TRIBUNGORONTALO.COM – Sebanyak 554 warga negara Indonesia (WNI) di Myanmar dipulangkan oleh Kementerian Luar Negeri.

Ratusan WNI itu rupanya korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) online scamming di Negeri Tanah Emas tersebut.

Melansir dari Kompas.com, para korban terdiri dari 449 laki-laki dan 105 perempuan.

Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono mengatakan, upaya repatriasi ini adalah perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto kepada Kemenlu RI. 

"Upaya repatriasi WNI ini merupakan arahan Presiden Prabowo untuk melakukan pelindungan dan penyelamatan WNI yang mengalami masalah di luar negeri," ujar Sugiono dalam keterangan pers, Selasa (18/3/2025). 

Dia menjelaskan bahwa pada Selasa ini, telah dipulangkan sebanyak 400 warga negara Indonesia (WNI) korban TPPO dari Myanmar ke Indonesia.

Kemudian sisanya, sebanyak 154 akan diterbangkan ke Tanah Air pada Rabu (19/3/2025) besok, sehingga totalnya berjumlah 554.

Sugiono menjelaskan, situasi evakuasi WNI di Myanmar cukup rumit karena berada di wiayah rawan konflik. 

Oleh karenanya, mereka harus melintasi perbatasan Myanmar-Thailand selama 10 jam jalan darat dengan 13 armada bus. 

"Ada berbagai faksi dan kepentingan di Myawaddy, Myanmar. 

Koordinasi yang dilakukan tidak mudah dan butuh waktu yang cukup lama untuk bisa sampai dan melakukan upaya evakuasi," kata Sugiono.

Dari Myawaddy, para WNI rencananya akan diterbangkan langsung dari Maesot, Thailand. 
Namun karena jumlahnya yang banyak dan tidak dimungkinkan untuk pesawat-pesawat besar terbang dari Maesot, WNI akhirnya dibawa ke Bangkok untuk dipulangkan dari Bandara Don Mueang. 

WNI harus menempuh perjalanan yang cukup lama sekitar enam jam dari Maesot. 

Tim gabungan dari Kemenlu, KBRI Yangon, dan KBRI Bangkok berperan penting dalam mengoordinasikan, mengawal, dan memfasilitasi pemulangan WNI hingga ketibaan mereka di tanah air.

Untuk kloter pertama pemulangan WNI dipimpin oleh Duta Besar Rachmat Budiman, Duta Besar RI untuk Kerajaan Thailand. 

Kloter selanjutnya yang akan tiba besok akan dipimpin oleh Direktur Pelindungan WNI, Judha Nugraha.

"Saya paham pekerjaan yang dilakukan tidak mudah, dan juga ada unsur ancaman terhadap jiwa dan keselamatan mereka semua. 
Namun, karena rasa cinta kepada sesama warga negara, kemudian rasa tanggung jawab kepada tugas dan pengabdian, upaya ini di tengah berbagai tantangan bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya," ujar Sugiono. 

Kasus online scam di Myawaddy bukanlah kasus pertama yang ditangani Kemlu. Sebab, sudah terjadi sejak 2020. 
Sebelumnya, Kemlu berhasil memulangkan 92 orang di tahun 2024 dan 174 orang di bulan Januari–Februari 2025. Hingga saat ini sudah lebih dari 6.800 kasus yang ditangani dan tersebar di 10 negara tujuan.

Baca juga: 5 Fakta Korupsi Revitalisasi Kota Tua Gorontalo, Pekerjaan Mangkrak hingga Negara Rugi Rp 12 Miliar 

Korban jalani pemulihan psikososial

Ratusan WNI yang dipulangkan pada Selasa (18/3/2025) dan Rabu (19/3/2025) hari ini akan menjalani pemulihan psikososial.

Mereka ditampung Wisma Haji Pondok Gede selama tiga hari.

Menurut Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan, para korban akan mendapatkan bantuan logistik, layanan kesehatan, serta pendampingan psikososial dari pemerintah.

Tujuannya, untuk memulihkan kondisi fisik dan mental korban sebelum dipulangkan ke daerah asal masing-masing.

Budi mengatakan, selama di Myawaddy, ratusan WNI itu mengalami berbagai bentuk kekerasan dan penyiksaan di bawah kendali sindikat online scamming.  

"Para korban yang merupakan pekerjaan WNI telah menyalami berbagai tekanan, kekerasan fisik seperti pukulan dan penyetruman serta diancam akan diambil organ tubuhnya mana kala target yang dibelikan oleh para bandar ini tidak bisa terpenuhi," kata dia.

Selain itu, paspor para korban juga disita. Mereka juga dilarang berkomunikasi dengan keluarga. 
"Petunjuk yang ada ini sangat kuat bahwa adanya penyanderaan dalam jaringan mafia online scamming dalam skala yang besar atau masif ini," jelas Budi. 

Budi menambahkan, pemerintah juga akan melakukan asesmen terhadap ratusan WNI tersebut untuk memastikan apakah benar merupakan korban atau ada yang terindikasi terlibat sebagai pelaku. 

"Kami akan melakukan asesmen untuk memastikan apakah mereka adalah korban yang layak mendapatkan bantuan hukum dari pemerintah atau tidak," jelas dia. 

(TribunGorontalo.com/Kompas.com)