TRIBUNGORONTALO.COM -- Pertemuan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri dengan Presiden terpilih 2024, Prabowo Subianto, masih diupayakan. 

Hal tersebut dikonfirmasi oleh Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad di rumah Kertanegara IV, Kebayoran Baru, Jakarta, Rabu (10/4/2024). 

Menurut Dasco, pertemuan dalam momentum Lebaran Idulfitri 1445 H itu masih dikomunikasikan dengan pihak antar dua pihak. 

Adapun pertemuan ini dianggap biasa sebagai sesama anak bangsa yang menganut budaya ketimuran.

Baca juga: Suasana Pusat Perdagangan Kota Gorontalo saat Hari Raya Idul Fitri 

"Kita sedang komunikasikan memang dalam silaturahmi idul fitri komunikasi sesama anak bangsa sebagai orang Timur itu biasa," ungkap Dasco. 

Saat ini memang masih belum jelas kapan pertemuan kedua tokoh politik di Indonesia itu bertemu. Kata Dasco, pihaknya akan memberitahu media saat waktunya tiba. 

“Komunikasi sedang dijalankan antara kedua belah pihak, pasti media akan mendengar dan kemudian akan dikabari kalau memang sudah waktunya," katanya.

Ditanyai soal kemungkinan pertemuan itu jadi momen untuk mengajak PDIP gabung pemerintahan Prabowo, Dasco menjawab dengan normatif. 

"Ya nanti liat perkembangannya," pungkasnya.

Baca juga: BREAKING NEWS: Kecelakaan Maut di Desa Mootawa Gorontalo, 3 Pengendara Diduga Tewas

Sebelumnya, Ketua DPP PDIP, Ahmad Basarah menegaskan, rencana pertemuan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dengan calon presiden pemenang Pilpres 2024, Prabowo Subianto tak berarti partainya bergabung dengan pemerintahan 2024-2029.

"Ya pertemuan antara Bu Mega dan Pak Prabowo tidak melulu diinterpretasikan sebagai suatu pertemuan yang harus menghasilkan kesepakatan politik untuk bisa bersama-sama di dalam pemerintahan," kata Basarah di Masjid At-Taufiq, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (10/4/2024).

Basarah menjelaskan, Indonesia berpedoman pada Pancasila sebagai falsafah hidup berbangsa dan bernegara.

"Pancasila yang kita anut sebagai falsafah berbangsa dan bernegara kita pada esensinya adalah mengajarkan gotong royong," ujarnya.

Namun, dia menuturkan bahwa demokrasi gotong royong tidak harus diartikan semua bergabung dalam pemerintahan.

"Bisa saja kita sama-sama bergotong royong membangun Negara Republik Indonesia ini baik berada di luar maupun di dalam pemerintahan," ucap Basarah.

Prinsipnya, kata Basarah, semua pihak akan bekerja sama apapun posisinya untuk membangun bangsa dan negara.

Dia mengungkapkan, PDIP akan melakukan pengawasan apabila berada di luar Pemerintahan Prabowo.

Kendati demikian, Basarah menambahkan, keputusan strategis partai akan diputuskan Megawati.

"Sehingga pada akhirnya kami kader-kader PDIP terutama kami di DPP akan menunggu bagaimana sikap politik terakhir yang akan Ibu Mega putuskan," ungkapnya.

Saat ini, PDIP menunggu sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK) yang masih berlangsung.

"Mari kita ikuti aturan bernegara kita bahwa PDIP masih menunggu hasil PHPU di MK yang prosesnya masih belum selesai," imbuh Basarah