Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Menkeu Purbaya Tolak Bayar Utang KCJB

TRIBUNGORONTALO.COM -- Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh kembali menjadi sorotan publik.

Setelah dua tahun resmi beroperasi, proyek kersama antara Indonesia-China itu masih meninggalkan jejak masalah.

Diketahui jejak masalah tersebut merupakan untang jumbo hingga mencapai Rp116 triliun dan pembengkakan biaya yang harus dan terus menekan keuangan negara maupun BUMN.

Sebagai Informasi, proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang resmi beroperasi sejak 2 Oktober 2023 mengalami pembengkakan biaya (cost overrun) sebesar 1,2 miliar dollar AS atau sekitar Rp 19,54 triliun.

Proyek ini memberikan tekanan besar terhadap kinerja keuangan PT KAI (Persero). Utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang ditanggung melalui konsorsium KCIC mencapai Rp 116 triliun atau sekitar 7,2 miliar dollar AS.

Selama proses pembangunan, KCJB yang semula digadang-gadang sebagai kerja sama murni antarperusahaan (business to business) itu akhirnya harus mengandalkan dana APBN untuk menyelamatkan keberlanjutannya.

Baca juga: Kobbie Mainoo Dikaitkan dengan Real Madrid, Berpeluang Tinggalkan Manchester United Januari Nanti

Sejak awal, banyak pihak menilai proyek ini berpotensi menimbulkan masalah di kemudian hari bagi BUMN yang dilibatkan. Mereka menyoroti perencanaan keuangan yang dinilai terlalu optimistis serta pembengkakan biaya yang terus terjadi selama masa konstruksi.

Kini, meski proyek tersebut telah beroperasi selama dua tahun, masalah baru muncul. Yakni PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) harus mencicil utang pokok dan bunga ke pihak China.

Untuk diketahui, KCIC adalah perusahaan patungan Indonesia dan China yang mayoritas sahamnya dimiliki PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), konsorsium BUMN Indonesia yang dipimpin PT KAI.

PT KCIC mencatatkan kerugian triliunan rupiah, yang akhirnya menjadi beban bagi empat BUMN Indonesia yang jadi pemegang saham PT PSBI.

Kerugian itu terutama bersumber dari utang besar yang ditanggung KCIC sejak masa pembangunan KCJB. Biaya konstruksi yang melonjak dari perhitungan awal membuat perusahaan harus menanggung tambahan kewajiban pembayaran utang dan bunga.

Purbaya Tolak Bayar Utang Kereta Cepat

Sedangkan, Menteri Keuangan Purbaya menolak pembayaran utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Hal ini merespons opsi yang disampaikan Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria terkait pembayaran utang PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) oleh pemerintah.

"Yang jelas sekarang saya belum dihubungi tentang masalah itu, tapi kalau ini kan KCIC di bawah Danantara kan, kalau di bawah Danantara kan mereka sudah punya manajemen sendiri, punya deviden sendiri," ujar Purbaya dikutip dari Tribunnews.com Jumat (10/10/2025).

Terlebih menurut Purbaya, Danantara dalam satu tahun mengantongi sebesar Rp 80 triliun dari deviden. Sehingga sepatutnya bisa teratasi tanpa harus pembiayaan dari pemerintah.

"Jangan kita lagi, karena kan kalau enggak ya semua kita lagi termasuk devivdennyya. Jadi ini kan mau dipisahin swasta sama goverment," tegas dia.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Suminto mengatakan, utang kereta cepat ini bentuknya business to business. Artinya tidak ada utang pemerintah.

"Tidak ada utang pemerintah, karena dilakukan oleh badan usaha, konsorsium badan usaha Indonesia dan China, dimana konsorsium Indonesianya dimiliki oleh PT KAI," tegas Suminto.

Baca juga: Raphinha Akui Hampir Tinggalkan Barcelona, Tapi Hansi Flick Ubah Segalanya

Tanggapan Ferdinand Hutahaean soal Utang Whoosh

Politikus PDIP Perjuangan Ferdinand Hutahaean kini mendukung langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait kereta cepat Whoosh.

Meskipun dulu, Ferdinand Hutahaean mengkritik keras Purbaya soal Pertamina.

Kini, Ferdinand sependapat dengan Purbaya yang menolak pembayaran utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

"Kereta cepat Jakarta-Bandung tampaknya bakal menjadi malapetaka baru bagi investasi bisnis di negara kita," kata Ferdinand dikutip dari akun instagram pribadinya, Minggu (12/10/2025).

Ferdinand mengingatkan bahwa proyek kereta cepat ini gagal serta nyaris tidak mampu lagi membayar utang cicilan pokok dan bunga dari nilai investasi.

Ia menilai kereta cepat Jakarta-Bandung sejak awal merupakan proyek ambisius yang terlalu dipaksakan.

"Dari banyak analisis perhitungan kajian dan  resiko kemampuan membayar utang atas proyek ini banyak yang bilang tidak akan sanggup karena besarnya nilai investasi yang dibuat untuk menjadikan proyek ini nyata," terang Ferdinand Hutahaean.

Namun, Ferdinand Hutahaean melihat Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) berambisi terhadap proyek tersebut.

"Joko Widodo sang Presiden Republik Indonesia yang kedunguannya sangat tebal memaksakan proyek ini harus jadi dan nyata karena ambisi dalam hati dan pikirannya," kata Ferdinand.

Ferdinand menyebutkan Jokowi ingin meninggalkan sesuatu yang monumental semasa menjabat sebagai presiden.

