Belajar dari Jepang, Gorontalo Pacu Penurunan Stunting Lewat Intervensi Terpadu

TRIBUNGORONTALO.COM, Gorontalo --- Pemerintah Provinsi Gorontalo semakin serius dalam menangani masalah tengkes (stunting) melalui pendekatan kolaboratif lintas sektor.

Salah satu strateginya adalah memperkuat pelaksanaan aksi konvergensi yang fokus pada intervensi menyeluruh, mulai dari perencanaan hingga evaluasi program.

Komitmen tersebut ditegaskan dalam kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Aksi Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting 2025 yang digelar di Ballroom Hotel Grand Q, Kamis (7/8/2025).

Acara yang diprakarsai oleh Bappeda Provinsi Gorontalo ini dibuka oleh Sekretaris Daerah Sofian Ibrahim.

Hadir sebagai pemateri, Penelaah Teknis dari Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Iin Afriani, bersama Analis Kebijakan Ahli Madya, Arifin Effendy Hutagalung.

Dalam sambutannya, Sofian menggarisbawahi pentingnya kerja sama lintas sektor untuk mempercepat penurunan stunting, khususnya dalam hal penguatan pelaksana di daerah dan pengelolaan data yang terintegrasi.

“Aksi konvergensi kalau kita lakukan bersama secara terintegrasi bisa cepat menurunkan angka stunting. Terutama terkait dengan manajemen data, dan penguatan pelakunya. Kabupaten/kota maupun provinsi harus memperkuat dan mendorong hal yang sama,” kata Sofian.

Ia juga membandingkan dengan negara maju seperti Jepang yang dinilai sukses menekan angka stunting karena memiliki pendekatan yang konsisten serta dilengkapi dengan program peningkatan tinggi badan.

“Kenapa Jepang cepat dan kita lambat? Nah ini yang jadi tanda tanya. Padahal bentuk aksinya sama, dan mereka punya tambahan satu program yaitu peningkatan tinggi badan yang disertai dengan penurunan stunting,” ujarnya.

Arifin Effendy menjelaskan bahwa strategi konvergensi melibatkan penguatan partisipasi berbagai pihak di level lokal, mulai dari desa, kelurahan, kecamatan, hingga komunitas dan pelaku swasta.

Di samping itu, sinergi dalam perencanaan dan pelacakan anggaran antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota juga menjadi prioritas.

Langkah ini turut didukung oleh peningkatan kapasitas sumber daya manusia berbasis transformasi digital.

Penggunaan sistem terintegrasi seperti Web Aksi Bangda, database Dukcapil, SIPD, dan peta spasial pemerintahan disebut sebagai komponen penting untuk memperkuat pengawasan dan efektivitas kebijakan.

Upaya ini pun mencakup penyesuaian regulasi dan peningkatan jumlah daerah yang mampu menunjukkan kinerja optimal dalam pelaksanaan aksi percepatan penurunan stunting.

Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), prevalensi tengkes di Gorontalo pada tahun 2024 berada di angka 23,8 persen, menurun dari 26,9 persen di tahun sebelumnya.

Meski demikian, capaian ini masih lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional yang tercatat 19,8 persen.

Dengan tren yang cukup baik dalam lima tahun terakhir, Pemerintah Provinsi Gorontalo menilai masih diperlukan upaya yang lebih terarah, menyeluruh, dan berbasis data untuk mempercepat pencapaian target bebas stunting. (*)