TRIBUNGORONTALO.COM -- Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan direncanakan jadi kota tanpa uang tunai.

Sehingga sistem transaksi semuanya melalui qris ataupun transfer.

Hal ini untuk mendukung 4.0 yang sedikit lagi menuju era 5.0.

Di mana pada era 5.0 membuat  uang tunai tak diperlukan lagi.

Dilansir dari Kompas.com, Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) kembali membuat terobosan dalam mewujudkan visinya sebagai kota cerdas. 

Dalam langkah strategis terbarunya, IKN menggandeng Bank Nasional Indonesia (BNI) menuju kota tanpa yang tunai atau cashless. 

Kota tanpa uang tunai adalah konsep kota modern di mana transaksi keuangan dilakukan sepenuhnya secara elektronik tanpa menggunakan uang fisik (tunai).

Semua pembayaran dilakukan lewat aplikasi, kartu debit/kredit, dompet digital (e-wallet) atau sistem pembayaran elektronik lainnya.

Transaksi menggunakan elektronik ini menjadi lebih cepat dan mudah tanpa perlu membawa uang tunai atau menunggu kembalian.

Dari faktor keamanan pun terjaga sebab dapat mengurangi risiko pencurian, kehilangan uang fisik dan pemalsuan uang.

Transaksi digital lebih teracak dan transparan.

Namun, ada beberapa tantangan yang harus diperhatikan yakni kelompok masyarakat yang kurang paham teknologi atau tidak punya akses digital bisa terdampak.

Selain itu, risiko keamanan siber dan penipuan digital serta ketergantungan pada teknologi dan listrik.

Secara keseluruhan, kota tanpa uang tunai berupaya menciptakan sistem ekonomi yang efisien, transparan, dan aman dengan memanfaatkan teknologi digital.

Contoh kota yang telah menerapkan Cashless seperti Stockholm, Singapura, dan Seoul.

Warga IKN Kolaborasi ini juga menjadi akselerator dalam mewujudkan visi IKN sebagai cashless society. 

Direktur Pengelolaan Gedung, Kawasan, dan Perkotaan Otorita IKN, Desiderius Viby Indrayana, menyatakan transaksi tanpa tunai akan menjadi standar di seluruh kawasan, bukan hanya untuk kepraktisan, tetapi juga untuk keamanan dan modernitas. 

Desiderius Viby Indrayana adalah Direktur Pengelolaan Gedung, Kawasan, dan Perkotaan di Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN). 

Ia terlibat dalam pengelolaan dan pengembangan kawasan IKN, termasuk implementasi sistem smart city seperti program cashless society di ibu kota baru Indonesia. 

Dengan dukungan BNI, IKN optimistis dapat menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan modern. 

"Kolaborasi lintas sektor ini diharapkan dapat memicu inovasi dan membuka akses yang lebih luas bagi semua pihak, memastikan bahwa kemajuan IKN dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat," urai Viby, Jumat (8/8/2025). 

Memastikan Kesejahteraan 

Selain dengan BNI, Otorita IKN juga membentuk aliasi strategis dengan BPJS guna memastikan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan kawasan. 

Kolaborasi ini tidak hanya berfokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga pada kesejahteraan para pekerja, yang dianggap sebagai ujung tombak pembangunan. 

Viby menegaskan bahwa pembangunan kota tidak akan berhasil tanpa memperhatikan kesejahteraan pekerjanya. 

"Kami langsung memberikan sentuhan kepada ujung tombak pekerja. Mereka punya hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan prima," ujarnya.  

Tiga Pilar Kerja sama dengan BNI dan BPJS ini berfokus pada tiga pilar utama untuk menjamin kesetaraan hak dan kesejahteraan pekerja. 

Tiga pilar ini yakni penyediaan Hunian Pekerja Konstruksi (HPK) yang layak dan manusiawi, dan memastikan upah yang diterima pekerja minimal setara dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) atau Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). 

Kemudian seluruh pekerja wajib mendapatkan jaminan sosial dan kesehatan dari BPJS, sesuai dengan peraturan pemerintah. 

Langkah ini menunjukkan bahwa IKN tidak hanya membangun gedung-gedung megah, tetapi juga sebuah ekosistem yang peduli terhadap sumber daya manusianya. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com