TRIBUNGORONTALO.COM, Jakarta - Jajak pendapat terbaru, Ganjar Prabowo menang di 1 teritori (Jawa) dan Prabowo Subianto kuasai 5 teritori (Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Bali-NTB-NTT, Maluku-Papua).

Pulau Jawa memiliki 57,5 persen basis pemilih. Sebanyak 52,5 persen memilih Ganjar, 43,4 persen menjatuhkan pilihan ke Prabowo.

Menteri Pertahanan RI itu unggul di Sumatera sebesar 60,9 persen, sedangkan Ganjar memperoleh 31,9 persen.

Prabowo paling banyak memperoleh dukungan dari Sulawesi. Ada 76,2 persen menjatuhkan pilihan ke Menhan RI, 22,6 persen memilih ke Ganjar.

Untuk Kalimantan terdistribusi hampir merata, 40,8 persen ke Prabowo dan 38,6 persen untuk Ganjar (selengkapnya lihat grafis).

Demikian temuan survei LSI Denny JA periode 3-14 Mei 2023 yang dirilis pada Seni 6 Juni 2023.

Secara umum memperlihatkan Ketua Umum (Ketum) Partai Gerindra menang telak dari Gubernur Jawa Tengah jika bakal calon presiden (capres) yang diusung Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), Anies Baswedan, gagal mendapatkan tiket capres.

Berdasarkan perhitungan survei tersebut, Prabowo mendapat elektabilitas sebesar 50,4 persen.

Sementara Ganjar mendapatkan elektabilitas sebesar 43,2 persen, selisih 7,2 persen.

Adapun jika ada tiga nama capres dalam Pilpres, yaitu Prabowo, Ganjar, dan Anies, maka Prabowo diproyeksi hanya unggul tipis dari Ganjar.

"Kemenangan Prabowo atas Ganjar lebih telak ketika head to head. Selisih kemenangan Prabowo atas Ganjar naik, dari selisih 2 persen menjadi selisih 7,2 persen," kata Direktur CPA LSI Denny JA, Ade Mulyana, dalam surveinya dikutip dari kanal YouTube LSI Denny JA, Selasa.

Ade mengatakan, kemenangan untuk Prabowo terjadi lantaran migrasi pemilih Anies yang tak berimbang.

Berdasarkan survei yang sama, mayoritas pendukung Anies, lebih banyak berpindah ke Prabowo dibanding migrasi ke Ganjar.

Totalnya mencapai 50,8 persen pendukung mantan Gubernur DKI Jakarta itu ke Prabowo. "Sedangkan ke Ganjar, hanya separuhnya, yaitu sekitar 25,4 persen," ujar Ade.

Potensi Anies gagal mendapat tiket capres disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, jika kepengurusan Partai Demokrat versi Moeldoko memenangi gugatan di Mahkamah Agung (MA), ada kemungkinan tidak lagi mengusung Anies.

Kedua, kasus korupsi yang menimpa mantan Menteri Komunikasi dan Informatika yang juga Sekjen Partai Nasdem, Johnny G Plate.

Lalu, bisnis Ketum Partai Nasdem Surya Paloh yang terkena dampak, salah satunya jasa katering selama 30 tahun di Freeport terancam diganti.

Artinya, menurut Ade, jika Partai Demokrat atau Nasdem tak lagi mencalonkan Anies maka tiket capres gagal didapat.

(*)