Ia mencontohkan proyek ambisius Jokowi yakni kereta cepat dan Ibu Kota Nusantara (IKN) 

"Ini dua hal yang sangat diinginkan Jokowi," kata Ferdinand.

Namun kini, kata Ferdinand Hutahaean, proyek tersebut kini menjadi masalah untuk keuangan negara.

Oleh karena itu, Ferdinand mendukung Menteri Keuangan Purbaya untuk menolak melibatkan APBN untuk membayar cicilan utang kereta cepat

"Saya mendukung Purbaya untuk menutup pintu bagi pembayaran utang kereta cepat Indonesia menggunakan APBN," katanya.

"Ini tidak boleh dilakukan, biarkan mereka memikirkan caranya sendiri, karena dulu kan proyek ini sudah banyak yang menolak," sambung Ferdinand.

"Menyatakan tidak akan mampu, tidak akan sanggup karena proyek ini janggal dan aneh," tambahnya.

Ferdinand menuturkan proyek kereta cepat mengambil jalur singkat Jakarta-Bandung. Dimana, katanya, banyak orang nyaman menggunakan kendaraan pribadi dari Jakarta-Bandung karena hanya menempuh waktu 1 1/2 hingga 2 jam.

"Kereta cepat datang tidak berpengaruh begitu banyak apalagi dia turun bukan di Kota Bandung tetapi di luar Kota Bandung yang harus menggunakan feeder lagi," katanya.

Baca juga: Beda Rp1 Jutaan Mana yang Lebih Gacor, iPhone 15 Atau iPhone 16 e? Ini Perbandingan Harga HPnya

Ia lalu menyebut Jokowi merupakan orang yang bertanggung jawab atas proyek tersebut.

Bahkan, Ferdinand Hutahaean mendukung kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera menangkap dan mengadili Jokowi atas perbuatannya. 

Ia menganggap kebijakan Jokowi membuat negara dirugikan.

"Saya mendukung Kejaksaan Agung dan KPK untuk segera membawa Jokowi ke pengadilan untuk mempertanggungjawabkan semua kebijakan yang membuat negara pontang panting dalam politik dan ekonomi, karena ini bukan persoalan mudah," kata Ferdinand.

"Ingat trust global terhadap investasi di negara ini akan menurun sangat sulit keitka kereta cepat ini gagal bayar, siapa yang bertanggung jawab? Jokowi," tukasnya.

Bunga utang Kereta Cepat Jakarta Bandung

Merangkum pemberitaan KOMPAS.com, jumlah investasi pembangunan Kereta Cepat Jakarta Bandung menembus sekitar 7,27 miliar dollar AS atau Rp 120,38 triliun (kurs Rp 16.500).

Dari total investasi tersebut, sekitar 75 persen dibiayai melalui pinjaman dari China Development Bank (CDB), dengan bunga sebesar 2 persen per tahun.

Utang pembangunan Whoosh dilakukan dengan skema bunga tetap (fixed) selama 40 tahun pertama. Bunga utang KCJB ini jauh lebih tinggi dari proposal Jepang yang menawarkan 0,1 persen per tahun.

Selain itu, total utang tersebut belum menghitung tambahan penarikan pinjaman baru oleh KCIC karena adanya pembengkakan biaya (cost overrun) yang mencapai 1,2 miliar dollar AS, bunga utang tambahan ini juga lebih tinggi, yakni di atas 3 persen per tahun.

Sebagian besar pembiayaan proyek Whoosh memang ditopang dari pinjaman CDB, ditambah penyertaan modal pemerintah lewat APBN, serta kontribusi ekuitas konsorsium BUMN Indonesia dan perusahaan China sesuai porsi sahamnya masing-masing di KCIC.

Lebih dari separuh biaya untuk menutup cost overrun berasal dari tambahan utang CDB. Sisanya berasal dari patungan modal BUMN Indonesia dan pihak China yang menggarap proyek ini.

Cost overrun itu ditanggung oleh kedua belah pihak, di mana 60 persen ditanggung oleh konsorsium Indonesia dan 40 persen ditanggung oleh konsorsium China.

Sementara dikutip dari pemberitaan KOMPAS.com pada 9 Januari 2024, Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) kala itu, Didiek Hartantyo mengungkapkan, besaran bunga utang Kereta Cepat Jakarta Bandung dari CBD itu terbagi menjadi dua tergantung pada denominasi utang.

Total utang 542,7 juta dollar AS diberikan dalam denominasi dollar AS sebesar 325,6 juta dollar AS (Rp 5,04 triliun) bunganya 3,2 persen dan sisanya sebesar 217 juta dollar AS (Rp 3,36 triliun) diberikan dalam denominasi renminbi alias yuan (RMB) dengan bunga 3,1 persen.

Baca juga: Foto Pencarian dan Penemuan Jasad Bocah Awal Mohammad Hanyut di Sungai Bolango Gorontalo

"Tingkat suku bunga flat selama tenor 45 tahun. Untuk loan (denominasi) dollar AS 3,2 persen, untuk loan dalam RMB 3,1 persen," ujarnya kepada Kompas.com.

Didiek mengatakan, utang dari CBD ini digunakan untuk menutupi porsi cost overrun KCJB yang ditanggung oleh konsorsium Indonesia sebesar 75 persen dan 25 persen sisanya akan dipenuhi dari PMN yang bersumber dari APBN Indonesia.

"Pinjaman dari CDB merupakan pendanaan cost overrun dari pinjaman porsi konsorsium Indonesia 542,7 juta dollar AS. Untuk porsi equity porsi konsorsium Indoensia telah dipenuhi dari PMN," tuturnya.

Artikel ini telah tayang di TribunManado.co.id