TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) merespons soal sinyal Partai Golkar yang tampak bakal mendukung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Pilpres 2024.

Hal tersebut terlihat ketika tim kecil Golkar bertemu dengan tim kecil PKB, yang merupakan bagian dari Koalisi Indonesia Raya (KIR).

Ketua DPP PPP, Achmad Baidowi, menilai hal tersebut merupakan hak dari Partai Golkar untuk memutuskan berlabuh ke koalisi mana.

Baca juga: Golkar Terdiam saat PKB Nyatakan Dukung Prabowo Jadi Capres, Cuek Main Hp dengan Ekspresi Datar

"Kalau kemudian capresnya tidak sama dengan PPP, ya tentu KIB bisa berakhir dengan baik-baik," kata Awiek, sapaan karibnya, kepada wartawan, Kamis (10/5/2023).

Awiek mengatakan tak masalah jika Golkar gabung dengan koalisi Prabowo yang berisi Gerindra dan PKB.

"Selamat kalau Golkar ke sana. Masing-masing partai punya kewenangan masing-masing," ujarnya.

PPP juga menyebut internal di KIB baik-baik saja meski di tengah perjalanan ada perbedaan arah dukungan capres.

Oleh sebab itu, KIB bisa berakhir mulus jika partai-partai KIB punya pilihan berbeda.

"Ya kalau kemudian ada perbedaan capres, sudah diputuskan masing-masing anggota KIB, otomatis KIB berakhir. Tapi berakhirnya baik-baik," tutur Anggota Komisi VI DPR RI itu.

Sebelumnya, sejumlah elite partai Golkar dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) kembali melakukan sejumlah pertemuan di salah satu restoran di Jakarta, Rabu (10/5/2023). Mereka membahas rencana pembentukan koalisi besar di pilpres 2024.

Adapun perwakilan dari partai Golkar dipimpin oleh Nusron Wahid, Maman Abdurahman dan Melchias Markus Mekeng, Emanuel Melkiades Laka Lena dan Ace Hasan Syadzily.

Sementara itu, perwakilan dari PKB dipimpin oleh Faisol Riza. Dia tampak ditemani oleh Tommy Kutniawan dan Fathan Subchi.

Baca juga: Fakta Husein sang Guru Muda di Pangandaran Mundur CPNS, Ridwan Kamil dan Susi Sampai Turun Tangan

Perwakilan tim pemenangan koalisi besar dari partai Golkar, Nusron Wahid menyampaikan pertemuan tertutup selama 2 jam tersebut untuk membahas teknis terkait pembentukan koalisi besar.