Kamis, 26 Maret 2026

Bansos 2026

Mensos Gus Ipul Pastikan Efisiensi Anggaran Tak Ganggu Bantuan Sosial, Justru Ditambah jika Perlu

Gus Ipul, sapaan akrab Mensos, menyatakan bahwa skema penghematan belanja negara hanya menyasar program-program non-prioritas yang masih bisa ditunda.

Tayang:
Editor: Fadri Kidjab
zoom-inlihat foto Mensos Gus Ipul Pastikan Efisiensi Anggaran Tak Ganggu Bantuan Sosial, Justru Ditambah jika Perlu
Kompas.com
EFISIENSI ANGGARAN -- Menteri Sosial, Saifullah Yusuf. Mensos memastikan bantuan sosial aman dari efisiensi anggaran (Sumber Foto: KOMPAS.com/Achmad Faizal) 
Ringkasan Berita:
  • Mensos Saifullah Yusuf menegaskan bahwa kebijakan penghematan anggaran tidak akan menyentuh bantuan sosial, bahkan bisa ditambah jika diperlukan
  • Pemangkasan anggaran difokuskan pada kegiatan seremonial atau belanja yang bisa ditunda, bukan pada kebutuhan dasar rakyat
  • Pemerintah memastikan bansos tetap menjadi instrumen utama untuk melindungi kelompok rentan dan menjaga daya tahan ekonomi 

 

TRIBUNGORONTALO.COM – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf memberikan jaminan tegas bahwa agenda efisiensi anggaran yang dicanangkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tidak akan menyentuh sektor bantuan sosial (bansos).

Sebaliknya, anggaran untuk perlindungan masyarakat miskin tersebut justru berpeluang ditambah jika situasi memang membutuhkan.

Gus Ipul, sapaan akrab Mensos, menyatakan bahwa skema penghematan belanja negara hanya menyasar program-program non-prioritas yang masih bisa ditunda. Hal ini dilakukan demi memastikan bahwa hak-hak dasar masyarakat tetap terjaga di tengah dinamika ekonomi global yang tidak menentu.

Melansir pemberitaan Kompas.com, Kamis (26/3/2026), Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa program bantuan sosial tetap aman dari kebijakan efisiensi anggaran yang tengah direncanakan oleh Presiden Prabowo Subianto. 

Kebijakan penghematan tersebut dipastikan tidak akan memotong pos-pos anggaran yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat luas, terutama bagi kelompok rentan.

Menurut Gus Ipul, Presiden Prabowo telah memberikan arahan khusus agar sektor yang menyangkut kepentingan langsung rakyat tidak mengalami pengurangan nilai manfaat.

Penambahan anggaran bansos ini sangat dimungkinkan jika hasil evaluasi menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk memperkuat daya beli dan ketahanan ekonomi warga di lapangan.

Dalam keterangannya di Surabaya pada Sabtu (21/03/2026), Gus Ipul menjelaskan bahwa yang menjadi kebutuhan rakyat seperti bantuan sosial dan lain sebagainya tidak akan ada efisiensi, bahkan jika dibutuhkan Presiden akan menambah.

“Yang menjadi kebutuhan rakyat seperti bantuan sosial dan lain sebagainya tidak akan ada efisiensi. Malah justru jika dibutuhkan, Presiden akan menambah,” ujar Gus Ipul dalam keterangannya, Sabtu (21/03/2026).

Titik berat efisiensi pemerintah saat ini adalah pada rencana belanja yang sifatnya seremonial atau program yang eksekusinya tidak mendesak.

Sektor-sektor non-prioritas tersebut akan dikurangi anggarannya agar dana negara dapat dialokasikan lebih tepat sasaran ke program kesejahteraan rakyat.

Langkah ini diambil sebagai strategi pemerintah dalam merespons situasi global yang dinamis, sehingga setiap rupiah anggaran benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Pemerintah berkomitmen menjadikan bansos sebagai instrumen utama negara dalam menjaga stabilitas sosial dan menekan angka kemiskinan di berbagai wilayah.

Dengan demikian, masyarakat penerima manfaat tidak perlu khawatir akan adanya pengurangan bantuan di tengah penataan ulang anggaran nasional yang sedang berlangsung.

