: Anggaran Pusat Harus Berputar di Gorontalo

Ringkasan Berita:

• Mengingat keterbatasan APBD, Pemprov Gorontalo aktif menjemput bola ke pusat untuk menyelaraskan program nasional guna menggerakkan ekonomi lokal 
• Pembangunan infrastruktur besar terus dikebut, termasuk proyek Bendungan Bulango Ulu yang sudah mencapai 92,8 persen, serta pengembangan bandara untuk target Embarkasi Haji penuh tahun 2028
• Pemerintah daerah tengah mengawal perubahan status IAIN Sultan Amai menjadi UIN yang kini berada di tahap Sekretariat Negara, serta mengembangkan program Sekolah Rakyat

TRIBUNGORONTALO.COM – Pemerintah Provinsi Gorontalo menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung berbagai program prioritas Presiden di daerah. 

Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, menegaskan bahwa keberhasilan program nasional di daerah menjadi salah satu kunci menggerakkan ekonomi lokal, terutama di tengah keterbatasan fiskal daerah.

Menurut Gusnar, dukungan terhadap program pusat seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), koperasi desa merah putih, sekolah rakyat, hingga hilirisasi, bukan sekadar menjalankan kebijakan, tetapi bagian dari strategi ekonomi daerah.

“Dengan adanya program ini anggaran itu bisa berputar di Gorontalo. Dengan keterbatasan fiskal daerah, program nasional yang dilaksanakan di daerah bisa dilihat dari makro ekonomi,” ujar Gusnar.

Ia menjelaskan, kapasitas APBD Gorontalo yang relatif kecil membuat pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri dalam membangun berbagai sektor. 

Karena itu, sinergi dengan pemerintah pusat menjadi langkah strategis yang terus diperkuat melalui komunikasi intens dan pendekatan berbasis data.

“Tidak sekadar proposal, tapi harus argumentatif dan berbasis kajian. Itu yang kita lakukan saat ke Jakarta,” katanya.

Sejumlah program nasional kini mulai menunjukkan progres di Gorontalo. 

Program MBG misalnya, terus mengalami peningkatan meski belum mencapai target. 

Pemerintah juga memperketat pengawasan, bahkan menutup sementara beberapa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum memenuhi standar.

Di sektor koperasi, sebanyak 729 desa telah memiliki koperasi berbadan hukum, meski baru sebagian kecil yang aktif menjalankan usaha. 

Sementara program sekolah rakyat dan SMA Garuda masih dalam tahap pengembangan, dengan sejumlah daerah telah menyiapkan lahan dan konstruksi awal.

Tak hanya itu, program hilirisasi jagung yang mendapatkan alokasi anggaran sekitar Rp1,4 triliun menjadi salah satu langkah besar yang diharapkan mampu mengangkat ekonomi masyarakat.

“Kalau ini berjalan, masyarakat terutama desil satu dan dua bisa ikut terlibat. Saya yakin kemiskinan bisa menurun,” tegasnya.