Pihak BSG hingga berita ini diterbitkan belum memberikan keterangan resmi terkait polemik tersebut. 

7 Ribu Pegawai Eksodus

Migrasi RKUD dari BSG ikut membuat 7 ribu pegawai Pemkot Gorontalo bikin rekening di BTN. 

Nuryanto menjelaskan bahwa proses peralihan RKUD dimulai sejak penandatanganan perjanjian kerja sama antara Pemkot Gorontalo dan BTN.

Namun, tahapan final masih menunggu jawaban resmi dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan.

“Begitu juga untuk pengintegrasian SIPD RI dengan sistem yang ada di Bank BTN, sudah dikonsultasikan ke Pusdatin Kemendagri,” ujarnya, Jumat (8/7/2025). 

Pihaknya kata Nuryanto, tinggal menunggu penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara tiga pihak yaitu Pusdatin, Pemkot Gorontalo, dan Bank BTN.

Menurut Nuryanto, Pemkot telah menyerahkan dokumen penting ke DJPK, termasuk SK Wali Kota tentang penempatan dana RKUD di BTN, nomor rekening kas umum daerah yang baru, SK pengangkatan Wali Kota, serta perjanjian kerja sama dengan BTN.

Semua dokumen itu juga ditembuskan ke Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo.

“Kita tinggal menunggu jawab resmi dari DJPK Kemenkeu,” tegasnya.

Ia menambahkan, pemindahan saldo dari BSG ke BTN baru dapat dilakukan setelah surat persetujuan resmi diterbitkan.

Sementara itu, proses pembukaan rekening BTN bagi pegawai sudah berlangsung.

Nuryanto menegaskan, langkah ini sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, khususnya pasal 126 yang membolehkan bendahara umum daerah membuka RKUD di bank umum yang sehat dan ditetapkan oleh kepala daerah.

Menurutnya, perpindahan ini juga merupakan respons terhadap kemajuan teknologi perbankan dan program digitalisasi keuangan daerah.

“Pemkot Gorontalo membutuhkan bank RKUD yang dapat memberikan pelayanan cepat, akurat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” ujarnya.