Menkeu Purbaya Ngotot Bakal Potong Dana Transfer ke Daerah, Apakah Gaji PPPK Ikut Terancam?

TRIBUNGORONTALO.COM -- Kebijakan pemerintah pusat yang digulirkan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa untuk memotong dana Transfer ke Daerah (TKD) kembali memicu kontroversi. 

Puluhan gubernur dari berbagai provinsi secara terbuka menyatakan keberatan atas kebijakan ini karena dinilai akan mengganggu jalannya pemerintahan daerah. 

Salah satu isu paling sensitif yang muncul adalah potensi ancaman terhadap pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang menjadi beban anggaran daerah.

Transfer ke Daerah merupakan alokasi dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah. 

Dana ini sangat krusial, tidak hanya untuk pembangunan infrastruktur dan layanan publik, tetapi juga untuk membayar gaji pegawai termasuk PPPK yang semakin banyak jumlahnya.

Menkeu Purbaya menegaskan bahwa pemotongan TKD merupakan langkah strategis untuk menjaga keseimbangan fiskal nasional di tengah tekanan anggaran yang semakin ketat. 

Menurutnya, pengelolaan anggaran yang efisien dan berimbang sangat diperlukan agar negara tidak mengalami defisit yang terlalu besar.

“Jadi semuanya kalau dipotong anggarannya pasti protes,” kata Purbaya di Istana Negara, Jakarta, Rabu (8/10/2025).

Namun, keberatan kepala daerah juga mendapat sorotan serius karena hampir seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten merasakan dampak langsung dari pengurangan tersebut. 

Beberapa daerah harus memotong alokasi anggaran hingga 20–30 persen, bahkan beberapa kabupaten mencatat pemotongan sampai 60–70 persen dari dana yang biasa mereka terima.

“Saya bilang ya pertengahan tahun depan mungkin ada ruang untuk ke atas, meng-update kalau ekonomi sudah mulai bagus dan pajak kita membaik,” ujarnya.

Lebih lanjut, Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu menegaskan, pemerintah akan melihat perkembangan penerimaan negara sebelum membuka peluang revisi TKD.

“Kalau ekonomi bagus otomatis pajaknya naik ya. Nanti kita lihat. Saya pesan ke mereka, pastikan aja penyerapan anggaran bagus, tepat waktu, dan enggak ada yang bocor,” tutur Purbaya.

Ia menegaskan, penyerapan anggaran yang efisien menjadi syarat utama agar pemerintah bisa menambah dana ke daerah.

“Kalau itu terjadi maka tahun depan kita bisa surplus ke atas, dan (minta) ke DPR untuk menambah,” katanya.

"ketika itu tidak bisa dihilangkan susah kita menjalankan atau menambah anggaran ke daerah. mereka juga setuju," sambungnya.

Purbaya mengaku pihaknya telah berdialog dengan para gubernur yang melakukan protes. 

Dia menyebut sinyal yang diterima sejauh ini positif.

“Kira-kira sinyalnya seperti itu. Harusnya kalau bagus selama ini (serapan anggarannya), juga enggak akan tarik ke atas ke pusat. Jadi pastikan desentralisasi bisa jalan lagi dengan implementasi kebijakan yang lebih bagus,” pungkasnya.

Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, menjelaskan bahwa pemotongan dana TKD bisa berdampak signifikan pada pembayaran gaji PPPK, yang dalam beberapa daerah sudah menjadi beban anggaran cukup besar. 

“Semuanya tidak setuju karena kemudian kan ada beban PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) yang cukup besar dan ada janji untuk pembangunan jalan dan jembatan yang cukup besar.

Dengan pemotongan yang rata-rata setiap daerah hampir sekitar 20–30 persen untuk level provinsi dan di level kabupaten bahkan ada tadi dari Jawa Tengah yang hampir 60–70 persen, itu berat,” ujar Sherly seusai pertemuan.

Ia menambahkan, beban pembiayaan gaji PPPK menjadi salah satu persoalan paling krusial.

Banyak daerah yang kini kesulitan menutupi kebutuhan belanja pegawai dan program pembangunan secara bersamaan.

“Kalau transfernya dikurangi, mau tak mau daerah akan memotong program lain. Padahal masyarakat menunggu janji-janji pembangunan yang sudah kami tetapkan,” ujarnya.

Ia menambahkan, pemerintah daerah sejatinya sudah berupaya melakukan efisiensi, tetapi dengan pemotongan dana yang besar, upaya tersebut menjadi sulit. 

