"Kemarin itu, kenapa Rp 65 juta (saat usulan awal Kemenag pada 30 Desember), karena pembagian antara Bipih dengan nilai manfaat, itu kan BPIH itu kan komponennya dua, Bipih yang dibayar langsung oleh jemaah dan nilai manfaat, itu dari hasil kerja BPKH. Dulu kan itu 70 persen Bipih-nya, 30 persen nilai manfaatnya. Kemarin kita evaluasi, akhirnya Bipih menjadi 62 % , dan nilai manfaatnya jadi 38 % ," ujar Syafi'i.

Syafi'i menyampaikan pemerintah dan DPR telah mengurangi sejumlah komponen biaya haji. Salah satunya komponen biaya maskapai. 

"Nah dengan pengurangan itu maka komponen Bipih sudah langsung turun, udah langsung turun. Kemudian ditambah ada pengurangan dari ongkos pesawat dan yang lain, tapi detailnya saya belum tau. karena baru akan saya pahamin nanti setelah ikut rapat panja," ujar dia.

Lebih lanjut, Syafi'i mengatakan angka BPIH Rp 55,5 juta yang diusulkan Kemenag dapat diturunkan lagi hingga Rp 55,3 juta. Dia berharap angka BPIH 2025 dapat diketok DPR dan pemerintah. 

"Tapi yang jelas itu saat ini sudah di angka Rp 55 koma. Ya Di bawah lagi, udah Rp 55,3 gitu ya," ujarnya. "Kita mau sisir lagi, insya Allah nanti diketok, pokoknya seperti yang kita sampaikan di awal, ongkos haji pasti turun, dan ini sudah," pungkas Syafi'i.

Jaga Kualitas Layanan Pada Jemaah

Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar optimistis, kualitas pelayanan haji 2025 tetap terjaga meski terjadi penurunan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun ini

Menag menegaskan, penghematan yang dilakukan tidak menyentuh komponen-komponen terkait kualitas pelayanan haji 2025.

Hal itu disampaikannya saat konferensi pers seusai penetapan Biaya Haji 2025 bersama Komisi VIII DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (6/1/2025).

"Jangan sampai nanti terjadi penurunan kualitas pelayanan jemaah haji karena obsesi kami sebagai pemerintah adalah ada dua, pengabdian dan pelayanan. Jadi kami melakukan pengabdian dan pelayanan terhadap jemaah bukan pendekatannya bisnis," kata Nasaruddin.

Nasaruddin menjelaskan, penurunan biaya haji 2025 tidak terlepas dari kerja sama antara Kementerian Agama, Komisi VIII DPR, BPH dan lembaga-lembaga terkait lainnya dalam pertemuan intensif selama ini. 

"Bersama teman-teman kami telah melakukan penyisiran, penghematan dan semua biaya-biaya yang tidak perlu itu kita gunting apalagi kita mencoba mengeliminir penyimpangan-penyimpangan yang bisa diprediksi akan muncul," ujarnya.

Padahal, kata Nasaruddin, secara logika seharusnya biaya haji 2025 mengalami kenaikan dibandingkan sebelumnya. 

Sebab, belanja di Saudi Arabia diprediksi naik seiring kenaikan kurs dollar terhadap rupiah.

"Logikanya sebetulnya mestinya harus naik karena anggaran belanja kita di Saudi tahun ini diprediksi akan naik. Kemudian juga kurs dollar juga kita lihat ada perkembangan. Dan ditambah lagi dengan berbagai macam kendala-kendala yang lain tetapi alhamdulillah dengan kemampuan kita untuk melakukan penyisiran yang sangat tepat," tandasnya.

(*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com