TRIBUNGORONTALO.COM, Gorontalo - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo mengalokasi anggaran sebesar Rp 400 juta untuk iuran BPJS Ketenagakerjaan para honorer.

Rencananya pemprov mengakomodir biaya tersebut ke dalam APBD Perubahan 2023.

Penjabat Sekdaprov Budiyanto Sidiki mengharapkan anggaran itu bisa menanggung semua honorer dan anggota DPRD.

“Tahun ini seluruh PTT yang akan kita tanggung, karena kan yang sudah dibiayai selama ini itu GTT. Kita menunggu APBD perubahan yang pembahasannya kemungkinan Agustus," kata Budiyanto.

Saat ini Ia mendapati banyak honorer yang melakukan pembayaran mandiri yang selayaknya menjadi tanggungan pemerintah. Honorer di Satpol PP misalnya diminta tidak lagi membayar mandiri menunggu pelunasan secara kolektif.

Baca juga: Alasan Unesco Ingin Pemprov Gorontalo Lestarikan Kota Tua

Menurut Budi, masalah pelunasan BPJS menjadi atensi Penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya.

Ia meminta BPJS Ketenagakerjaan dan Badan Keuangan bisa menghitung dengan cermat semua tanggungan.

Juga mendata kembali honorer aktif yang sudah membayar atau belum. 

Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Keuangan Provinsi Gorontalo Sukril Gobel, pihaknya akan melunasi semua iuran BPJS Ketenagakerjaan dari bulan Januari sampai September. (ADV)