Pidato Kenegaraan Prabowo Tak Bahas HAM, IKN, dan Kenaikan Gaji PNS: Ini Respons Publik

TRIBUNGORONTALO.COM -- Untuk pertama kalinya sejak dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto berpidato di hadapan anggota MPR/DPR/DPD RI di Gedung Parlemen, Jumat (15/8/2025).

Dua pidato disampaikan dalam satu hari pada Sidang Tahunan MPR RI di pagi hari dan penyampaian Nota Keuangan serta RUU APBN 2026 di siang hari.

Namun, dari sederet isu penting yang dibahas, publik justru menyoroti tiga isu besar yang tidak disebut sama sekali dalam pidato kenegaraan Presiden Prabowo pelanggaran HAM, kelanjutan proyek Ibu Kota Nusantara (IKN), dan kenaikan gaji PNS.

Pagi hari, pidato pertama Prabowo pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI.

Siang harinya di tempat yang sama Prabowo berpidato menyampaikan Nota Keuangan dan Rancangan Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2026.

Ini adalah pidato kenegaraan pertama Prabowo di kompleks parlemen setelah setahun menjabat presiden RI.

Pada pidato yang dihadiri seluruh Anggota MPR RI itu, Prabowo menyinggung sejumlah hal termasuk soal kasus hukum, pengangguran, koperasi merah putih, tambang ilegal, dan sebagainya.

Baca juga: Info Gempa Bumi dengan SR 3.6 Menguncang Wilayah Sulawesi, Indonesia BMKG: Kedalaman 10Km

Baca juga: Reza Gladys Dibongkar di Persidangan: Netizen dan Hakim Tersentak oleh Kesaksian Doktif

Namun ada tiga hal penting yang ditunggu publik dan kerap jadi perbincangan di tengah masyarakat namun tidak disinggung Prabowo dalam pidatonya.

Apa saja tiga hal penting itu? Berikut dirangkum Tribunnews.com pada hari ini, Sabtu 16 Agustus 2025.

Soal HAM Tak Diungkit

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menyayangkan Prabowo sama sekali tak menyinggung perihal Hak Asasi Manusia (HAM) dalam pidatonya.

Amnesty International Indonesia adalah bagian dari gerakan global Amnesty International, yang fokus pada perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia di Indonesia. 

Mereka melakukan penelitian, advokasi, kampanye, dan edukasi untuk memastikan semua orang menikmati hak asasi mereka sesuai dengan standar internasional. 

"Dalam soal hak asasi manusia, tidak ada misalnya pesan-pesan yang jelas tentang bagaimana negara mau menyelesaikan problem hak asasi manusia." 

"Misalnya pelanggaran HAM berat di masa lalu, tidak satu kata pun yang muncul di sana," ucap Usman Hamid di Kompas.TV, Jumat (15/8/2025).

Presiden Prabowo juga sempat meminta agar semua masyarakat di luar pemerintahan tetap memberikan kritik kepada pemerintah.