Budi Arie Tak Sangka Dicopot: Masih Rapat di DPR, Tiba-Tiba Diganti Ferry Juliantono

TRIBUNGORONTALO.COM -- Perombakan Kabinet Merah Putih yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto pada Senin (8/9/2025) mengejutkan banyak pihak.

Salah satu yang paling tak menyangka adalah Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, yang dicopot dari jabatannya di tengah kesibukannya menghadiri rapat bersama DPR.

Pada hari yang sama saat reshuffle diumumkan, Budi Arie diketahui masih mengikuti rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI membahas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Koperasi tahun 2026.

Bahkan, ia sempat mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 7,85 triliun untuk program unggulan "Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih", yang menjadi prioritas Presiden Prabowo.

Seperti diberitakan, Prabowo Subianto  melalukan perombakan menteri dalam kabinet Merah Putih, Senin (8/9/2025).

Di antara 5 menteri tersebut, Budi Arie Setiadi satu di antaranya yang ikut dicopot.

Pengganti Budi Arie yakni, Ferry Juliantono yang sebelumnya Wamen Koperasi.

Sosok Ferry, penganti Budi Arie, dulunya mantan aktivis yang pernah ditahan di era pemerintahan Presiden SBY.

Kabar reshuffle kabinet ini terbilang mendadak.

Pasalnya, sejumlah menteri yang baru dilantik hari ini pun mengaku baru dikabari kurang lebih 1-2 jam sebelum acara pelantikan berlangsung di Istana Negara.

Baca juga: Ramalan Zodiak Capricorn, Aquarius, Pisces Hari ini 09 Septt 2025: Cinta, Karier hingga Keuangan

Salah satu sumber yang merupakan orang dekat Budi Arie Setiadi pun mengaku koleganya itu kaget mendengar kabar direshuffle oleh Presiden Prabowo.

“Dia kaget,” ujar sumber itu kepada Tribunnews, Senin.

Sumber itu juga menyebut, jika sebelumnya kabar reshuffle itu tak diketahui oleh Budi Arie Setiadi.

Pasalnya, siang tadi Budi Arie masih hadir sebagai Menteri Koperasi dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

“Karena baru aja rapat di DPR,” ujar sumber itu.

Rapat yang berlangsung kurang lebih tiga jam setengah itu membahas terkait rencana kerja dan anggaran (RKA) Kementerian Koperasi (Kemenkop) pada 2026 sekaligus perkembangan program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. 

Pada kesempatan itu, Budi Arie juga sempat mengusulkan tambahan anggaran untuk program prioritas Presiden Prabowo Subianto, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih sebesar Rp 7,85 triliun pada 2026. 

Sebelumnya, pagu anggaran yang diterima Kementerian Koperasi (Kemenkop) pada 2026 hanya Rp 937 miliar.

Usai rapat di DPR, Budi Arie Setiadi juga menegaskan isu perombakan kabinet atau reshuffle sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden Prabowo Subianto. 

Dia menyebut tidak ada informasi resmi yang diterimanya terkait hal tersebut.

“Halah itu hak prerogratif presiden,” kata Budi Arie saat ditanya wartawan soal isu reshuffle di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/9/2025).

Dia menekankan bahwa saat ini dirinya lebih memilih fokus bekerja untuk rakyat. 

"Belum, kita kerja aja ngurus rakyat ya fokus ngurus rakyat,” ujarnya.

Budi Arie juga membantah kabar bahwa dirinya dipanggil ke Istana untuk membicarakan isu reshuffle. 

“Enggak, belum ada pemberitahuan, kenapa kamu bikin isu sendiri,” katanya.

Ketika kembali dikonfirmasi soal reshuffle, ia menegaskan keputusan reshuffle merupakan hak prerogatif Prabowo. 

"Semuanya hak prerogatif Presiden, kita fokus ngurus rakyat ya,” pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto berpesan kepada Menteri Koperasi Ferry Juliantono untuk langsung bekerja setelah resmi dilantik di Istana Negara. 

