PEMPROV GORONTALO
Dinas PPPA Gorontalo Jadikan Pemenuhan Hak Anak Kunci Percepatan Penurunan Stunting
Dinas PPPA Provinsi Gorontalo menyebut pemerintah daerah tengah memperkuat pemenuhan hak anak sebagai kunci percepatan penurunan stunting.
Penulis: Jefry Potabuga | Editor: Fadri Kidjab
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/gorontalo/foto/bank/originals/Dinas-PPPA-Gorontalo-saat-Rakor-Teknis-Pencegahan-dan-Percepatan-Penurunan-Stunting.jpg)
Ringkasan Berita:
TRIBUNGORONTALO.COM – Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Gorontalo, Yana Yanti, menegaskan bahwa pemerintah daerah tengah memperkuat pemenuhan hak anak sebagai kunci percepatan penurunan stunting.
Yana menjelaskan, setiap intervensi harus berfokus pada tiga kebutuhan dasar anak, yakni gizi, pengasuhan, dan akses kesehatan. Ketiganya menjadi fondasi yang wajib dipastikan berjalan di seluruh kabupaten/kota.
“Apakah anak tidak kekurangan gizi, apakah pengasuhannya baik, dan kalau sakit langsung dibawa ke fasilitas kesehatan. Itu yang kami pastikan,” ujar Yana kepada TribunGorontalo.com pada Rabu (3/12/2025).
Sehari sebelumnya, kata Yana, pihaknya menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Teknis Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting tingkat provinsi.
Dalam rapat itu, seluruh organisasi perangkat daerah, perguruan tinggi, dan organisasi profesi ikut serta melakukan pemetaan ulang terhadap persoalan stunting di Gorontalo.
Menurut Yana, kondisi stunting di Gorontalo masih fluktuatif sehingga membutuhkan langkah yang lebih tajam.
“Stunting pernah turun, naik lagi, lalu turun lagi. Dari situ kami lihat mana titik-titik yang masih butuh dukungan,” jelasnya.
Baca juga: Bupati Gorontalo Buka Rapat Advokasi dan Koordinasi Layanan Posyandu
Forum rakor menghasilkan sejumlah rekomendasi konkret untuk memperkuat kerja lintas sektor, terutama pada titik-titik yang selama ini belum optimal. Berbagai pihak, mulai dari dinas teknis hingga komunitas ahli gizi, terlibat dalam penyusunan langkah-langkah tersebut.
“Kita bahas apa yang harus diperkuat lagi dan apa yang harus langsung dikerjakan,” kata Yana.
Wakil Gubernur Gorontalo juga memberikan dukungan penuh dalam rakor tersebut. Menurut Yana, Wagub menegaskan prinsip bahwa tidak boleh ada anak yang tertinggal dalam pemenuhan hak-haknya.
“Beliau sampaikan no one left behind. Setiap anak harus dipastikan terpenuhi haknya,” ungkapnya. (*)