Imbas Temuan Oplosan, Pasokan Beras Premium ke Gorontalo Dihentikan Sementara

TRIBUNGORONTALO.COM, Gorontalo — Distribusi beras premium ke Kota Gorontalo terhambat imbas temuan beras oplosan oleh Kementerian Pertanian (Kementan) dan Satgas Pangan Polri.

Alhasil, stok beras di pasar lokal kini hanya mengandalkan beras lokal, yang memicu kenaikan harga.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag) Kota Gorontalo, Haryono Soeronoto, menjelaskan bahwa pasokan beras premium masih ditahan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Baca juga: Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail Tegaskan Tidak Ada Beras Oplosan, Bulog Klaim Sistem Ketat

“Beras-beras ini masih ditahan dan belum bisa masuk ke Kota Gorontalo. Distribusi dari penyedia nasional belum berjalan, jadi yang beredar hanya beras lokal,” kata Haryono saat ditemui Tribun Gorontalo, Kamis (17/7/2025).

Kondisi ini berdampak pada kenaikan harga beras di pasaran. Haryono menyebutkan harga beras medium kini menembus Rp16 ribu per kilogram di pasar lokal.

“Kenaikan ini bukan hanya di Gorontalo, tapi juga terjadi secara nasional,” tambahnya.

Untuk menekan lonjakan harga, Disperindag bekerja sama dengan Bulog akan menggelar dua program intervensi.

Pertama, penyaluran bantuan pangan ke kelurahan-kelurahan.

Kedua, pendistribusian beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) ke pasar tradisional.

Baca juga: Daftar Merek Beras "Oplosan", Masyarakat Rugi Rp99,35 Triliun

“Dengan intervensi dua program ini, insyaallah harga beras bisa stabil,” tegasnya.

Selain itu, Disperindag bersama Satgas Pangan yang melibatkan TNI-Polri juga akan menggelar operasi pasar.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan mutu beras dan mencegah peredaran beras premium oplosan.

“Kami terus memantau harga dan pasokan bahan pokok di pasar, serta berkoordinasi dengan berbagai pihak agar tidak ada beras oplosan yang beredar,” pungkasnya. 

Temuan Beras Oplosan

Kementerian Pertanian (Kementan) baru saja mengungkap hasil investigasi yang mengejutkan.

Ditemukan terdapat 212 merek beras yang diduga tidak memenuhi syarat kualitas, takaran, dan harga eceran tertinggi (HET).

Investigasi dilakukan secara langsung oleh tim Kementan di pasar-pasar besar di 10 provinsi.

Fokus pemeriksaan menyasar dua kategori utama beras, yakni beras premium dan beras medium, yang paling banyak dikonsumsi masyarakat.

Hasilnya, dari 136 merek beras premium yang diuji, sekitar 85,56 persen tidak memenuhi standar mutu.

Lalu 59,78 persen dijual melebihi HET, dan 21 persen tidak sesuai berat kemasan.

Banyak temuan beras kemasan lima kilogram yang ternyata hanya berisi empat kilogram.

Kondisi lebih buruk ditemukan pada beras medium.

Dari 76 merek yang diuji, sebanyak 88 persen tidak sesuai mutu, 95 persen melebihi HET, dan 10 persen tidak sesuai takaran.

"Ini praktik curang yang merugikan masyarakat luas. Kami tak akan tinggal diam," tegas Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (26/6/2025).

Amran menyebut, jika dibiarkan, praktik semacam ini berpotensi menyebabkan kerugian konsumen hingga Rp99 triliun.

Terlebih saat ini stok beras nasional justru tengah melimpah, dengan prediksi produksi mencapai 35,6 juta ton, melebihi target 32 juta ton.

Kementan melakukan pengujian beras ini melalui 13 laboratorium dan akan segera memverifikasi ulang data untuk keperluan tindakan hukum.

(*)