11 Ribu KPM Terindikasi Judol Dihapus dari Daftar Bansos, Ini Cara Cek Status PKH 2026

Ringkasan Berita:

• Lebih dari 11 ribu KPM dicoret dari bansos karena diduga menggunakan dana untuk judi online.
• Pemerintah menggandeng PPATK dan BPS untuk memperketat pengawasan data penerima bansos.
• Status bansos dapat dicek melalui situs cekbansos.kemensos.go.id dan aplikasi Cek Bansos.

TRIBUNGORONTALO.COM -- Pemerintah memperketat pengawasan terhadap penyaluran bantuan sosial dengan menindak tegas penerima yang diduga menyalahgunakan dana bansos untuk bermain judi online.

Melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia, ribuan keluarga penerima manfaat (KPM) dipastikan tidak lagi menerima bantuan setelah ditemukan indikasi transaksi terkait aktivitas judol.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul menyebutkan, sepanjang triwulan pertama tahun 2026 terdapat lebih dari 11 ribu KPM yang dicoret dari daftar penerima bantuan.

Sementara pada triwulan kedua, tambahan 75 penerima juga dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat menerima bansos.

Menurut Gus Ipul, jumlah tersebut jauh lebih rendah dibandingkan temuan sebelumnya yang sempat mencapai ratusan ribu kasus.

Ia menilai penurunan itu menjadi tanda bahwa sistem pengawasan pemerintah mulai berjalan efektif dalam mencegah penyalahgunaan bantuan negara.

“Untuk tahun 2026 ini ada 11.000 lebih yang kami coret di triwulan I, dan untuk triwulan II itu ada 75 KPM yang kami coret. Artinya sudah ada penurunan secara drastis pemanfaatan bantuan sosial untuk kepentingan judol,” ujar Gus Ipul di Istana, Jakarta, Selasa (15/5/2026).

Ia juga mengapresiasi dukungan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang dinilai berperan besar dalam mendeteksi aliran transaksi mencurigakan dari penerima bansos.

Data dari PPATK membantu pemerintah memastikan bantuan benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan dan digunakan sesuai tujuan.

Selain itu, pemerintah berencana memperkuat proses verifikasi data penerima bantuan dengan melibatkan hasil pemutakhiran terbaru dari Badan Pusat Statistik.

Data tersebut nantinya akan dicocokkan kembali oleh PPATK untuk mendeteksi potensi pelanggaran maupun ketidaksesuaian penerima.

Gus Ipul menegaskan, sanksi bagi penerima bansos yang terbukti terlibat judi online kini bersifat permanen.

Jika sebelumnya masih ada penerima yang diberikan kesempatan kedua setelah melalui proses pemeriksaan dan pendampingan, maka aturan terbaru akan lebih ketat.

Pemerintah hanya memberikan toleransi terbatas kepada penerima tertentu yang dinilai masih sangat membutuhkan bantuan dan telah lolos proses verifikasi ulang.

Namun, apabila pelanggaran kembali ditemukan, penerima tersebut akan dicoret secara permanen dari program bantuan sosial.