Distribusi SPPG Gorontalo Dinilai Belum Tepat Sasaran, Begini Kata La Ode Haimudin

Ringkasan Berita:

• Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, La Ode Haimudin, mengkritik operasional SPPG yang lebih banyak terpusat di perkotaan daripada daerah terpencil yang memiliki tingkat kerentanan gizi lebih tinggi
• Ditemukan adanya selisih anggaran belanja dapur yang tidak sesuai harga pasar, yang diduga akibat praktik internal atau kenaikan harga sepihak oleh pemasok
• Sebanyak 27 dari 86 unit SPPG di Gorontalo ditutup sementara untuk evaluasi standar operasional, termasuk pemenuhan SLHS dan IPAL

TRIBUNGORONTALO.COM – Keberadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Gorontalo kini menjadi sorotan.

Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo dari PDI Perjuangan, La Ode Haimudin, menilai distribusi SPPG saat ini belum tepat sasaran karena lebih banyak beroperasi di wilayah perkotaan.

Menurutnya, kondisi ini bertolak belakang dengan tujuan utama program yang seharusnya menyasar daerah dengan tingkat kerentanan gizi lebih tinggi.

Ia mengungkapkan bahwa secara konsep, lembaga yang menjalankan program ini berbentuk yayasan, sehingga seharusnya tidak berorientasi pada keuntungan.

Namun dalam praktiknya, ia melihat kecenderungan berbeda di lapangan. "Menurut saya, yang lebih kita prioritaskan daerah-daerah terpencil dimana di situ banyak anak-anak kita, masyarakat kita yang kurang gizi," ujar La Ode, Senin (6/4/2026).

Ia menegaskan bahwa realitas yang terjadi justru sebaliknya, di mana SPPG lebih terkonsentrasi di wilayah perkotaan. Bahkan, ia menilai kondisi ini tidak sejalan dengan arah kebijakan nasional.

"Ini tidak memenuhi sasaran utama yang disampaikan oleh Pak Prabowo," ujarnya.

La Ode juga menyoroti alasan operasional yang disebut-sebut berkaitan dengan pengembalian modal, yang menurutnya tidak relevan jika program dijalankan oleh yayasan.

"Alasan yang disampaikan bahwa karena di kota itu pengembalian modal, ini lari dari konsep menurut saya. Jangan yayasan! CV/PT lah yang kerja di situ," tegas Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Gorontalo tersebut.

Baca juga: 27 SPPG Gorontalo Ditutup Sementara hingga April 2026, Ini Penyebab Utamanya

Temuan Masalah Pembiayaan

Selain soal distribusi, La Ode juga mengaku terkejut dengan sejumlah temuan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP), terutama terkait pembiayaan operasional dapur. 

"Hal-hal yang tadi cukup mengagetkan saya, itu dalam pembiayaan dapur juga masih ada problem. Katanya dikasih belanja dapur tidak sesuai dengan harga pasar," ungkapnya.

Ia menilai persoalan tersebut berdampak langsung pada kualitas makanan yang diterima.

"Harusnya Rp 10.000 pure, itu hanya Rp 7.000-an, ternyata ada masalah-masalah internal. Ini akan terus dibenahi," kata La Ode.

Ia pun mengingatkan agar tidak ada praktik penyimpangan dalam program tersebut.