Ferry diminta segera menindaklanjuti program prioritas pemerintah, khususnya Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih.

“Tentunya tadi kami sempat di-briefing sebentar oleh presiden untuk secepat mungkin, sesegera mungkin untuk bekerja,” kata Ferry Juliantono usai pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/9/2025).

Ferry menyebut arahan Presiden sejalan dengan pengalamannya saat menjabat wakil menteri koperasi. Ia menegaskan akan melanjutkan program yang telah dijalankan pendahulunya, Budi Arie Setiadi.

“Saya tentu, karena sebelumnya menjadi Wakenkop, tentu akan melanjutkan apa yang sudah kami lakukan saya bersama Menteri Kooperasi sebelumnya, Pak Budi Arie Setiadi. Kami akan melanjutkan, mulai besok kita akan bergerak secepat mungkin untuk kegiatan khususnya Kooperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan juga kooperasi secara umumnya,” ujarnya.

Menurut Ferry, program Koperasi Desa Merah Putih menjadi prioritas utama karena juga merupakan unggulan Presiden. 

“Kooperasi Desa Merah Putih tentu akan menjadi program prioritas Kementerian Koperasi, karena itu juga menjadi program unggulan presiden,” pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah pejabat di Istana Negara, Jakarta  pada Senin, (8/92025). 

Sebanyak 5 pejabat dari empat kementerian yang dilantik Presiden.

Baca juga: Reshuffle Kabinet Prabowo: Profil 4 Menteri dan 1 Wamen Dilantik Termasuk Menteri Keuangan

Mereka di antaranya Menteri dan Wakil Menteri Haji dan Umroh Irfan Yusuf dan Dahnil Anzar Simanjuntak, lalu Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan gantikan Sri Mulyani, Ferry Joko Yuliantono sebagai Menteri Koperasi gantikan Budi Ari Setiadi, Mukhtarudin sebagai Menteri P2MI gantikan Abdul Kadir Karding .

Pelantikan ini turut dihadiri oleh Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka beserta jajaran menteri KMP lainnya. 

Adapun, pelantikan ini diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya.

"Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan setia kepada UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-perundangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara," kata Prabowo yang kemudian diikuti oleh para menteri yang baru dilantik.  

"Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tangung jawab," ujarnya.

Dalam pelantikan tersebut juga dibacakan surat Keputusan Presiden mengenai pemberhentian dengan hormat Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo, serta Menkopolkam Budi Gunawan.

Namun pejabat pengganti keduanya belum diumumkan.

Ferry Joko Juliantono resmi ditunjuk sebagai Menteri Koperasi dalam Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto.

Dia dilantik menggantikan Budi Arie Setiadi pada Senin (8/9/2025) hari ini.

Lantas siapa sosok Ferry Juliantono? Sosok kelahiran Jakarta, 27 Juli 1967 itu dikenal luas sebagai aktivis, politisi, sekaligus penggerak koperasi dan organisasi masyarakat sejak dekade 1990-an.

Ferry menamatkan pendidikan dasar di SD Duren Tiga 07 Pagi Jakarta pada 1980, lalu melanjutkan ke SMP Sumbangsih (1984) dan SMA Mahardhika Surabaya (1987). 

Ia kemudian meraih gelar sarjana akuntansi dari Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran (1993), gelar magister hubungan internasional dengan spesialisasi ekonomi politik internasional dari FISIP Universitas Indonesia (2006), serta gelar doktor sosiologi dari Universitas Indonesia.

Sebelum terjun penuh ke politik, Ferry pernah berkarier di bidang audit dan konsultan.

Ia sempat menjadi auditor Yayasan Mandiri (USAID), instruktur Prudential Banking System di BNI, serta komisaris sejumlah perusahaan industri dan pertanian.

Nama Ferry lebih dulu dikenal publik sebagai aktivis yang lantang menyuarakan isu agraria, koperasi, buruh, dan nelayan. 