Gus Ipul memastikan bahwa kebijakan pemerintah akan terus mengedepankan kepentingan rakyat kecil sembari melakukan penataan anggaran agar lebih efektif.

Bansos tetap menjadi instrumen penting negara dalam menjaga daya tahan ekonomi masyarakat, terutama bagi warga yang paling membutuhkan bantuan dari pemerintah pusat.

Baca juga: BRI, BCA, BTN Buka Rekrutmen Maret 2026, Cek Persyaratannya!

Panduan Cek Desil Bansos 2026 via Online

CEK DESIL -- Aplikasi Cek Bansos. Cara cek desil secara online di aplikasi Cek Bansos. Cek desil. Cara cek desil. Cek NIK DTSEN. Cara cek desil bansos.(DOK. Humas Kemensos)
CEK DESIL -- Aplikasi Cek Bansos. Cara cek desil secara online di aplikasi Cek Bansos. (DOK. Humas Kemensos) 

Untuk memastikan transparansi, pemerintah menyediakan dua kanal utama bagi masyarakat yang ingin mengetahui posisi desil mereka tanpa harus mengantre di kantor kelurahan.

1. Menggunakan Aplikasi Cek Bansos

Langkah pertama yang bisa Anda lakukan adalah melalui ponsel pintar. Unduh aplikasi resmi "Cek Bansos" milik Kemensos di Play Store atau App Store. Setelah terpasang, pilih menu "Cek Bansos" dan masukkan NIK sesuai KTP Anda. Dalam hitungan detik, sistem akan menampilkan data kelompok desil dan status kelayakan Anda.

2. Melalui Situs Resmi Kemensos

Jika tidak ingin mengunduh aplikasi, Anda dapat mengunjungi laman https://cekbansos.kemensos.go.id. Masukkan NIK KTP Anda pada kolom yang tersedia, lalu klik "Cari Data". Situs ini akan menyajikan informasi lengkap mulai dari nama, kelompok desil, hingga periode penyaluran bantuan yang sedang berjalan.

Memahami Arti Angka Desil dan Kriteria Penerima
Mungkin banyak yang bertanya, apa sebenarnya arti dari angka desil yang muncul saat pengecekan? Desil adalah pembagian kelompok masyarakat ke dalam 10 kategori berdasarkan tingkat kesejahteraan ekonomi.

Data ini bersumber dari Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dikelola Kemensos bersama BPS. Perlu dicatat bahwa semakin rendah angka desil Anda, maka semakin rendah pula tingkat kesejahteraan ekonomi yang tercatat di sistem.

Berikut adalah rincian pembagian desil untuk tahun 2026:

Desil 1: Kelompok 10 persen masyarakat paling miskin (miskin ekstrem).

Desil 2: Kelompok masyarakat miskin.

Desil 3: Kelompok hampir miskin.

Desil 4: Kelompok rentan miskin.

Desil 5: Kondisi ekonomi pas-pasan menuju kelas menengah.

Desil 6–10: Kelompok masyarakat mampu (menengah hingga atas).

Berdasarkan Keputusan Menteri Sosial Nomor 79/HUK/2025, masyarakat yang masuk dalam Desil 1 hingga 4 menjadi prioritas utama penerima PKH. Sementara untuk bantuan BPNT (Sembako) dan PBI-JK, jangkauannya biasanya mencakup hingga Desil 5.

Namun, perlu diingat bahwa masuk dalam desil rendah bukan jaminan otomatis menerima bantuan. Pemerintah tetap melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan data sesuai realita.

Penyebab gagalnya seseorang menjadi penerima meski desilnya rendah bisa beragam, mulai dari ketidakvalidan data kependudukan hingga adanya anggota keluarga yang bekerja sebagai ASN, TNI, Polri, atau pegawai BUMN.

Jika Anda merasa posisi desil yang tertera tidak sesuai dengan kondisi ekonomi saat ini, Anda berhak mengajukan sanggahan atau pembaruan data. Proses ini bisa dilakukan melalui jalur resmi di tingkat desa/kelurahan atau secara mandiri lewat fitur usul-sanggah di aplikasi Cek Bansos. (*)

 

Artikel ini telah tayang di Kompas.com

Sumber: Kompas.com
Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

Berita Terkini

Berita Populer

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved