Gusnar Ismail mengatakan dirinya akan mulai melaksanakan program unggulan tersebut dalam 100 hari kerja setelah dilantik jadi gubernur Gorontalo.
"Yang pasti adalah lima program unggulan kami. Namun sementara kita persiapkan administrasinya di OPD adalah program pengembanganan UMKM," katanya.
Dia akan mulai memberikan bantuan ternak kendati dilakukan secara bertahap. Selain itu dia akan menjalankan program Presiden Prabowo yakni makan bergizi gratis.
"Meskipun belum sepenuhnya, namun kita sudah mau mulai. Pertama adalah mensukseskan program makan bergizi gratis (MBG), kemudian kita memastikan semua anak wajib sekolah," ungkapnya.
Gusnar Ismail Akan Siasati APBD Provinsi Gorontalo Masih Minim
Gusnar Ismail mengakui masih minimnya APBD Provinsi Gorontalo dibanding provinsi lainnya.
Untuk itu, dirinya langsung bergerak cepat bertemu sejumlah organisasi perangkat daerah. Hal ini dilakukan agar DAK, dana bagi hasil dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) makin meningkat dalam APBD 2026 mendatang.
"Makanya itu yang saya sampaikan tadi, saya sudah harus lebih cepat melakukan diskusi dengan berbagai OPD. Sehingga (APBD) 2026 kita harus membuat konsep usulan dana yang memang benar-benar dibutuhkan masyarakat," katanya
"Pada intinya proyeksi 2026 kita akan maksimalkan DAK, dana bagi hasil (DBH), dan meningkatkan pendapatan asli daerah," tambahnya.
Dirinya juga akan mendorong instansi vertikal melaksanakan banyak program dekonsentrasi di Gorontalo.
"Yang kedua adalah bagaimana meraih atau mendorong kegiatan-kegiatan di kementerian/lembaga, dengan label kegiatan nasional tetapi pelaksanaannya di Gorontalo," ungkapnya
Dia juga akan melibatkan peran Investor atau swasta untuk meningkatkan PAD pemerintah provinsi Gorontalo.
Gerak Cepat Sudah Komunikasi dengan OPD
Gusnar Ismail mengaku sudah mulai berkomunikasi dengan Ketua DPRD dan Pj Gubernur Gorontalo serta organisasi perangkat daerah agar saat dilantik langsung bekerja melaksanakan janji kampanyenya.
"Saya juga sudah meminta izin kepada Pj Gubernur Gorontalo, Rudy Salahuddin untuk untuk melakukan komunikasi dengan organisasi perangkat daerah. Komunikasi itu secara garis besar mencakup dua yang pertama adalah memenuhi janji kampanye pilkada 2024 lalu. Sehingga setelah pelantikan kita sudah bisa langsung action," jelasnya