Ia memimpin Dewan Tani Indonesia sejak 2005 dan aktif di berbagai organisasi koperasi, termasuk Inkoptan dan Dekopin.

Sikap kritisnya juga pernah membuatnya ditahan sebagai tahanan politik pada 2008 usai aksi protes kenaikan harga BBM di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Di ranah politik, Ferry Juliantono merupakan kader Partai Gerindra sejak awal berdiri.

Saat ini ia menjabat Wakil Ketua Umum DPP Gerindra periode 2020–2025. 

Selain itu, ia juga dipercaya sebagai Sekretaris Jenderal Syarikat Islam (2021–2026) dan Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Padjadjaran (2024–2028).

Pada 2025, Ferry juga ditunjuk sebagai Komisaris PT Pertamina Patra Niaga melalui Rapat Umum Pemegang Saham.

Langsung Diingatkan KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan para menteri dan wakil menteri yang baru dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto untuk segera melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) awal jabatan mereka. 

Imbauan serupa juga ditujukan kepada para menteri yang jabatannya dicopot untuk melaporkan LHKPN akhir jabatan.

Penegasan ini disampaikan menyusul perombakan atau reshuffle kabinet kedua yang dilakukan Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (8/9/2025).

"Setiap penyelenggara negara wajib melaporkan LHKPN-nya pada saat pengangkatan pertama, berakhirnya jabatan atau pensiun," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya, Senin (8/9/2025).

Menurut Budi, kewajiban ini diatur dalam Peraturan KPK Nomor 3 Tahun 2024.

Regulasi tersebut menetapkan batas waktu pelaporan LHKPN paling lambat dua bulan sejak tanggal pengangkatan atau pemberhentian dari jabatan.

"LHKPN yang disampaikan selanjutnya akan diverifikasi, dan setelah dinyatakan lengkap maka akan dipublikasikan melalui website https://elhkpn.kpk.go.id sebagai bentuk transparansi," jelasnya. 

Baca juga: Presiden Prabowo Lengser 5 Menteri, Dari Sri Mulyani Hingga Budi Arie, Ini 5 Menteri Kena Reshuffle

KPK juga menyatakan siap memberikan bantuan teknis bagi para penyelenggara negara dalam proses pengisian laporan tersebut.

Menko Polkam juga Dicopot Kabinet Prabowo, Belum Diisi Pejabat Baru

Dalam pelantikan yang didasarkan pada Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 86P Tahun 2025, Presiden Prabowo melantik empat menteri dan satu wakil menteri baru. 

Namun, dari lima menteri yang dicopot, dua posisi strategis masih belum diisi pejabat definitif.

Posisi Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) yang ditinggalkan Budi Gunawan masih kosong. 

Presiden Prabowo akan menunjuk pejabat sementara (ad interim) untuk mengisi jabatan tersebut. 

Hal yang sama terjadi pada posisi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) yang sebelumnya diisi Dito Ariotedjo.

"Pengganti Menteri Pemuda dan Olahraga kebetulan dalam posisi sedang di luar kota sehingga tidak bisa mengikuti pelantikan pada sore hari ini," kata Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi.

Berikut adalah daftar menteri yang dicopot dan pejabat baru yang dilantik:

Baca juga: Presiden Prabowo Lengser 5 Menteri, Dari Sri Mulyani Hingga Budi Arie, Ini 5 Menteri Kena Reshuffle

Menteri yang Dicopot:

1. Budi Gunawan dari jabatan Menko Polkam

2. Sri Mulyadi dari jabatan Menteri Keuangan

3. Abdul Kadir Karding dari jabatan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI)

4. Budi Arie Setiadi dari jabatan Menteri Koperasi

5. Dito Ariotedjo dari jabatan Menpora

Pejabat Baru yang Dilantik:

1. Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan

2. Mukhtarudin sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI)

3. Ferry Juliantono sebagai Menteri Koperasi

4. Irfan Yusuf sebagai Menteri Haji dan Umrah

5. Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri Haji dan Umrah

Artikel ini telah tayang di Tribun-Medan.com