Presiden Prabowo Subianto, Ambil Langka Tegas Soal Insiden Keracunan Massal Program MBG

TRIBUNGORONTALO.COM -- Menanggapi insiden soal keracunan massal yang meninpa peserta Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah daerah, Presiden Prabowo Subianto mengambil langka tegas dan bergerak cepat.

Dalam hal ini Presiden Prabowo Subianto langsung menggelar rapat koordinasi terbatas (rakortas) di Bandara Halim Perdanakusuma bersama 12 menteri, wakil menteri hingga kepala badan.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengatakan rapat darurat itu digelar untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program MBG.

"Setelah kedatangan Presiden di tanah air, Presiden langsung mengumpulkan sejumlah menteri dan jajaran kabinet. Salah satu yang dibahas adalah perihal pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG)," kata Zulkifli dalam konferensi pers di Kemenkes, Jakarta, Minggu (28/9/2025).

Sebagai langkah awal, pemerintah memutuskan menutup sementara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menyebabkan keracunan. Penutupan dapur MBG tersebut dilakukan selama masa evaluasi dan investigasi.

Baca juga: Gempa Magnitudo 4.2 Guncang Maluku Utara dengan Kedalaman 14Km

Evaluasi difokuskan pada kedisiplinan, kualitas, serta kemampuan juru masak di seluruh SPPG. Pemerintah juga mewajibkan sterilisasi alat makan, perbaikan proses sanitasi, peningkatan kualitas air, serta pengelolaan limbah.

Selain itu, setiap SPPG diwajibkan mengurus Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi (SLHS) sebagai standar keamanan makanan.

Kementerian Kesehatan juga diminta mengoptimalkan peran Puskesmas dan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) untuk melakukan pemantauan rutin terhadap program MBG.

Adapun sejumlah poin evaluasi ditetapkan, mulai dari sterilisasi alat makan, perbaikan sanitasi, hingga peningkatan kualitas air dan pengelolaan limbah.

"Salah satu evaluasi yang utama adalah kedisiplinan, kualitas, dan kemampuan juru masak di seluruh SPPG," kata Zulkifli.

Menurutnya, tata kelola SPPG akan diperketat.  Seluruh SPPG diwajibkan melaksanakan standar kebersihan, termasuk sterilisasi peralatan, serta mengurus Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi (SLHS) sebelum kembali beroperasi.

Presiden pun menginstruksikan setiap SPPG memiliki alat sterilisasi food tray, memasang filter air, serta dilengkapi CCTV yang terhubung langsung ke pusat. 

Selain itu, Kementerian Kesehatan diminta mengoptimalkan peran Puskesmas dan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) untuk mengawasi secara rutin. 

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa pihaknya siap menyediakan ahli gizi mumpuni untuk SPPG.

“Ahli gizi sedang kita siapkan untuk sementara akan kita bantu dari Kemenkes,” ujarnya.

Sementara itu, Badan Gizi Nasional (BGN) mewajibkan chef atau juru masak yang tergabung di dapur penyedia MBG harus memiliki sertifikat.

Wakil Kepala BGN Nanik S Dayang mengatakan, chef yang bersertifikat dinilai memiliki pengetahuan teknik memasak yang baik.

"Ya kalau chef kan punya pengetahuan teknik memasak," kata Nanik.

Baca juga: Cek NIP PPPK Paruh Waktu 2025 Tak Lagi Ribet, Bisa Cek Online Melalui MOLA BKN, Ini Langkahnya!

Tidak hanya itu, menurutnya, chef tersebut juga dinilai memiliki kompetensi dalam manajemen dapur. Terutama terkait manajemen waktu memasak, waktu pendistribusian makanan, dan kelayakan bahan baku makanan yang digunakan.

"Kapan harus masak, kapan didistribusi , bahan bakunya layak enggak dipakai, dan lain-lain," jelasnya.

Nanik mengatakan, dapur MBG harus dipimpin juru masak atau chef bersertifikasi. Dia mengatakan akan ada dua chef yang akan berkolaborasi.

Adapun, satu chef merupakan perwakilan BGN, dan satunya merupakan perwakilan dari dapur MBG.

Artikel ini telah tayang di BanjarmasinPost.co.id