Akibatnya, ada risiko penundaan pembayaran gaji PPPK yang akan menimbulkan ketidakpastian bagi pegawai.

Selain Maluku Utara, Gubernur Aceh Muzakir Manaf juga turut menyuarakan keprihatinan serupa. 

Ia mengingatkan pemerintah pusat bahwa pemotongan dana TKD akan memperlambat pembangunan infrastruktur yang tengah berjalan pasca-rekonstruksi serta mengancam stabilitas keuangan daerah, termasuk kewajiban membayar gaji PPPK.

“Aceh punya kebutuhan khusus, terutama untuk pembangunan infrastruktur pasca-rekonstruksi. Kalau anggaran dipotong, otomatis banyak program yang akan tertunda,” katanya.

Menkeu Purbaya menanggapi keberatan ini dengan membuka peluang revisi penambahan dana TKD jika kondisi ekonomi nasional membaik di tahun depan. 

Ia menyebut, pemerintah pusat akan meninjau kembali alokasi jika penerimaan pajak dan ekonomi menunjukkan tanda pemulihan.

“Tahun depan, jika ekonomi mulai membaik dan penerimaan pajak naik, kami akan membuka ruang untuk penambahan anggaran ke daerah,” kata Purbaya.

Namun, ia juga mengingatkan bahwa kunci utama agar daerah mendapatkan tambahan anggaran adalah dengan meningkatkan penyerapan anggaran yang efisien, tepat waktu, dan bebas dari kebocoran. 

“Kalau itu terjadi, otomatis kami bisa ajukan kenaikan ke DPR,” tambahnya.

Para gubernur pun mengakui bahwa efisiensi anggaran memang penting, tetapi menegaskan bahwa pemotongan dana secara drastis tetap akan menimbulkan masalah serius terutama dalam konteks pembayaran gaji PPPK yang sudah menjadi kewajiban daerah.

“Kami ingin pemerintah pusat memahami bahwa pengurangan dana ini bukan sekadar angka, tapi berdampak langsung pada pegawai dan masyarakat yang bergantung pada pelayanan pemerintah daerah,” kata Sherly.

Kondisi ini pun memicu kekhawatiran para pegawai PPPK yang selama ini menggantungkan penghasilan mereka dari gaji yang dibayarkan oleh pemerintah daerah. 

Jika pembayaran gaji terhambat, tidak hanya kehidupan mereka yang terganggu, tetapi juga kualitas pelayanan publik bisa menurun.

Sebagai solusi, beberapa daerah mulai mencari alternatif pendanaan seperti peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), namun cara ini membutuhkan waktu dan tidak bisa langsung menutupi kekurangan akibat pemotongan TKD.

Pemerintah pusat juga telah memberikan sinyal agar kepala daerah lebih fokus pada perbaikan tata kelola anggaran dan pelaporan keuangan agar setiap dana yang diberikan dapat dipergunakan secara optimal dan transparan.

Meski demikian, hingga saat ini belum ada jaminan pasti terkait nasib gaji PPPK di tengah pemotongan dana TKD. 

Situasi ini memunculkan ketegangan antara kebutuhan fiskal nasional dan kepentingan daerah dalam menjaga stabilitas pegawai dan kelangsungan pembangunan.

Pakar fiskal menilai bahwa komunikasi yang baik dan transparan antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci untuk mencari solusi yang saling menguntungkan. 

Mereka juga mengingatkan pentingnya melakukan reformasi pengelolaan anggaran daerah agar lebih mandiri dan tidak terlalu bergantung pada dana transfer.

Dari sisi pegawai PPPK sendiri, seruan agar pemerintah memberikan kepastian terkait hak mereka terus disuarakan, mengingat posisi mereka yang berada di garis depan pelayanan publik.

Dengan segala dinamika ini, nasib gaji PPPK memang menjadi salah satu persoalan penting yang harus segera mendapat perhatian serius agar tidak menjadi sumber ketidakstabilan di pemerintahan daerah.

Penegasan Menkeu Purbaya untuk tetap melanjutkan pemotongan TKD seolah menjadi pertaruhan besar bagi pemerintah daerah, pegawai PPPK, dan masyarakat luas yang mengandalkan layanan publik yang mereka sediakan.

Ke depan, dialog terbuka dan langkah-langkah strategis diharapkan bisa mengatasi permasalahan ini sehingga keseimbangan fiskal nasional dapat terjaga tanpa mengorbankan hak dan kesejahteraan pegawai PPPK serta keberlangsungan pembangunan di daerah.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com