TRIBUNGORONTALO.COM, Gorontalo – Anggota Komite I DPD RI, Syarif Mbuinga, membahas polemik gaji aparat desa di Kabupaten Gorontalo dalam Rapat Kerja DPD bersama Kemendagri, Selasa (10/12/2024).

Syarief menyinggung pemerintah daerah yang kesulitan dalam mengelola alokasi dana desa (ADD). 

Menurutnya ada 10 persen dana alokasi umum (DAU) setelah dipisahkan belanja pegawai itu untuk dana desa. 

"Mungkin Pak Menteri sudah dapat laporan, seluruh aparat desa demo ke kepala daerah, kaitan sudah tiga bulan terlambat pembayaran hak-hak keuangan desa," ungkap Syarif kepada Mendagri Tito Karnavian.

Syarief menyebut salah satu kelemahan kapasitas fiskal keuangan daerah adalah hibah khusus.

"Kami setuju dengan adanya block grant ada potensi penyimpangan keuangan daerah, tetapi dengan special grant lantas ada pembebanan yang bersifat wajib ke daerah," jelasnya. 

Hal itu disebut Syarief juga turut serta melemahkan keuangan daerah. 

Akibatnya, kewajiban daerah ke desa dan kewajiban lainnya akan terhambat. 

Respons Mendagri

Menteri dalam negeri (Mendagri) Tito Karnavian, menduga ada gaji aparat desa di Kabupaten Gorontalo digunakan oleh pemerintah daerah.

"Ada yang tidak diturunkan selama tiga bulan nanti kalau menjelang pemilihan, itu dimainkan itu dana," ujar Tito Karnavian. 

Alokasi dana desa (ADD) sejatinya menjadi instrumen untuk membangun desa. 

Gaji aparat desa itu kata dia bersumber dari ADD yang disalurkan melalui pemerintah kabupaten setiap bulan. 

"Tujuannya diberikan kepada bupati untuk men-create desa," jelasnya. 

Meskipun komponen ADD bukan hanya gaji, namun bupati punya kewajiban menyerahkan ADD khusus gaji ke desa-desa. 

"Kalau pemimpinnya baik sama seperti Pak Syarief, fine," pungkasnya. 

Diberitakan sebelumnya, Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo mengakui telah mengalokasikan gaji aparat desa selama tiga bulan untuk dana Pilkada 2024.

Pemerintah Kabupaten Gorontalo disebut menggelontorkan dana Rp30 miliar demi kesuksesan 'Pesta Rakyat' tersebut.

"Kami terjadi begini karena adanya pilkada. Kalau tidak ada pilkada tidak ada masalah ini," kata Nelson kepada aparat-aparat desa yang menggelar aksi di kantor DPRD Kabupaten Gorontalo pada Senin (9/12/2024).

Ia menegaskan bahwa gaji aparat desa Kabupaten Gorontalo tidak pernah dikorupsi.

"Saya tegaskan, bahwa ini tidak dikorupsi oleh bupati atau anggota dewan. Tidak ada korupsi di situ. kami tidak mengambil hak bapak ibu sekalian," tegas Nelson.

Bupati Gorontalo dua periode itu berjanji akan melunasi gaji tiga bulan aparat desa di Kabupaten Gorontalo.

Hal itu diungkapkan Nelson saat menemui massa aksi di kantor DPRD Kabupaten Gorontalo pada Senin (10/12/2024).

"Kita bayarkan rapel," ucap Bupati Nelson dengan suara lantang.

"Insaallah tahun depan. Tahun depan tinggal 20 hari. Itu kita bayarkan rapel apalagi menghadapi bulan puasa. Uang itu kami tidak ambil," tambahnya.

Bagi aparat desa yang tidak setuju dibayarkan pada tahun depan diminta untuk menyurat ke pemerintah.

"Ini tinggal 20 hari tahun depan. Tidak mungkin bupati atau pun anggota dewan menyepelekan hak-hak anda," ucapnya.

Jangan Ketinggalan Berita Peristiwa Terkini, Yuk Ikuti Halaman Facebook Tribun Gorontalo