TRIBUNGORONTALO.COM, Jakarta - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa sedang ramai dibicarakan publik.

Mulai dari isu 'amplop kiai' hingga masuk sebagai calon presiden (capres) Partai Amanat Nasional hingga masuk 15 besar capres berdasarkan survei figur capres awal Agustus 2022.

Suharso Monoarfa juga didesak mundul dari kursi Ketum PPP setelah insiden salah ucapan 'amplop kiai'.

Massa Front Kader Penyelamat Partai (FKPP) gelar aksi demo terjadi di depan Gedung DPP PPP, Menteng, Jakarta Pusat. Pendemo menyerukan agar Suharso Monoarfa mundur dari Ketua Umum PPP.

Baca juga: Pesan Suharso Monoarfa kepada Kader, PPP Lampung Nyatakan tetap Solid

Menurut Muchbari, Ketua Majelis Pertimbangan PPP Jakarta Selatan, unjuk rasa itu tak akan berhenti sampai Suharso Monoarfa mundur.

Bahkan para pendemo terus menyerukan desakan untuk Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) untuk memecatnya dari Menteri Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

“Ini aksi tanpa ujung sampai kapan pun kalau Suharso belum turun kami akan terus lakukan. Ada dua titik, di Istana patung kuda ada juga santri yang bergerak melawan penista agama (Suharso)," ujar Muchbari, Rabu (31/8/2022).

Muchbari yakin jika Suharso tak kunjung mundur dari jabatan itu, maka para majelis partai akan lakukan langkah ekstrem yaitu memecat Suharso secara tidak hormat.

"Karena kami yakin, PPP tidak mau kehilangan suara ummat. Jadi, lebih baik Suharso dipaksa mundur para dewan syariah,” ucapnya.

Soal Suharso yang mengaku belum menerima surat dari para majelis partai, menurut Muchbari itu hanyalah alasan semata. Pasalnya, surat dari para majelis sudah beredar bahkan di media.

Baca juga: Happy Ending Isu Amplop Kiai: PBNU Memaafkan Ketum PPP Suharso Monoarfa

"Itu hanya alasan belum menerima surat. Kalau dia bilang surat majelis tidak sesuai mekanisme, apakah selama ini partai dipimpinnya sesuai? Suharso jangan berlindung di AD ART, dia sendiri menabraknya,” tandas Muchbari.

Putra Mbah Moen Desak Suharso Monoarfa Mundur

Kondisi internal Partai Persatuan Pembangunan semakin gaduh seiring sejumlah blunder yang dilakukan Suharso Monoarfa, terutama pasca pernyataan Suharso Monoarfa yang menyebut 'amplop kiai' sebagai bentuk politik uang.

Saat ini telah muncul surat kedua yang meminta Suharso Monoarfa untuk mengundurkan diri posisi Ketum DPP PPP setelah surat pertama dari Tiga majelis yang terdiri dari Majelis Syariah, Majelis Kehormatan dan Majelis Pertimbangan tak kunjung direspons.

Tiga majelis itu terdiri dari Majelis Syariah, Majelis Kehormatan dan Majelis Pertimbangan kembali mengirimkan surat ke Suharso. Dalam surat tertanggal 24 Agustus 2022 tersebut meminta Suharso Monoarfa untuk serius mundur.