Viral Beras Oplosan, Disperindag Gorontalo Beber Hasil Pengecekan di Sejumlah Ritel

‎TRIBUNGORONTALO.COM, Gorontalo – Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Gorontalo menanggapi serius isu beras oplosan yang tengah ramai diperbincangkan publik.

Sebanyak 212 merek beras diduga oplosan yang sempat viral di media sosial.
‎
Atas informasi itu, ‎Kepala Disperindag Kabupaten Gorontalo, Viktor Asiku menyebut pihaknya memantau langsung sejumlah ritel.

‎"Kami sudah turun langsung tiga hari lalu bersama tim. Kami cek langsung ke ritel modern seperti Alfamart, Alfamidi, dan Indomaret. Hasilnya, stok beras premium kosong," ujar Viktor saat diwawancarai TribunGorontalo.com, Jumat (18/7/2025).
‎
Pemantauan, kata Viktor, dilakukan meskipun Disperindag Kabupaten Gorontalo belum menerima info resmi dari Kementan.
‎
‎"Kami belum menerima surat resmi dari Kementan. Tapi karena informasi ini sudah ramai, kami lakukan pengecekan terbatas. Kami temukan semua merek premium yang dicurigai sudah tidak dijual lagi," jelasnya.
‎
‎Viktor mengatakan, pihaknya belum dapat memastikan apakah beras-beras tersebut telah ditarik atau memang stoknya habis.
‎
Disperindag juga tidak memiliki laboratorium pengujian pangan seperti SIG Laboratory.
‎
‎"Kita kesulitan menentukan apakah oplosan atau bukan. Tidak ada alat atau SDM untuk itu. Harapan kami, ada surat resmi dari pusat agar bisa ditindaklanjuti lebih masif," ungkapnya.

Baca juga: Jenazah Hardi Sidiki Tiba di Gorontalo Besok 19 Juli 2025, Ini Lokasi Pemakaman Almarhum

Di sisi lain, Viktor mengungkapkan harga beras di Kabupaten Gorontalo saat ini mengalami kenaikan.
‎
Harga per liter saat ini berkisar antara Rp14.500 hingga Rp15.500. Kenaikan terjadi dalam dua hingga tiga pekan terakhir.

Penyebabnya, panen lokal dinilai tidak serentak dan hasilnya kurang bagus.
‎
‎"Berdasarkan informasi dari pedagang, hasil panen agak hitam dan kualitasnya menurun. Akibatnya, pasokan beras lokal berkurang dan lebih banyak didatangkan dari Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan," jelas Viktor.
‎
Viktor menyebut beberapa jenis beras berkualitas seperti Manohara, Ciherang, dan Nurdin.
‎
‎"Beras lokal kita tidak kalah kualitasnya, dan tentu lebih aman karena diproduksi langsung di sini. Kami imbau masyarakat lebih memilih beras lokal," pungkasnya. 

Kementerian Pertanian bersama Satgas Pangan menemukan sebanyak 212 merek beras tak sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Modus seperti itu sudah berlangsung sangat lama.

Hingga merugikan masyarakat cukup besar juga.

Kasus tersebut pun kini sudah ditangani oleh pihak kepolisian.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkap salah satu modusnya, yakni pencantuman label yang tidak sesuai dengan kualitas beras sebenarnya atau sering disebut oplosan. 

Amran mencontohkan, sebanyak 86 persen dari produk yang diperiksa mengklaim sebagai beras premium atau medium, padahal hanya beras biasa. 

Ada pula modus pelanggaran yang mencakup ketidaksesuaian berat kemasan, di mana tertulis 5 kilogram (kg) namun hanya berisi 4,5 kg. 

"Artinya, beda 1 kg bisa selisih Rp2.000-3.000/kg. Gampangnya, misalnya emas ditulis 24 karat, tetapi sesungguhnya 18 karat. Ini kan merugikan masyarakat Indonesia," kata Amran di Makassar, Sabtu (12/7/2025).

Akibat praktik kecurangan itu menurut Amran, kerugian yang diderita masyarakat tak tanggung-tanggung. Nilainya ditaksir mencapai Rp99,35 triliun setiap tahun. 

"Selisih harga dari klaim palsu ini bisa mencapai Rp1.000 hingga Rp2.000 per kilogram. Jika dikalikan dengan volume nasional, potensi kerugian masyarakat bisa mencapai hampir
Rp100 triliun," tegasnya. 

Ia menambahkan bahwa praktik semacam ini bukan kali pertama terjadi. 

"Ini terjadi setiap tahun. Kalau kita akumulasi dalam 10 tahun, nilainya bisa tembus Rp 1.000 triliun," ungkap Amran.

Amran sudah melaporkan temuan itu ke Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo hingga Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk diproses lebih lanjut. 

"Semuanya ini yang 212 merek kami sudah kirim ke pak Kapolri, kemudian Satgas Pangan, dan pak Jaksa Agung. Mudah-mudahan ini diproses cepat," katanya. 

Amran mengaku juga sudah menerima laporan bahwa pemeriksaan terhadap 212 merek tersebut sudah dimulai pada Kamis (10/7/2025). 

"Ada 10 perusahaan terbesar yang sudah dipanggil oleh Bareskrim, Satgas Pangan," imbuhnya.

Daftar 26 Merk Beras Tidak Sesuai Regulasi:  

PT WG
Sania, Sovia, Fortune, Siip 

PT FSTJ 
Alfamidi Setra Pulen, Beras Premium Setra Ramos, Beras Pulen Wangi, Food station, Ramos Premium, Setra Pulen, Setra Ramos 

PT BPR 
Raja Platinum, Raja Ultima 

PT UCI 
Larisst, Leezaat

PT BPS Tbk 
Topi Koki 

PT BTLA 
Elephas Maximus, Slyp Hummer 

PT SUL /JG 
Ayana 

PT SJI 
Dua Koki, Beras Subur Jaya 

CV BJS  
Raja Udang, Kakak Adik 

PT JUS  
Pandan Wangi BMW Citra, Kepala Pandan Wangi, Medium Pandan Wangi.

(TribunGorontalo.com/Arianto Panambang)