Modus Haji dan Umrah Ilegal, Mustafa Yasin Rugikan Warga Gorontalo Rp2,54 Miliar

TRIBUNGORONTALO.COM, Gorontalo – Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Mustafa Yasin, resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penipuan.

Sebanyak 62 warga Gorontalo menjadi korban modus haji dan umrah ilegal. Total kerugian mereka mencapai Rp2,54 miliar.

Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Gorontalo mengendus praktik dugaan penggelapan penyelenggaraan haji dan umrah ilegal setelah memeriksa sejumlah saksi.

Kasus ini diungkap langsung oleh Kapolda Gorontalo Irjen Pol Widodo dalam konferensi pers di Mapolda Gorontalo, Selasa (11/11/2025). 

Menurut Kapolda, aksi penipuan ini berlangsung sejak 2017 hingga 2024, dengan modus memberangkatkan jemaah ke Tanah Suci menggunakan visa kerja, bukan visa ibadah yang sesuai aturan.

“Saat itu belum terdeteksi karena modusnya cukup rapi. Mereka merekrut calon jemaah lewat media sosial seperti Facebook, dan juga secara langsung dari rumah ke rumah hingga ke wilayah Ternate,” ujar Irjen Pol Widodo.

Laporan pertama diterima dari Desa Palopo, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, yang menjadi lokasi awal para korban melapor. Total terdapat 62 orang korban, dengan nilai kerugian mencapai Rp2,54 miliar. 

Setiap calon jemaah membayar antara Rp150 juta hingga Rp175 juta.

Dari total korban:

• 44 orang batal berangkat
• 9 orang terhenti di Dubai
• 32 orang sempat tiba di Jeddah

16 orang di antaranya berhasil melaksanakan ibadah haji, meski dengan visa yang tidak sesuai ketentuan.

Kapolda menyebut, kasus ini dikenakan pasal penipuan dan penggelapan serta pelanggaran terhadap Pasal 120 dan 121 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Fraksi PKS dapil VI Boalemo-Pohuwato ini terancam hukuman maksimal 6 tahun penjara dan denda hingga Rp6 miliar.

“Baru satu orang tersangka utama, yakni Mustafa Yasin. Tapi kami perkirakan bisa berkembang menjadi tiga orang lagi, termasuk mereka yang berperan mencari korban di lapangan,” jelas Kapolda.

Baca juga: BREAKING NEWS: Anggota DPRD Gorontalo Mustafa Yasin Jadi Tersangka Penipuan Haji dan Umrah

Mustafa Yasin Sempat Tepis Isu Ditahan Otoritas Arab Saudi

Jauh sebelum kasus ini terungkap, Mustafa Yasin sempat diisukan ditahan oleh otoritas Arab Saudi.

Namun, tak lama kemudian ia langsung membantah kabar miring itu.

Klarifikasi ini ia sampaikan dalam konferensi pers di kantor DPRD Provinsi Gorontalo, Senin (4/8/2025).

"Saya sampaikan kepada teman-teman bahwa saya tidak ditahan apalagi ada gambarnya sampai di penjara," ujar Mustafa saat klarifikasi.

Ia menegaskan bahwa tidak pernah sekalipun mengalami penahanan baik oleh kepolisian Arab Saudi maupun oleh pihak manapun selama berada di sana.

Masalah yang dihadapinya, lanjut Mustafa, murni bersifat administratif.

"Saya ada urusan administratif yang tidak sesuai dengan kesepakatan atas keberangkatan jamaah haji saya tahun ini," jelasnya.

Mustafa menerangkan bahwa pihak sponsor yang mengeluarkan visa haji melaporkannya ke pengadilan di Arab Saudi secara online.

Akibat dari laporan tersebut, ia tidak bisa meninggalkan wilayah Arab Saudi hingga masalahnya diselesaikan secara hukum.

Atas masalah tersebut, Mustafa melapor ke Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI).

"Kasusnya di Mekkah dan urusannya di Mekkah maka ditangani oleh Satgas KJRI Makkah," ujarnya.

Namun, setelah menunggu selama sebulan tanpa kejelasan penyelesaian dari pihak Satgas KJRI, ia memutuskan untuk mengambil jalur hukum pribadi dengan menyewa pengacara.

Keputusan Mustafa tersebut rupanya membuahkan hasil.

"Satu minggu dalam proses penanganan pengacara, masalahnya selesai dan saya bisa kembali ke Indonesia," ungkapnya.

Mustafa juga menjelaskan bahwa pada dasarnya seseorang yang bermasalah di Arab Saudi bisa saja keluar dari negara tersebut, namun ada konsekuensi berat yang harus ditanggung.

"Saya bisa saja memaksa kembali ke Indonesia tetapi konsekuensinya saya kena cekal tidak bisa masuk ke Arab Saudi," jelas Mustafa.

Ia memilih tidak mengambil risiko tersebut karena memiliki kepentingan usaha di bidang travel jamaah haji setiap tahunnya.

Dirinya juga menegaskan bahwa kepulangan ke Indonesia dilakukan secara resmi dan legal.

Bahkan, ia menyebut bahwa pihak yang sebelumnya melaporkannya ke mahkamah kini justru kalah dalam perkara tersebut.

"Dia kalah dan harus membayar pengembalian uang sebanyak 84.000 real, dan itu sudah diurusi oleh pengacara saya," terang Mustafa.

Menutup klarifikasinya, ia menegaskan bahwa pemberitaan mengenai penahanannya di Arab Saudi adalah tidak benar dan keliru.

Ia pun memberikan bukti nyata berupa kehadirannya secara fisik di gedung DPRD Provinsi Gorontalo.

"Dan itu semua sudah tuntas ditandai dengan kehadiran saya hari ini, kalau itu belum tuntas maka saya tidak bisa berdiri di sini," tandasnya.

(TribunGorontalo.com/Wawan Akuba/Herjianto Tangahu)