Banyak Warga Gorontalo Nekat Bekerja di Kamboja, P4MI Ungkap Risikonya

TRIBUNGORONTALO.COM – Banyak warga Gorontalo diketahui telah bekerja di negara Kamboja.

Mereka berangkat secara ilegal dan bekerja di sektor yang berisiko tinggi.

Hal ini diungkapkan oleh Koordinator Pos Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P4MI) Gorontalo, Sutrisno kepada TribunGorontalo.com pada Minggu (10/8/2025).

Ia menjelaskan bahwa bekerja di Kamboja memiliki risiko besar, apalagi sebagian pekerja di sana direkrut untuk menjadi scammer atau penipu daring.

"Kamboja dan Indonesia tidak ada MOU penempatan tenaga kerja," tegas Sutrisno. 

Ia menambahkan, Kamboja tidak memiliki regulasi atau perlindungan hukum terhadap tenaga kerja asing. 

Meskipun begitu, minat masyarakat untuk bekerja di sana masih tinggi. 

Menurut Sutrisno, salah satu alasannya adalah karena di Kamboja, beberapa jenis pekerjaan yang dilarang di Indonesia justru dilegalkan.

"Di Kamboja dihalalkan beberapa pekerjaan yang ilegal seperti judi atau perjudian," ungkapnya.

Berdasarkan catatan P4MI, sejumlah calon pekerja migran asal Gorontalo pernah dicegah keberangkatannya ke Kamboja. 

"Pencegahannya kita lakukan di beberapa tempat seperti empat di Jakarta dan satu di Kepulauan Riau," kata Sutrisno.

Meski demikian, dari hasil penelusuran dan informasi yang diterimanya, sudah banyak warga Gorontalo yang berada dan bekerja di Kamboja. 

"Aku dapat info, di sana itu sudah banyak orang Gorontalo, tapi kita tidak bisa dapat itu data," ujarnya.

Menurut Sutrisno, kesulitan mendapatkan data disebabkan oleh status keberangkatan mereka yang ilegal. 

Pekerja yang direkrut untuk menjadi scammer biasanya diberikan target tertentu. Jika target tidak tercapai, risiko kekerasan hingga perdagangan orang mengintai mereka.

"Bisa jadi jika tidak memenuhi target, yang bersangkutan akan dijual ke perusahaan lain. 

Bahkan jika mereka tetap tidak bisa mencapai target, bisa saja organ tubuh mereka dijual," jelasnya.

Ternyata, iming-iming gaji besar dan fasilitas lengkap menjadi daya tarik utama para perekrut.

"Dibeliin uang tiket, dikasih uang saku. Dalam proses pemberangkatan diuruskan paspor dan diberi akomodasi di hotel," tambah Sutrisno.

P4MI Gorontalo mengimbau masyarakat untuk melapor jika ada anggota keluarga yang berangkat ke Kamboja atau luar negeri secara ilegal. 

"Lapor ke sini, bikin laporan resmi. Nanti kita akan laporkan ke pusat, dari pusat akan diteruskan ke KBRI Phnom Penh," jelasnya.

Ia juga meminta Pemerintah Provinsi Gorontalo mengeluarkan imbauan resmi agar masyarakat tidak tergiur bekerja di Kamboja.

Baca juga: Rohana dan Rojali di Gorontalo, Sejumlah Warga Ungkap Alasan Lebih Suka Hanya Tanya Ketimbang Beli

Pemerintah Melarang TKI Kerja di Kamboja

Melansir pemberitaan Kompas.com, pemerintah Indonesia secara resmi melarang penempatan tenaga kerja Indonesia (TKI) ke tiga negara di Asia Tenggara, yaitu Kamboja, Myanmar, dan Thailand. 

Larangan ini diberlakukan menyusul maraknya kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang menimpa warga negara Indonesia (WNI) di kawasan tersebut.

Menurut Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Abdul Kadir Karding, larangan ini diambil karena ketiga negara tersebut belum memiliki perjanjian kerja sama resmi dengan Indonesia terkait penempatan tenaga kerja. Ketiadaan payung hukum ini membuat para TKI sangat rentan terhadap eksploitasi.

"Kami tidak memiliki kerja sama penempatan dengan Kamboja, Myanmar, dan Thailand. Seharusnya, penempatan pekerja tidak diizinkan tanpa adanya kerja sama. Apalagi, banyak warga kita menjadi korban TPPO di sana. Oleh karena itu, saya berinisiatif untuk melarangnya," jelas Karding pada Senin (14/4/2025) seperti dikutip TribunGorontalo.com dari Kompas.com.

Pernyataan ini disampaikan oleh Karding setelah penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan Pemerintah Kota Solo dan Universitas Sebelas Maret (UNS) di Gedung Tower UNS, Solo, Jawa Tengah.

Karding menegaskan bahwa perlindungan terhadap pekerja migran merupakan prioritas utama pemerintah. 

Banyaknya laporan mengenai WNI yang menjadi korban perdagangan orang, terutama di Thailand, mendorong kementeriannya untuk segera mengambil tindakan tegas.

"Jika tidak ada kerja sama antarnegara, penempatan pekerja menjadi ilegal dan rawan disalahgunakan. Kami tidak ingin warga negara kita menjadi korban eksploitasi atau kekerasan," tambahnya.

Ia juga mengimbau masyarakat untuk tidak mudah tergiur oleh janji-janji pekerjaan di luar negeri tanpa melalui prosedur resmi. Kementerian akan terus meningkatkan edukasi dan pengawasan untuk mencegah praktik perekrutan tenaga kerja ilegal.

(TribunGorontalo.com/Herjianto Tangahu)(Kompas.com/Rachmawati)