Trik Dinas PPPA Provinsi Gorontalo Tekan Angka Pernikahan Anak

TRIBUNGORONTALO.COM, Gorontalo -- Setelah sempat menempati peringkat ke-5 nasional sebagai daerah dengan angka pernikahan anak tertinggi pada 2021, Provinsi Gorontalo kini menunjukkan tren penurunan. 

“Sekarang sudah di posisi 11, syukur tapi kita belum merasa puas,” ungkap Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) Provinsi Gorontalo, Yana Yanti Suleman, Selasa (30/9/2025).

Ia menyebut hal ini merupakan hasil dari program yang melibatkan banyak pihak, termasuk desa ramah perempuan dan peduli anak.

Menurut Yana, menurunkan angka perkawinan anak harus terus diupayakan karena dampaknya sangat serius terhadap masa depan anak.

“Pernikahan anak ini harusnya dicegah. Pernikahan anak adalah merampas masa depan sang anak,” tegasnya.

Yana menyoroti fenomena di mana anak yang dinikahkan kerap dijanjikan akan tetap bersekolah. 

Namun, kenyataannya sangat sedikit yang benar-benar kembali ke bangku pendidikan.

“Dinikahkan saja nanti kembali ke sekolah, tapi kenyataan itu tidak ada. Sedikit saja yang kembali ke sekolah,” jelasnya.

Meski angka pernikahan anak menurun, persoalan dispensasi nikah masih menjadi perdebatan. 

Yana menilai rekomendasi yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama melalui KUA seakan menjadi jalan keluar untuk membenarkan pernikahan anak.

Ia memandang harusnya yang mendapat rekomendasi dispensasi nikah adalah mereka yang sudah hamil. 

"Maka screeningnya di puskesmas memang harus benar-benar tes jangan hanya pengakuan,” ujarnya.

Menurutnya, jika hasil tes tidak menunjukkan kehamilan, maka langkah yang lebih tepat adalah pembinaan dan edukasi.

“Di tahap itu kolaborasinya adalah Puskesmas, Dinas Kesehatan, Kementerian Agama, dan Dinas PPA,” kata Yana.

Sebelumnya, pada momentum Hari Anak Nasional ke-41 di MAN 1 Kota Gorontalo, Rabu (23/7/2025), Yana menyinggung tingginya angka pernikahan anak di Gorontalo. 

Data BPS kala itu menunjukkan sekitar 13 persen perkawinan dilakukan oleh anak usia rata-rata SMP kelas VIII.

Ia menegaskan, tingginya angka pernikahan anak menjadi ancaman serius bagi upaya menuju Indonesia Emas.

“Tagline untuk menghentikan pernikahan anak di Provinsi Gorontalo sangat penting,” ujarnya saay itu.

Melalui program desa ramah perempuan dan peduli anak, pemerintah provinsi mendorong keterlibatan anak dan perempuan dalam posisi strategis, termasuk dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang). 

Bahkan Desa Ayula Selatan di Kabupaten Bone Bolango telah menjadi percontohan nasional dalam penerapan program tersebut.

Dengan penurunan peringkat nasional dari posisi ke-5 ke posisi ke-11, Yana menilai progres ini patut disyukuri, namun upaya pencegahan pernikahan anak harus tetap diperkuat. (*/Jian)