Reformasi Polri Tak Bisa Hanya Ganti Kapolri, Ini Kata Pengamat ISESS

TRIBUNGORONTALO.COM -- Langkah Presiden Prabowo Subianto yang berencana membentuk tim khusus reformasi kepolisian mendapat sambutan positif dari kalangan pengamat.

Namun, Bambang Rukminto dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) mengingatkan bahwa pergantian pimpinan saja tidak akan menyelesaikan persoalan mendasar di tubuh Polri.

“Kalau pembentukan tim reformasi Polri hanya untuk mempercepat pergantian Kapolri tanpa menyentuh problem yang lebih substansial tentang organisasi Polri, itu tak lebih dari angin surga,” tegas Bambang dalam pernyataannya, Jumat (12/9/2025).

Menurutnya, reformasi sejati harus menyentuh akar persoalan, termasuk regulasi yang mengatur institusi kepolisian.

Ia menekankan pentingnya revisi terhadap Undang-Undang Kepolisian sebagai fondasi untuk membangun Polri yang profesional, independen, dan akuntabel.

Tak hanya soal regulasi, Bambang juga menyoroti perlunya pembenahan pada struktur dan komposisi Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas).

Ia menilai lembaga ini harus lebih independen agar tidak terjebak dalam konflik kepentingan.

Sejak diberlakukannya UU Nomor 2 Tahun 2002, kata Bambang, posisi Polri yang berada langsung di bawah Presiden justru menjauhkan institusi tersebut dari semangat reformasi 1998.

“Posisi Polri langsung di bawah Presiden menimbulkan potensi besar digunakan sebagai alat kekuasaan, mirip situasi Polri di bawah ABRI pada masa Orde Baru,” ujarnya.

Bambang juga menyoroti adanya resistensi internal yang kuat terhadap perubahan mendasar.

Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya komitmen politik dari Presiden, yang harus melibatkan elemen masyarakat independen dalam proses reformasi.

“Siapa pun kapolrinya kalau sistem dan strukturnya masih lama, tak akan bisa berbuat banyak. Perbaikan Polri tak bisa hanya dengan memberi cek kosong berupa jargon Reformasi Polri,” tandasnya.

Sebelumnya, dalam dialog terbuka bersama Gerakan Nurani Bangsa (GNB) di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis (11/9/2025), Presiden Prabowo menyatakan komitmennya untuk segera membentuk tim atau komisi reformasi kepolisian.

Ketua Majelis Pertimbangan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), Pendeta Gomar Gultom, menyebut bahwa langkah tersebut merupakan respons terhadap aspirasi masyarakat.

“Pak Presiden akan segera membentuk tim atau komisi reformasi kepolisian. Saya kira ini juga atas tuntutan masyarakat yang cukup banyak,” ujar Gomar.

(*)